DEMO HONORER: Wagub Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., saat menerima aspirasi puluhan tenaga honorer yang menggelar aksi demo di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (3/8) kemarin. (FOTO: Gratianus Silas/cepos)

Sejumlah peserta seleksi CPNS Kota Jayapura formasi 2018 saat mendengarkan penjelasan Wali Kota Jayapura terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018 di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (3/8) kemarin. ( FOTO: Priyadi/Cepos)

*Minta Diangkat PNS Untuk Formasi 2019 dan 2020

*Judul Halaman Sambungan: Pemkot Sepakat Akan Usulkan CPNS Formasi OAP Port Numbay

JAYAPURA-Puluhan tenaga honorer melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (3/8) kemarin. 

Dalam orasi yang dipimpin Frits Awom tersebut, para tenaga honorer dari 29 kabupaten/kota di Papua tersebut meminta kejelasan perihal penangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

“Kami datang mewakili 29 kabupaten/kota di Papua untuk meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mengangkat kami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan formasi pengangkatan 2019 dan 2020. Hanya ini permintaan kami,” ungkap Koordinator Demonstrasi, Frits Awom, dalam orasinya, Senin (3/8) kemarin.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., saat menerima langsung aspirasi dari para tenaga honorer tersebut menyebutkan bahwa persoalan honorer ini merupakan urusan internal di Papua, sehingga secara internal pula diselesaikan.

“Ini disampaikan untuk kemudian dapat kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang ada. Dalam hal ini, apa yang disampaikan menyangkut pengangkatan honorer. Ini urusan internal, bukan urusan luar. Artinya, urusan rumah tangga kita di Papua. Makanya, poinnya kita di dalam yang selesaikan juga,” jelas Wagub Klemen Tinal.

Menurut Wagub Tinal, aspirasi dalam memperjuangkan hak merupakan hal yang wajar disampaikan para tenaga honorer. Namun, dalam penyelesaiannya, harus pula melihat dari semua aspek yang berhubungan. Untuk itu, Wagub Tinal akan merapatkan hal tersebut untuk dapat menindaklanjutinya.

“Artinya, jangan dipersulit yang mudah. Aspirasi disampaikan secara tertulis. Nanti, saya panggil semua yang berhubungan dengan ini, sehingga kita tindaklanjuti untuk kepentingan para honorer,” tambahnya.

Sejumlah peserta seleksi CPNS Kota Jayapura formasi 2018 saat mendengarkan penjelasan Wali Kota Jayapura terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018 di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (3/8) kemarin. ( FOTO: Priyadi/Cepos)

“Pada prinsipnya, Pak Lukas (Gubernur Papua) juga memiliki pemikiran yang sama. Artinya, kalau anak-anak punya hak/kewajiban, kita bantu. Tapi dengan menunjukkan bahwa orang Papua itu lebih terhormat dibandingkan yang lain. Jadi, ini nanti disampaikan secara tertulis, diserahkan, sehingga kemudian kita ikuti seperti apa langkah yang harus diambil. Artinya, supaya jelas, semuanya juga jadi puas,” pungkasnya.

Aksi demo terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018 juga berlangsung di kantor Wali Kota Jayapura. Namun penyampaian aspirasi dari pelamar seleksi CPNS formasi 2018 sangat tertib dan memperhatikan protokol kesehatan.

Dari pantauan Cenderawasih Pos, puluhan peserta seleksi CPNS formasi 2018 Pemkot Jayapura yang merupakan masyarakat asli Port Numbay didampingi sejumlah tokoh masyarakat kampung dan dikoordinir Ketua Port Numbay Crisis Centre (PACE) Yacobus Edward Hababuk, SH., MH., berlangsung di aula Sian Soor kantor Wali Kota Jayapura.

Warga yang menyampaikan aspirasi juga duduk dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menerima langsung aspirasi dari warganya. 

Di hadapan para peserta seleksi CPNS 2018, Wali Kota Benhur Tomi Mano (BTM) mengatakan, untuk penerimaan CPNS Formasi tahun 2018, test dilakukan secara online melalui sistim CAT dan keputusan hasil kelulusan ditentukan oleh Panselnas BKN Pusat. Sehingga tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. 

“Untuk kuota CPNS Kota Jayapura sebnayak 316 formasi dengan memperhitungkan OAP 80 persen dan non OAP 20 persen,” jelasnya.

Dengan hasil yang sudah dikeluarkan ini, tuntutan warga asli Port Numbay yang mengikuti seleksi CPNS untuk diluluskan tentunya tidak bisa dilakukan. Karena pemerintah pusat menurutnya tidak melihat secara khusus OAP Port Numbay, tetapi 80 persen OAP itu berasal dari kabupaten dan kota di Papua.

Meskipun demikian, usulan agar warga OAP Port Numbay diakomodir 80 persen dalam penerimaan seleksi CPNS, menurut BTM akan diusulkan ke pemerintah pusat. “Dengan pertimbangan kekayaan alam masyarakat OAP Port Numbay sudah banyak dimiliki pemerintah, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah maka masyarakat OAP Port Numbay bisa dijadikan ASN. Karena masyarakat OAP Port Numbay jumlahnya sudah sedikit dan tidak mungkin keluar dan merantau ke luar Port numbay jika tidak ada alasan jelas,” tuturnya.

Mengenai OAP Port Numbay yang usianya sudah tidak bisa mengikuti test CPNS, BTM menyampaikan tetap memperhatikan untuk bisa dijadikan honorer di lingkungan pemerintahan, sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu, pihaknya meminta jajaran OPD untuk bisa membantu memasukkan OAP Port Numbay menjadi tenaga honorer dan nantinya jika ada pengangkatan ASN lewat honorer bisa diperhitungkan.

Dalam kesempatan itu, BTM juga meminta agar lulusan program beasiswa afirmasi mahasiswa putra/putri Port Numbay di Universitas Kristen Satya Wacana yang sudah lulus kuliah agar bisa diperhatikan untuk bisa langsung bekerja diperbantukan di kampung-kampung sebagai tenaga pendamping dan diberikan gaji. “Karena di kampung dana sangat besar. Termasuk bisa ditempatkan di jajaran OPD yang membutuhkan,” tambahnya. 

  Sementara itu, Ketua PACE, Jack Hababuk mengatakan, intinya, masyarakat OAP Port Numbay harus bisa menjadi ASN Kota Jayapura. Karena selama ini, masyarakat OPA Port Numbay yang menjadi ASN sangat sedikit. Padahal kekayaan alam maupun lainnya sudah banyak diberikan masyarakat OAP Port Numbay untuk pemerintah, sehingga dalam dunia birokrasi 80 persen harus di tangan OAP Port Numbay. 

Jack juga menyayangkan hasil seleksi CPNS formasi 2018, dimana OAP Port Numbay yang lulus hanya 24 orang. Padahal di kabupaten lain di Papua menurutnya, OAP di daerah tersebut bisa lulus hingga 100 persen.(gr/dil/nat)