Nicolaus Wenda ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menyebutkan bahwa rapat bersama kepala BKD, bupati kota dan Sekda se-Papua diagendakan, Selasa (15/9) hari ini.

Hal ini, sambung Wenda, merupakan tindaklanjut dari pertemuan Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Wakil Gubernur Klemen Tinal, bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Nasional, serta melibatkan bupati/wali kota se-Papua pada 4 September lalu di Jakarta.

“Informasi yang kita dengar bersama bahwa Pak Wagub telah menyampaikan tentang 20 ribu honorer di Papua, secara rinci akan kita bahas dalam rapat besok (hari ini) yang juga turut melibatkan bupati, Sekda, dan kepala BKD se-Papua untuk mengambil kesepakatan bersama tentang persiapan pengaturan honorer ini,” jelasnya. 

Wenda menjelaskan yang dilakukan bukanlah menerima honorer baru. Melainkan honorer yang sudah ada, yang selama ini sudah bekerja, akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk menyusun data valid honorer sesuai kebutuhan yang ada.

“Penyusunan ini akan berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja yang sesuai dengan masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Pembagiannya seperti apa, akan kita bahas dalam pertemuan nanti,” tuturnya.

Wenda menjamin bahwa pihaknya akan bekerja secara selektif dan ketat terkait tenaga honorer ini. Sehingga tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu  dalam menyelipkan nama-nama titipan untuk diakomodir pada kesempatan ini.

“Kami tetap selektif berdasarkan SK yang sudah pernah dikeluarkan oleh OPD atau gubernur sebelumnya. Jadi, kami akan validasi dan verifikasi berdasarkan itu. Dengan demikian, tidak menerima tambahan dari luar,” ujarnya.

“Jadi, ini bukan membuka peluang. Honorer ini ditetapkan untuk mengatasi masalah, honorer yang selama ini tidak pernah diurus nasibnya. Oleh karenanya, kita selesaikan ini dulu, selesaikan masalah honorer di Pemprov Papua dan kabupaten/kota se-Papua,” sambungnya.

Wenda menguraikan bahwa di tingkat Pemerintah Provinsi Papua, terdapat 552 honorer. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten/kota se-Papua, kemungkinan mencapai 12.000 honorer. (gr/nat)