* Konflik Tembagapura Cermin Kepentingan Tiga Kelompok

JAYAPURA-Mulai memanasnya eskalasi keamanan di Tembagapura, Kabupaten Mimika menyusul beberapa kali terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)  diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. 

Pasalnya, kelompok TPNPB menyampaikan tuntutannya ingin menutup PT. Freeport Indonesia dan meminta Indonesia serta Amerika segera memberikan hak kemerdekaan bagi bangsa Papua. Mereka juga mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan di areal PT. Freeport Indonesia. 

  Mayor General Lekagak Telenggen dalam rilis yang dikirim melalui juru bicara, Sebby Sembom mengatakan bahwa penembakan 26 Februari 2020 terhadap 3 anggota Brimob di Tembagapura adalah ulah mereka. Penembakan tersebut  dilakukan oleh pasukan TPNPB-OPM di bawah pimpinan Lekagak Telenggen dan Militer Murib. 

Lekagak juga mengatakan bahwa saat ini mereka telah berada di areal PT. Freeport. Pihak Lekagak juga mengklaim  telah menguasai Kampung Utikinik, Tembagapura, Papua.  Lekagak mengklaim bahwa sejak 26 Februari hingga 2 Maret pihaknya telah menembak 5 anggota Brimob. 

 “Kami meminta kepada semua orang asli Papua wajib mendukung perang pembebasan nasional untuk kemerdekaan Papua Barat. Kami harus mengusir orang Indonesia yang datang ke Papua sebagai perampok, pencuri, dan kriminal sebab kami siap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” tulis Sebby. 

TPNPB juga meminta siapapun orang  Indonesia yang datang ke Papua sebagai perampok dan pencuri harus meninggalkan tanah leluhur Papua. Sebab pihaknya sudah meminta kepada Indonesia untuk memberi kemerdekaan namun tidak mau mengakui. 

Sebby Sembon juga mengklaim saat ini pasukan TPNPB-OPM yang ada di areal tambang berasal dari 33 Kodap. “Pimpinan dan pasukan TPNPB-OPM dari 33 Kodap sudah berada di areal tambang. Semua pimpinan dan pasukan TPNPB dari 33 Kodap segera bergerak menyesuaikan dengan situasi. Begitu juga dengan organisasi pergerakan sipil mulai dari KNPB, Parlemen Nasional AMP dan organisasi lainnya untuk bangkit melawan,” beber Sebby menirukan perintah Goliath Tabuni dan Lekagak Telenggen. 

Terkait kontak tembak di Tembagapura, salah satu pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung membedah bahwa dari perspektif konflik dan intelejen untuk memetakan kekerasan senjata yang terjadi lagi di area pertambangan Freeport di Tembagapura, Mimika, perlu dimulai dengan pertanyaan siapa pihak yang diuntungkan dari konflik ini ? Kemudian agenda apa yang ingin dicapai ?. 

 Yaung berpendapat bahwa untuk konflik di sekitar wilayah eksplorasi pertambangan Freeport, kepentingan ekonomi jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan politik. “Kepentingan ekonomi saya istilahkan dengan rebutan “piring makan” di antara para aktor konflik dan kekerasan. Siapa aktor konflik yang diuntungkan kali ini? Ada empat aktor besar. Pertama kelompok separatis bersenjata OPM, kedua kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB), ketiga pihak keamanan dan keempat, agen – agen intelejen asing yang bekerja di Freeport,” beber Yaung, Selasa (3/3).

 Agen – agen intelejen asing ini kata Yaung sering bermain dengan dua kaki. Meminta pihak keamanan untuk melindungi kepentingannya dan disisi lain memprovokasi KKSB untuk mendukung eksistensi kelompoknya. Agen-agen asing ini tetap menganggap bahwa wilayah Tembagapura adalah negara bagian Amerika Serikat yang ke – 51  dan memiliki posisi strategis dalam menopang ekonomi Amerika. “Meskipun kepemilikan saham mayoritas sudah dimiliki Indonesia di atas kertas namun kewenangan teknis operasional eksplorasi, khususnya tambang bawah tanah masih dikendalikan penuh Amerika Serikat dan koorporasi internasional,” tambahnya.

