Sihar L. Tobing ( FOTO: Robert Cepos)

SENTANI-Anggota DPRD Jayapura, Sihar L. Tobing meminta kepada tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura agar menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan Covid-19 setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menaikkan status menjadi  tanggap darurat.

“Saya pikir itu sah-sah saja. Cuma tolong kepada tim gugus tugas, polanya di mana, bagaimana ketika Pemkab sudah menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Polanya harus ada,” kata Sihar L. Tobing kepada wartawan di Sentani, Kamis (18/6).

Menurut politisi Golkar itu, menaikkan status menjadi tanggap darurat harusnya penanganannya  lebih masif. Karena jika dibandingkan sebelumnya yang masih siaga darurat justru penanganannya lebih ketat karena tidak ada pelonggaran yang diterapkan. 

“Kita lihat misalnya kemarin, masih siaga darurat, kita justru sampai jam dua, pengawasannya agak ketat. Nah sekarang naik tanggap darurat, malah kita sampai jam 5, ada kelonggaran. Lalu pola penanganannya di mana, seperti apa,” ujarnya.

Lanjut dia, saat ini pemerintah memang mengaktifkan tiga pos penjagaan dan pengawasan untuk mencegah dan membatasi penyebaran Covid-19 ini. Tapi mekanisme yang diterapkan di sana seperti apa. Apakah dilakukan Rapid Test dan ketika  hasilnya reaktif, apakah membatasi seseorang untuk tidak mengakses ke wilayah tujuannya atau seperti apa. 

” Kalau seperti model-model kemarin, misalnya diterapkan pembatasan-pembatasan di beberapa titik di Sentani. Judulnya kan tetap naik, tetap ada kenaikan jumlah kasus positif di Kabupaten Jayapura,”tandasnya.

Untuk itu, dia menyarankan supaya gugus tugas harus memaksimalkan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 ini. Supaya kelihatan ada penanganan yang berbeda ketika status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

“Yang terpenting adalah tindakan pencegahan harus masif. Sebab penularan ini akan semakin banyak kalau pencegahannya tidak maksimal,”bebernya. 

Dia menambahkan, untuk pencegahan ini, gugus tugas harus memperhatikan aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum, tokoh, swalayan, pasar, mobilitas kendaraan angkutan umum, tukang ojek harus menggunakan APD yang benar. Karena sampai saat ini, penggunaan APD dalam menangani Covid-19 ini hanya sekitar 10 persen. 

“Saya juga mau sampaikan kepada masyarakat bahwa masalah pandemi Covid-19 ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah. Jadi semua masyarakat saya  harus lebih disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah,”tambahnya. (roy/tho)