Warga saat berdesak -desakan untuk mengajukan permohonan keberangkatan di Posko Covid-19 KKP Bandara Wamena, Senin (21/12). ( FOTO: Denny/Cepos)

WAMENA-Penumpang di Bandara Wamena merasa terlalu berbelit-belit dalam melakukan prosedur atau proses keberangkatan melalui  Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di bandara tersebut. Pasalnya di saat jaringan internet yang tak memadai di Wamena, namun semua penumpang diwajibkan untuk mendownload aplikasi aHAC Indonesia dan mengisinya.

   Yunus, salah satu warga yang ditemui Cenderawasih pos di Bandara Wamena Yunus mengaku jika keberangkatan dalam situasi pandemi Covid-19 dari Bandara Wamena sangat repot. Pasalnya usai melakukan kepengurusan surat izin keluar dan rapid test, hasilnya akan dibawa ke karantina pelabuhan yang ada di bandara Wamena.

  “Disana kita harus mendownload Aplikasi aHAC Indonesia lagi di saat jaringan internet tak memadai, barulah berkas dan persyaratan itu bisa diverifikasi petugas, ini tentu sangat menghambat penumpang yang ingin berangkat.” ungkapnya Senin (21/12) kemarin.

   Menurut Yunus, berbagai persyaratan yang harus dipenuhi ini dirasa sangat berbelit-belit sehingga sangat menyulitkan masyarakat. Ia menginginkan kepengurusan yang mudah dan cepat bisa diterapkan sesuai dengan yang telah disampaikan Presiden RI untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Sebab dalam masa pendemi ini tingkat kesulitan juga cukup tinggi sehingga jangan mempersulit masyarakat.

   “Kami prihatin melihat birokrasi yang seperti ini, bagaimana dengan masyarakat kami yang ada di kampung -kampung yang ingin berangkat otomatis akan kesulitan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dari Posko Covid -19 Kantor Karantina Pelabuhan di Bandara Wamena,” jelasnya.

   Hal yang sama juga disampaikan oleh Nia, salah satu penumpang yang akan berangkat dari Wamena dengan tujuan Makasar. Ia merasa jika syarat yang diminta untuk dilakukan terlalu berbelit-belit dan menyusahkan penumpang. Petugas tidak melihat kesulitan warga yang ingin bepergian, seharusnya hanya cukup memverifikasi berkas yang telah dipenuhi, tak perlu lagi download dan isi aplikasi yang tidak menjamin kesehatan warga.

   “Aplikasi yang diminta download dan diisi itu tidak menjamin seorang penumpang bisa terhindar dari Covid -19 atau terjangkit virus itu, seharusnya hasil Rapid saja sudah cukup untuk diverifikasi karena itu menunjukan kesehatan penumpang bukan aplikasi,”bebernya.

   Ia juga menyatakan sejak awal memang telah dijalankan, namun tak memikirkan bagaimana kesulitan yang dialami warga, mulai dari kepengurusan surat izin keluar masuk, rapid test, sampai harus melalui karantina pelabuhan, ada 3 tahapan yang harus dilalui. 

  “Yang kami inginkan itu prosedur yang tidak penting tak usah dijalankan, hanya akan menambah kesulitan warga, karena warga di kota saja sudah merasakan kesulitan , apalagi warga dari kampung-kampunh yang mungkin tak punya hp Android bagaimana bisa diminta download aplikasi,”tuturnya. (jo/tri)