Wali Kota Jayapura DR Benhur Tomi Mano MM berdiskusi dengan Wakil Wali Kota, Ir H Rustan Saru MM terkait penambangan emas ilegal di Buper, Waena, Sabtu (27/6). (FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., nampaknya tak mau diam dengan informasi terkait  lokasi penambangan di Buper Waena, Distrik Heram. Ia meminta agar aktivitas di lokasi tersebut dihentikan karena tak memiliki izin alias ilegal. Ia tak ingin dari aktifitas untuk kepentingan segelintir orang ini akhirnya memberi dampak buruk bagi lingkungan apalagi masyarakat banyak dikemudian hari. 

Benhur Tomi Mano terlihat kaget setelah mendengar informasi tersebut dan langsung memerintahkan pihak kepolisian untuk mengusut. Hasilnya, betul ada  aktivitas penambangan yang sudah berlangsung sangat lama. 

“Saya kaget  ada yang melapor dan saya lihat foto – foto dan dan langsung sampaikan ke Kapolres untuk dicek dan ternyata betul. Sekarang mereka yang mendulang sudah ditangani Polisi. Kami akan periksa dan saya minta ini diseriusi karena ternyata sudah berlangsung sangat lama,” kata BTM saat ditemui di   Pantai Hamadi, Sabtu (28/6). 

 Ia meyakini ada dampak buruk yang akan terjadi jika terus dilanjutkan. Apalagi tidak menutup kemungkinan  para pendulang ini menggunakan bahan – bahan berbahaya semisal mercuri. Cairan ini kerap dipakai para penambang untuk memudahkan memisahkan biji emas dengan bebatuan  atau material di luar emas. Hanya saja cairan ini sangat berbahaya bagi lingkungan apalagi manusia dan hewan. 

BTM juga meminta segera diproses, sebab aktivitas ini ilegal dan tak mengantongi izin. Tak hanya BTM, Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., juga kaget. Pasalnya desas desus soal adanya pendulangan emas itu betul dan terus beroperasi. Rustan ikut kaget karena mengetahui ada 6 unit alat berat yang dioperasikan. “Ada enam unit dan ini tidak main – main. Ada banyak peralatan pendulangan termasuk mesin – mesin alkon yang dipakai. Ini bahaya sekali,” katanya. 

Rustan  menegaskan bahwa Pemkot  saat ini tak mau melihat lokasi masuk wilayah mana dan dirinya setuju bahwa harus dihentikan lebih dulu.”Soal apakah nanti masuk Kabupaten Jayapura atau Kota Jayapura itu nanti, yang penting stop dulu,” tegasnya. 

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau  juga sependapat bahwa lokasi tambang sebaiknya ditutup karena akan memberi banyak dampak buruk. “Kita butuh air, dan jangan sampai air dari Buper mempengaruhi kondisi air di Kampwolker,” singkatnya. (ade)