INGIN PULANG:Warga asal Saireri yang berkumpul di halaman DPR Papua untuk menunggu penjelasan soal kepulangannya, Selasa (9/6) kemarin. Pemulangan ini diagendakan dimulai hari ini, Rabu (10/6). ( FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Hampir 100 orang  yang berdomisili di wilayah Saireri, Selasa (9/6) kemarin terlihat mendatangi kantor DPR Papua dan berkeliaran di lokasi parkiran. Ada yang tak biasa dari kedatangan mereka lantaran bukan untuk berdemo apalagi ada tas maupun koper yang dibawa serta. Dari semuanya ada juga terlihat warga non Papua yang ikut duduk lesehan sambil membawa tas berukuran besar dan menunggu informasi. 

 Para warga ini mempertanyakan jadwal kepulangan mereka ke kampung halaman masing – masing. Mengingat informasi yang beredar di masyarakat masih simpang siur. Mereka juga belum memahami akan menggunakan apa untuk pulang nanti. Namun dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir bersama Yonas Nusi yang menjadi salah satu koordinator kepulangan warga Saireri, serta dua anggota MRP  bersama sekitar 30-an perwakilan warga akhirnya terungkap bahwa untuk kepulangan warga asal Saireri ini ada beberapa kabupaten yang telah memberi sinyal siap menerima warganya kembali.

 “Waropen sudah menyatakan oke. Dimana ada 300-an warganya yang siap diberangkatkan besok (hari ini, red) dan pemdanya sudah menyatakan siap menerima. Ini semua akan bertahap dan tidak sekaligus. Selain Waropen ada Biak dan Supiori yang juga siap membuka akses untuk pemulangan warganya,” kata Boy Dawir usai melakukan pertemuan dengan Plt Sekda Papua, Selasa (9/6) kemarin. 

Boy menyebut bahwa bukan hal yang mudah untuk mendorong pemulangan ini. Apalagi sebelumnya ada daerah yang menolak termasuk terkendala di transportasi kapal.

 Setelah kapal dinyatakan oke ternyata masih perlu surat yang harus dipenuhi sebagai syarat KSOP termasuk izin penggunaan kapal dari kementerian. “Kami bisa saja memberangkatkan  warga ke daerah tapi pelabuhan di sana belum tentu mau menerima. Artinya penumpang tidak bisa turun. Jadi tidak mudah untuk mendorong agar bisa cepat,” kata Boy. 

Untungnya dari komunikasi yang dibangun, pihaknya mendapat lampu hijau termasuk syarat administrasi yang harus dipenuhi.  “Baru di-okekan 2 kapal perintis dan 3 unit lagi sedang diusahakan termasuk 1 unit yang kami akan dibantu oleh Polda Papua. Kami juga meminta semua satu komando dan mendengar informasi resmi dari posko, jangan dengan di jalan – jalan,” pinta Boy. 

Senada disampaikan Yonas Nusi yang meminta semua mendengar arahan dan tidak membuat keputusan sendiri. “Yang jelas semua sedang berusaha dan kami minta tetap tertib,”  singkatnya. 

Pdt. Jhon Baransano yang juga menjadi satu koordinator untuk Papua Barat menyampaikan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan saat ini sudah dilengkapi.  “Juknis sudah ada. Sebab tanpa itu pemerintah daerah tujuan dan pelabuhan juga tidak mau menerima. Selain itu  warga harus tertib. Jika diminta untuk dilakukan karantina maka itu wajib dilakukan. Kami tidak mau pulang, namun membawa penyakit dan koordinasi terus kami lakukan dengan pemeirntah di Papua Barat,” pungkasnya. (ade/nat)