Anggota Komisi A DPRD Jayawijaya Senius Hilapok  ( FOTO: Denny/ Cepos )

Bupati: Hasil Tes Ditetapkan Kemenpan, Pemkab Tak Bisa Intervensi 

WAMENA-Pengumuman hasil Tes CPNS Formasi 2018 Kabupaten Jayawijaya, nampaknya belum bisa diterima oleh sejumlah kalangan masyarakat, karena dinilai pemerintah daerah tak berpihak kepada masyarakat. Dimana hasil tes tersebut tidak memuaskan karena perbandingan 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk Non Papua tak terealisasikan.

   Hal ini tentu menjadi sebuah perbincangan dan pertanyaan yang timbul dari masyarakat kepada Pemkab Jayawijaya yang telah mengumumkan hasil tersebut melalui Website resmi Pemda Jayawijaya 30 Juli lalu. Untuk mengungkapkan rasa kecewa, sejumlah warga juga mulai menyuarakan hasil ini di media sosial.

   Anggota Komisi A DPRD Jayawijaya Senius Hilapok mengatakan sesuai dengan Otonomi khusus di Papua itu, 80% yang diterima CPNS adalah orang asli Papua dan sisanya 20% adalah non asli Papua. Ternyata di Kabupaten Jayawijaya sangat terbalik.

   “Dari 369 CPNS Formasi 2018, hanya 149 anak asli Jayawijaya diterima, sementara orang Asli Papua bukan dari Jayawijaya ada sekitar 22 orang dan sisanya lebih banyak non Papua. Hal ini sangat mengecewakan kami sebagai wakil rakyat.” tegas Senius Hilapok, Sabtu (1/8)

  Menurutnya,  kepala daerah mengatakan 80% anak asli Jayawijaya yang diterima,  itu ternyata tidak sesuai kenyataan. Sebab, kenyataannya  dilihat anak asli jayawijaya itu ada marga Hilapok, Murib, Tabuni, Hubi, Asso, Wetipo, Kenelak, Gombo, Itlay bahkan masih banyak marga lain atau suku yang ada di jayawijaya tetapi malah banyak nama-nama yang tak diketahui sama sekali dari Jayawijaya.

   “Ini memang mematikan karakter orang asli Papua dan lebih khsus di Jayawijaya. Untuk itu saya garis bawahi bahwa kedepan. formasi 2019 harus diprioritaskan,” tegas Senius Hilapok.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua

Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua  juga sudah menyatakan jika hasil test CPNS yang telah dikeluarkan merupakan hasil dari Kementerian Penggunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang diturunkan ke Daerah sehingga pemerintah daerah tak bisa mengintervensi, apalagi melakukan perubahan dalam hasil yang dikeluarkan.

   Hasil tes CPNS ini berdasarkan rangking hasil tes yang dikeluarkan dari kementrian, sehingga pemerintah daerah tidak bisa merubah. Kalau dalam satu kategori itu yang diambil rangking I,II, dan III maka itu yang dikeluarkan, tidak bisa lagi dilakukan perubahan itu. Hasil tes tersebut merupakan keputusan dari Menpan bukan dari Pemda Jayawijaya.

   “Apapun hasil yang dikeluarkan kami tidak akan ikut campur dan kami juga tidak bisa mengubah apa yang sudah dikeluarkan dari pemerintah Pusat melalui Kemenpan,” ungkapnya Sabtu (1/7) kemarin

   Ia menyatakan pengumuman ini merupakan hasil dari Kemenpan yang diteruskan kepada Pemda Jayawijaya dan telah diumumkan secara online. Ia juga memastikan sedikit pun Pemda Jayawijaya tidak bisa mengintervensi hasil yang diturunkan ke daerah. (jo/tri)