Kebijakan Ekonomi Biden, Dampaknya, dan Apa yang Harus Dilakukan Indonesia.

JAKARTA, Jawa Pos-Terpilihnya Joe Biden sebagai pengganti Trump membawa sejumlah pertanyaan. Yang paling mengundang tanda tanya adalah bagaimana arah kebijakan ekonomi Biden dan dampaknya pada ekonomi Indonesia, serta apa yang harus dilakukan Indonesia?

Presiden terpilih AS Joe Biden bersama istrinya Jill Biden memberi hormat kepada penonton di atas panggung setelah memberikan sambutan di Wilmington, Delaware, (7/11), dan dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS. (Foto oleh Andrew Harnik / POOL / AFP)

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut, ada beberapa arah kebijakan ekonomi Biden ke depan. Andry menjelaskan, perjanjian perdagangan akan berfokus pada kerjasama regional, bukan bilateral.

“Lalu, trade wars akan tetap ada dan tensinya akan meningkat. Ke depan AS akan lebih memperkuat kerjasama dengan sekutu AS,” jelasnya di Jakarta, kemarin (8/11).

Biden juga akan melakukan kebijakan lain dengen Buy America Plan. Ke depan, mantan wapres Barack Obama itu akan menaikkan standar 51 persen produk lokal untuk Made in America. “Pengadaan infrastruktur akan menggunakan produk AS yang diproduksi di AS,” imbuhnya.

Andry juga menyebut pemerintahan Biden akan memperkuat energi bersih dan melakukan join kembali pada Paris Agreement. Biden juga akan menaikkan corporate tax dari 21 persen menjadi 28 persen.

“Kemudian minimum tax untuk perusahaan di luar AS akan diturunkan, agar perusahaan-perusahaan di luar AS tidak masuk ke safe haven dan cenderung bisa menginvestasikan ke negara berkembang. Nah ini bisa jadi peluang (untuk Indonesia),” urai Andry.

Dengan kebijakan-kebijakan itu, apa pengaruhnya bagi Indonesia? Andry menyebut, ruang kerjasama bilateral antara kedua negara akan lebih ketat. Sebab, kebijakan perdagangan yang dianut Biden adalah regional daripada bilateral.

Tetapi, ada peluang bagi RI untuk meningkatkan ekspor ke AS. Pemicunya adalah pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) atau bebas bea masuk bagi RI dari AS. Persetujuan GSP baru dilaksanakan menjelang pemungutan suara Pilpres AS. Sebelumnya GSP dicabut karena Indonesia digolongkan negara maju.

Foreign Direct Investment (FDI) masuk ke Indonesia juga diramal akan meningkat. Hal itu disebabkan karena kebijakan minimum tax bagi perusahaan di luar AS yang akan diturunkan. “Hal ini perlu digarisbawahi, termasuk investment diversion dari China. Sebab, kalau kita tidak bisa memanfaatkan investment diversion ini maka kita akan kalah. Karena pada saat trade wars kita tidak dapat apa-apa dari investasi yang keluar dari China,” tuturnya.

Andry melanjutkan, setelah ada pandemi, era supply chain yang terbesar di Tiongkok akan menurun. Ketidakpastian trade wars pun akan meningkat dan meningkatkan peluang investasi keluar dari Tiongkok dan peluang itu harus bisa ditangkap oleh Indonesia.

Ke depan, lanjut Andry, Indonesia perlu bersiap dengan kemenangan Biden yakni menangani pandemi dengan lebih serius. Dia menegaskan, sektor keuangan akan membaik jika sektor industri pulih. Sektor industri akan membaik jika permintaan domestik membaik.

“Kecepatan penanganan pandemi juga akan mendorong masyarakat beraktivitas secara normal dan mendorong permintaan domestik. Terakhir, pemerintah harus fokus pada stimulus fiskal yang bisa meningkatkan konsumsi dan menambah fleksibilitas penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelasnya.

