Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait turun lapangan meninjau sendiri Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Jayapura, Senin (22/6) kemarin. (FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait turun lapangan meninjau sendiri Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Jayapura, Senin (22/6) kemarin.

“Terdapat 3 hal yang ingin kita lihat dari proses PPDB ini. Pertama, kalau proses PPDB secara online maka harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai diumumkan online, tapi prakteknya offline,” terang Christian Sohilait, Senin (22/6) kemarin.

 Yang kedua, pihaknya ingin melihat ruang belajar di sekolah yang disinkronisasi dengan calon peserta didik yang akan diterima. Untuk SMAN 2 Jayapura, berdasarkan laporan yang disampaikan kepala sekolah, SMAN 2 Jayapura akan menerima 360 peserta didik baru.

 “Tapi yang sudah mendaftar mencapai 480 anak (hingga Senin, 22/6, kemarin). Kita akan coba membuat skenario hingga bisa menampung banyak peserta didik. Memang satu kelas itu biasanya menampung hingga 36 pelajar. Namun, sedang dibuat skenario oleh sekolah, apakah dalam satu kelas itu dapat menampung hingga 40 pelajar. Dengan catatan, kami dari DPPAD juga menyiapkan ruang kelas,” tambahnya.

 Dengan situasi  Covid seperti ini, pihaknya ingin sekolah membuat beberapa skenario tentang penerimaan, khususnya ruang belajar dan jumlah anak yang diterima. 

 ‘’Kalau ada masalah di Dapodik atau persoalan ke tingkat pusat, itu bisa disampaikan ke DPPAD Papua, kami akan bantu selesaikan masalah tersebut,” tambahnya.

 Sohilait juga meminta agar pihak sekolah memperhatikan PPDB dengan memperhatikan porsi antara Anak Asli Papua dan Non Papua.

“Luar biasa karena di SMAN 2 Jayapura ini, 60 persen adalah Anak Asli Papua dan sisanya adalah anak Non Papua. Bahkan dari 60 persen anak Papua ini dibagi lagi, yakni anak asli Port Numbay dan anak Papua lain,” jelasnya.

Sohilait menegaskan, jangan sampai terdapat anak yang ingin bersekolah namun menemui kendala yang disebabkan oleh sekolah maupun DPPAD Papua. Kalau hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan ia intervensi. (gr/ary)