Christian Sohilait ST. M.Si

MERAUKE-Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua Christian Sohilait ST. M.Si mengancam akan menutup yayasan yang selama ini tidak  lagi  komit mengurus sekolah di Papua.

  “Yayasan yang sudah tidak punya komitmen untuk mengurus sekolah, kami akan tutup. Silakan media untuk menginformasikan ini  secara besar-besaran,’’ tandas mantan Sekda Lanny Jaya ini, saat melakukan kunjungan kerja ke Merauke baru-baru ini.

   Karena itu, ungkap Christian, saat ini  pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan yayasan-yayasan  yang ada di Papua.  ‘’Jangan main-main dengan sekolah. Apalagi yayasan mencari untung di sekolah. Itu akan kita tutup,’’ ancamnya.

   Dia menyebut, ada yayasan  yang hanya membayar gaji  guru Rp 300 ribu atau hanya Rp 200 ribu. Akibatnya guru tidak konsentrasi mengajar. Karena gaji yang tidak layak tersebut membuat guru mencari penghasilan  tambahan demi menyambung hidup.  Pelihara babi, pelihara ayam, pelihara, kelinci, rusa dan sebagainya. Termasuk bikin kios.

  ‘’Hari-hari pakai sarung jaga kios. Tanya, kamu guru dijawab iya. Bikin apa disini, ini pak..ini pak. Sekolahnya disini, kiosnya di sebelah. Kalau siswa mau tandatangan absen pergi ke kios. Saya pikir ini terjadi dan di Merauke juga hal seperti ini terjadi,’’ katanya.

  Christian  Solihait  juga membeberkan bahwa  sampai  saat ini  buta huruf di Papua masih ada.  ‘’Kita bangga, karena da sekitar 1.800-2.000 anak  kita kirim hampir ke 29 negara di dunia. Tapi, tidak sebanding dengan siswa yang jumlah  SD dan dan SMK sebanyak 68.000  orang yang dibimbing sekitar 25.000 guru baik yang disiapkan oleh pemerintah Republik  Indonesia maupun yang disiapkan oleh swasta,’’ katanya.

   Dikatakan, di semua kabupaten/kota di Papua  jika  berdasarkan statistik, angka buta huruf masih ada.  Bahkan  Christian  mengaku akhir tahun ini akan mengumumkan data buta huruf tersebut kepada semua bupati agar diketahui dan menjadi masalah bagi mereka,’’ jelasnya.

   Dikatakan, buta huruf di Papua tersebut ada   yang usia non sekolah, usia sekolah dan usia produktif yang sama sekali tidak tahu baca tulis.  ‘’Tapi kami ambil usia dimana kami harus tanggung jawab. Tapi semua kabupaten/kota, buta huruf  ini ada,’’ tandasnya.

   Selain itu, sambung dia menyangkut sarana prasarana pendidikan. Hampir semua  kabupaten/kota di Papua  punya permasalahan sarana prasarana pendidikan.’’Hari ini  ada kepala sekolah datang kepada saya, bapak kami butuh 3 ruangan kelas. Tahun depan, kepala sekolah yang sama datang bawa proposal sampaikan kami kurang perpustakaan. Kepala sekolah yang sama  tahun  berikutnya datang  mengeluh kurang WC. Kepala sekolah yang sama lagi tahun berikutnya datang  kurang IT. Jadi selama  5 tahun, kepala sekolah yang sama hanya berjuang untuk memenuhi sarana prasarana sekolah. Kok bisa. Ini Otsus akan berakhir tapi  hari ini secara nyata masih terjadi dan itu dimana-mana terjadi,’’ tandasnya. (ulo/tri)