Terpisah, Analis Pasar Modal Hans Kwee menyebut, ke depan, pergerakan saham di seluruh dunia termasuk Indonesia akan mungkin menguat. “Penguatan itu menyambut kemenangan Biden. Tetapi sesudah itu akan sangat rawan mengalami aksi profit taking akibat kenaikan (indeks) yang banyak pada pekan lalu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hans, perlu diwaspadai adanya potensi aksi ambil untung dari pelaku pasar yang dipicu adanya sengekta politik di AS. “Resistance IHSG di level 5,381 sampai 5,500 dan Support di level 5,246 sampai 5,161,” katanya.

Dia melanjutkan, dana asing akan kembali berpotensi masuk ke emerging market. Obligasi Pemerintah Indonesia juga berpotensi mendapat sentimen positif karena nilai tukar rupiah yang dianggap undervalued. “Selain itu, biaya lindung nilai (hedging) yang relatif rendah dan Yield US Treasury juga masih akan tetap rendah,” jelasnya.

Dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan banyak pekerjaan rumah bagi Biden setelah dinyatakan menang Pilpres AS. Hingga pelaksanaan pelantikan di pertengahan Januari 2021 nanti, Biden dihadapkan dengan tantangan rujuk nasional.’’Pilpres AS telah memicu adanya polarisasi,’’ katanya kemarin (8/11).

Polarisasi antara kelompok yang mendukung dia dan lawanannya si Trump. Upaya mewujudkan rujuk nasional itu sangat penting. Sebab sebagai Presiden, Biden nanti bukan hanya menjadi pimpinan para pendukungnya saja. Tetapi juga bapak bangsa bagi pendukung Trump.

Selain itu Biden nantinya juga akan banyak melakukan pengkajian dan konsultasi internal di gedung putting. Diantaranya adalah memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Trump dan tidak sejalan dengan partai Demokrat yang mengusungnya.

Menurut Rezasyah banyak kebijakan era Trump yang tidak sejakan dengan arah kebijakan partai Demokrat. Diantaranya adalah menyelesaikan konflik, perjanjian iklim dunia, dan trans pacific partnership.

Rezasyah menuturkan tugas Biden lainnya adalah melanjutkan penanganan pandemi Covid-19. Dia mengatakan dampak pandemi itu di AS cukup luar biasa. Diantaranya korban meninggalnya berlipat-lipat dibandingkan jumlah serdadu AS yang gugur di perang Vietnam.

Perekonomian di AS saat ini juga tergerus pandemi Covid-19. Untuk itu Biden perlu mengeluarkan kebijakan stimulus perlindungan ekonomi. Diantaranya adalah banyak industri di sana yang terdampak pandemi.

’’Kemudian juga banyak mahasiswa di sana yang tidak bisa membayar SPP,’’ katanya. Pemicunya adalah mahasiswa itu tidak bisa bekerja di tengah pandemi. Sebab tempatnya bekerja tutup atau terdampak Covid-19.

Rezasyah belum bisa memastikan politik luar negeri Biden, khususnya kaitannya dengan Indonesia. Sebaliknya di era Presiden Trump, menurut dia tidak banyak kritik untuk Indonesia yang dilontarkan Trump. ’’Trump hanya mendesak proyek AS di Indonesia sesuai prosedur,’’ jelasnya. Trump diantaranya menilai ekonomi di Indonesia biayanya tinggi.

Kemudian meskipun tidak dilontarkan Trump secara langsung, mereka juga menyoroti perlindungan kelompok minoritas di Indonesia. ’’Diantaranya kelompok LGBT,’’ jelasnya. Menurut Rezasyah pemerintah Indonesia harus bisa berkomunikasi yang baik soal perlindungan minoritas, khususnya isu LGBT. Bahwa penanganan LGBT di Indonesia tidak sebatas soal hukum sana, tetapi juga terkait dengan agama dan sosial budaya yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. (dee/wan/JPG)