Sulo/Cepos   

  1. 1. Para  mahasiswa saat menggelar  aksi demo  menolak  UU Cipta Kerja  di Lingkaran  Brawijaya  Merauke,  Kamis (8/10).

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Demo di Libra  

Para  mahasiswa saat menggelar  aksi demo  menolak  UU Cipta Kerja  di Lingkaran  Brawijaya  Merauke,  Kamis (8/10). ( FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE-Aksi penolakan   terhadap  pengesahan UU Cipta  Kerja  oleh DPR RI  juga  datang dari  mahasiswa  yang ada di Merauke  dengan menggelar aksi demo damai  di  Lingkaran  Brawijaya (Libra) Merauke, Kamis   (8/10). 

    Sebenarnya  para mahasiswa   yang  berasal dari berbagai  OKP  yakni HMI, GMKI, PMKRI, PMII, KAMMI, BEM Fatek, BEM Faperta dan  IMKEI   Merauke   akan  melanjutkan  aksinya  ke gedung DPRD  Kabupaten Merauke, namun tidak  diizinkan  oleh  pihak kepolisian. 

  Kapolres Merauke  AKBP  Agustinus  Ary Purwanto, SIK  tampak memimpin langsung  pengamanan  aksi demo tersebut. Sebelum membacakan  pernyataan sikap, para  mahasiswa   tersebut secara bergantian  menyampaikan  orasi   terkait dengan  pengesahan  UU Cipta Kerja  tersebut oleh   DPR RI.   

  Oleh para  mahasiswa yang melakukan aksi  tersebut bahwa keputusan  para wakil  rakyat    yang mengesahkan  UU Cipta  Kerja tersebut telah mengkhianati  rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Setelah melakukan orasi, Wakil Ketua  I DPRD Merauke  Hj. Almoratus  Solikha, S.HI dan salah satu anggota  dewan  menemui para mahasiswa tersebut.  

   Yohanes  Rifanus Letsoin , Ketua  PMKRI  Cabang Merauke   yang membacakan 7 pernyataan sikap tersebut dengan lantang  menyatakan menolak  UU Cipta kerja. Sebab UU Cipta Kerja  tidak pro terhadap rakyat  kecil. Kedua, menuntut agar  Presiden tidak menandatangani  RUU Cipta Kerja menjadi UU, meski secara otomatis  bila tidak ditandatangani  oleh presiden tetap  akan menjadi UU. 

  “Tapi biarkanlah  UU Cipta Kerja  menjadi UU  yang   tidak ditandatangani  oleh Presiden,’’   katanya.  

  Yohanes  juga menyampaikan bahwa pihaknya  akan berkoordinasi  dengan  para pakar hukum    untuk dilakukan uji  materi UU Cipta Kerja  ke Mahkamah Konstitusi. “Melalui    DPRD Kabupaten Merauke agar mendesak  DPR RI mendengarkan  aspirasi masyarakat dengan menolak   RUU Cipta Kerja karena terlalu  banyak permasalahan formal dan materil,’’ jelasnya.     

  Menurut Yohanes,  pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia khsusnya Merauke untuk senantiasa melakukan  pengawalan terhadap  setiap kebijakan  pemerintah dan DPR  termasuk  rencana pembahasan  RUU  bermasalah. “Kami menolak  UU Cipta Kerja yang tidak berpihak  kepada  pelestarian  lingkungan dan hak-hak  pekerja,” tandasnya. 

  Setelah pernyataan  sikap tersebut dibacakan dan ditandatangani, selanjutnya  diserahkan ke  Wakil Ketua   I DPRD Merauke Almoratus Solikha, S.HI. “Kami akan  duduk  bersama  dengan bapak ibu  anggota dewan  untuk membicarakan ini untuk kita lanjutkan aspirasi ini. Kita akan   konsultasi dan koordinasi agar aspirasi  dari adik-adik mahasiswa agar UU  Cipta Kerja itu  dapat ditinjau dan direviuw kembali,’’ tandas   Almoratus  Solikha.  

  Setelah   menyerahkan  tuntutan dan  pernyataan  sikap  tersebut, selanjutnya   para mahasiswa  membubarkan diri secara  teratur. (ulo/tri)