JAYAPURA- Melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, Jumat (10/7), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua, dan Bawaslu Papua, dengan agenda peninjauan persiapan pelaksanaan Pilkada di 11 kabupaten di Papua.

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan pemaparan pada pertemuan dengan Forkopimda Papua, di Swiss Belhotel Jayapura, Jumat (10/7) kemarin. (FOTO: Gratianus silas/cepos)

Diagendakan pada 9 Desember mendatang, Pilkada di 11 kabupaten di Papua diharapkan dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan di setiap proses dan mekasime yang dilakukan. Dukungan anggaran dalam memberikan support terhadap hal tersebut perlu untuk diperhatikan.

Mendagri Tito melihat dari 11 kabupaten peserta Pilkada, dari segi anggaran, ada beberapa daerah yang perlu untuk direalisasikan NPHD. Karena 15 Juli nanti menjadi agenda penting hingga Agustus mendatang. Dimana dilakukannya pemutakhiran data dari calon pemilih.

“Artinya, coklit door to door oleh para petugas akan dilakukan. Oleh karena itu, yang utama adalah anggaran, agar para petugas memiliki alat proteksi Covid-19. Mulai dari masker, sarung tangan, hingga hand sanitizer. Kami pun meminta agar pengambilan data calon pemilih yang positif Covid-19 dilakukan teman-teman penyelenggara dan pengawas dengan mengenakan APD lengkap sehingga mencegah penularan,” ungkap Tito Karnavian saat pertemuan dengan Forkopimda di Swiss Belhotel Jayapura, Jumat (10/7) kemarin.

Mendagri Tito mengonfirmasi bahwa terdapat pemerintah daerah yang telah 100 persen merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Namun, di sisi lain, adapula daerah yang belum sepenuhnya merealisasikan NPHD-nya.

“Seperti Kabupaten Keerom dan Yahukimo yang masih kurang. Ini yang kita mohon kepada kepala daerah untuk cepat melakukan realisasi anggaran. Meskipun kita tahu bahwa ada ruang fiskal yang sulit dari Keerom dan Yahukimo di tengah pandemi Covid-19 seperti ini,” tambahnya,

Namun, kebijakan yang diberikan adalah realisasi NPHD yang dapat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Terlebih diketahui bahwa terdapat beberapa agenda dalam Pilkada yang dilakukan. 

Selain agenda coklit yang dimulai pada 15 Juli nanti, agenda lainnya adalah kampanye, hingga akhirnya agenda pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember nanti.

“Kiranya ini menjadi perhatian. Sebab ini  momen penting di mana perlu adanya proteksi bagi penyelenggara dan pemilih dari penularan Covid-19. Di antara kabupaten peserta Pilkada lainnya di Papua, hanya Yahukimo dan Keerom saja yang perlu mendapat atensi. Sudah saya sampaikan agar segera ditambahkan realisasi anggarannya kepada KPU dan Bawaslu masing-masing daerah. Forkompimda juga saya minta untuk dapat mendorong kepala daerah 2 kabupaten itu untuk melakukan realisasi tambahan,” pintanya.

Medagri Tito menambahkan, KPU telah mengeluarkan protokol kesehatan sehingga penyelenggaraan Pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19. Hal ini bukan hanya berlaku bagi petugas penyelenggara, melainkan juga bagi pemilih, pengawas, hingga aparat keamanan yang bertugas.

“Jadi, mereka harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Saya sudah minta juga kalau bisa ini dibicarakan dengan para pengawas, baik internal maupun penegak hukum, serta pemeriksa eksternal. Termasuk LKPP, agar dapat dilaksanakan penunjukkan langsung dalam upaya pengadaan alat pelindung diri dalam penyelenggaran Pilkada,” tandasnya.

Pasalnya, kalau menggunakan mekanisme biasa, dikhawatirkan akan lama. Sedangkan tahapan Pilkada sudah kembali dimulai pada 15 Juli mendatang hingga 9 Desember pemungutan dan penghitungan suara.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., mengaku bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaran Pilkada di 11 kabupaten di Papua harus terpenuhi. Sebab, anggaran penting dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah.

“Dalam hal ini, bupati di 11 kabupaten peserta Pilkada ini yang tahu persis kebutuhan yang jelas untuk menyukseskan Pilkada yang berkualitas. Jadi, bukannya penyelenggaraan Pilkada yang asal-asalan. Kami di Pemprov juga tidak mau seperti itu. Makanya, kami terus mengawal, mengikuti terus, serta memberikan support, di mana kita pastikan Pilkada berjalan dengan baik dan berkualitas,” tegasnya.

Pentingnya protokol kesehatan dijalankan di segala aspek merupakan kunci dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya di Papua. Termasuk di setiap kesempatan mulai dari agenda kegiatan hingga aktivitas masyarakat.

Mengingat untuk Provinsi Papua angka penularan Covid-19 yang telah mencapai 2.130 kasus secara kumulatif. Hal ini berdasarkan data terakhir Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Jumat (10/7) kemarin. 

Dari 2.130 kasus positif kumulatif, terdapat di antaranya 1.030 pasien dirawat, 1.078 pasien sembuh, dan 22 pasien meninggal dunia. Sedangkan OPD diketahui sebanyak 2.684 orang, PDP berjumlah 250 pasien, dan tes PCR dan TCM yang telah mencapai 18.411 sampel pemeriksaan. (gr/nat)