 Nah agen – agen asing ini menurutnya selalu menjadi pihak yang diuntungkan dari kekerasan senjata di Tembagapura. Karena  dianggap sering menjadikan KKSB sebagai proxy untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan mereka di bumi Amungsa. Alhasil agen asing menjadi pihak pertama yang diuntungkan dalam setiap kekerasan senjata di area operasional Freeport. 

Selain itu,  pihak kedua yang diuntungkan dalam kekerasan senjata awal maret 2020 adalah KKSB dan OPM.

Pasalnya ia melihat KKSB memiliki agenda ekonomi sedangkan kelompok sepatatis OPM memiliki agenda politik. “Kontak senjata yang terjadi saat ini di Tembagapura ada dua kelompok yang bersatu dan memiliki satu agenda yang sama. Yakni kekerasan senjata harus menghasilkan jumlah korban sipil yang besar. Dengan jumlah korban masyarakat sipil yang besar, maka terbuka peluang untuk intervensi kemanusian dari Dewan Keamanan PBB atau intervensi militer dari negara – negara yang memiliki kepentingan ekonomi dengan isu perut bumi Papua,” tuturnya.

 Selain Timika, menurutnya Kota Jayapura adalah target utama untuk menciptakan korban masyarakat sipil lainnya dengan jumlah besar dan meluas. Karena itu ia menyarankan pertama kepada pihak keamanan untuk terus memonitoring situasi keamanan di Timika, Jayapura, Wamena dan Nabire. “Karena ini satu – satunya syarat yang bisa dijadikan dasar kebijakan negara – negara Pacific Island Forum dan beberapa negara Afrika dan Carabian yang tergabung dalam organisasi ACP (African, Carabian, Pacific) untuk mendesak Dewan Keamanan PBB melakukan interversi kemanusian ke Papua berdasarkan prinsip Responsibility to Protect. Ini agenda jangka panjangnya,” sambung Marinus Yaung. 

 Sedangkan untuk agenda jangka pendekanya adalah dengan adanya jumlah korban sipil yang tak sedikit maka terbuka peluang untuk perubahan status ULMWP di MSG dari anggota observer menjadi anggota penuh atau full member pada MSG Leader Summit Annual Meeting di Port Villa, Vanuatu, Juni  mendatang.  “Saran saya jangan lagi para pembantu Presiden Jokowi seperti Menkopolhukam Mahfud MD atau kepala KSP Moeldoko mengeluarkan peryataan-pernyataan kontroversi dan politis yang menyulut emosi dan kemarahan masyarakat Papua,” imbuhnya. 

 Sebagai pembantu Presiden, Yaung mengatakan sepatutnya ikut mendukung pendekatan-pendekatan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam memulihkan kembali rasa saling percaya antara Papua dengan Jakarta. “Jangan bertindak kontraproduktif dengan kebijakan Presiden,” tutupnya.

Sementara Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frist Ramandey melihat dari tingginya eskalasi keamanan di Tembagapura beberapa hari terakhir dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat sipil. Menurut Frist ini sangat rentan mengingat TNI-Polri dan TPNPB yang terus melakukan kontak tembak.

 Frits  mengambil  contoh dalam kasus Intan Jaya kebanyakan lokasinya hanya menjadi jalur lintasan dan pelaku bukan dari Intan Jaya. Nah ketika Polisi dan TNI melakukan upaya penegakan hukum, kelompok tersebut pergi sehingga warga disebut berkaitan akhirnya menjadi korban. “Begitu juga di Timika, sangat rentan sehingga kami mengingatkan untuk jangan menarik warga sipil dalam konflik ini,” jelas Frits. 

 Apalagi ia melihat di Timika terlalu banyak satuan dan  itu juga bisa menjadi konflik kepentingan, konflik target dan konflik penggalangan. Timika lanjutnya hanya butuh pengamanan operasi Gakum (Penegakan hukum) di bawah Polisi. Sedangkan TNI cukup diperbantukan. 

Komnas juga mengingatkan Satgas lain jangan masuk ke Papua  tanpa berkoordinasi dengan  Pangdam maupun Kapolda. Apalagi pengamanan di Freeport dilakukan dengan multi Satgas. “Kalau saat ini hanya ada Nemangkawi, cukuplah mereka saja. Ini agar operasinya terukur dan targetnya bisa diikuti secara baik. Kalau kebanyakan kelompok ini bikin target ini target itu dan itu bisa membingungkan,” pungkasnya. (ade/nat)