Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, SE., M.Si., saat tiba di ruang VIP Bandara Sentani, Kamis (4/3). ( FOTO: Robert Mboik/Cepos)

JAYAPURA-Setelah tiba di Kota Jayapura, Kamis (4/3), Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy langsung menghadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., Jumat (5/3) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lukas Enembe dan Sekda Flassy membahas rencana serah terima jabatan (Sertijab) dengan Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa, 15 maret 2021 mendatang.

Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, kemarin bukan yang pertama sejak dirinya dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Selasa (2/3) lalu. “”Dalam pertemuan ini, dibahas terkait rencana pelaksanaan sertijab yang akan dilakukan 15 Maret 2021 nanti. Pertemuan tadi semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan semua mantap,” ungkap Sekda Flassy kepada wartawan usai bertemu Gubernur Lukas Enembe.

Sekda Flassy mengakui, komunikasi yang dilakukan sudah terjalin dengan bagus. Bahkan pertemuan kemarin menurutnya juga dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa.

Usai bertemu Gubernur Lukas Enembe, Sekda Flassy juga mengunjungi ruang kerjanya serta rumah jabatan Sekda. “Semua sudah siap, tinggal menjalankan program-program membangun Papua bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” jelasnya.

Sekda Flassy memberi apresiasi kepada Gubernur Papua dan Penjabat Sekda atas hasil kerjanya. “Semuanya bagus, diselesaikan secara kekeluargaan dan semua berjalan dengan baik,” tutupnya.

Secara terpisah Ketua Program Studi Ilmu Sosial, Prof  DR Akbar Silo berpendapat bahwa saat ini yang perlu dilakukan adalah kompromi. Ia melihat ada informasi dari dua instansi struktural yang tidak nyambung sehingga terjadi dua pelantikan yang sama. “Artinya koordinasi antara pusat dan daerah terjadi noise. Masa jabatan penjabat sudah habis dan tak boleh kosong sehingga harus diisi dan dilakukan pelantikan. Namun di sini tak ada informasi juga ke pusat sehingga dengan keptusan segera akhirnya diambil kebijakan untuk dilantik,” kata Akbar Silo kepada Cenderawasih Pos, Kamis (4/3).

Hanya saja disaat bersamaan di Jakarta ada juga pelantikannya dan di Jakarta juga kemungkinan tidak berkomunikasi dengan pemerintah provinsi soal akan melantik yang pejabat definitif.  Dari kondisi ini Prof Akbar Silo meyakini pasti banyak masyarakat yang kebingungan. “Ini juga menunjukan buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Dampaknya akan ke pelayanan  publik. Saya  pikir pemerintah pusat dan daerah harus kompromi siapa yang akan menjabat. Kalau berdasar regulasi saya pikir keputusan ditingkat atas yang jadi dan itu menjadi keputusan pemerintah pusat dan it lebih tinggi,” bebernya.

Sekalipun demikian biar elegan, Akbar Silo menyarankan untuk dijalin komunikasi agar hambatan atau kendala bisa dihilangkan. “Harus 1 komando saja tapi diawali dengan kompromi,” tutupnya. (ana/ade/nat)