Kapten Persipura Jayapura, Boaz Solossa saat dikawal ketat pemain PSIS Semarang dalam laga perdana Shopee Liga 1 di stadion Klabat Manado, 1 Maret Silam. ( FOTO: Erik / Cepos)

*Persipura Tetap Gaji Pemain Meski Kompetisi Terjeda 

JAYAPURA-Akhirnya PT Bank Papua membeberkan alasan mereka enggan membayarkan sisa kontraknya bersama Persipura Jayapura senilai Rp 5 miliar sebagai sponsorship pada Liga 1 tahun 2020.

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Papua, Erna M. Kapisa mengatakan bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati bersama antara PT. Bank Papua dengan PT. Persipura Papua pertanggal 28 Februari 2020 silam memiliki beberapa perjanjian.

Di antaranya, PT. Bank Papua menyetujui menjadi sponsor utama Persipura dalam mengikuti Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 dengan menyediakan dana sebesar Rp 10.000.000.000. Dimana pencairan dana sponsorship akan dilakukan secara bertahap.

“Tahap pertama sebesar Rp 5 miliar dilakukan pada saat Kompetisi Liga 1 Shopee dimulai dan telah direalisasi atau dicairkan pada tanggal 5 Maret 2020,” ungkap Erna dalam rilisnya yang diterima oleh Cenderawasih Pos, Kamis (7/1).

Selanjutnya menurut Erna, tahap II sebesar Rp 3.500.000.000, akan dilakukan setelah Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 memasuki putaran kedua.

Kemudian Tahap III sebesar Rp 1.500.000.000, akan dilakukan apabila Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 memasuki tiga pertandingan terakhir.

Namun sehubungan dengan wabah covid-19 yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, mengakibatkan beberapa kegiatan olahraga nasional belum dapat dilaksanakan secara maksimal (terhenti). Salah satunya adalah Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 dihentikan sementara oleh PSSI dan PT LIB selaku operator.

“Dengan diberhentikannya sementara Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020, maka Bank Papua belum dapat mencairkan dana Sponsorship tahap II dan III. Hal ini sesuai dengan persyaratan pencairan dana sponsorship yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank Papua dan Persipura,” jelas Erna.

Erna juga menegaskan bahwa PT. Bank Papua tetap berkomitmen untuk mendukung dan menjadi sponsor utama kegiatan Persipura dalam Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 yang diselenggarakan oleh PSSI dan PT LIB.

“Apabila Kompetisi Liga 1 Shopee tahun 2020 dilanjutkan, maka Bank Papua akan segera memenuhi kewajiban sesuai isi PKS untuk merealisasikan atau mencairan dana sponsorship tahap II dan III,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura.Jhon Y.Betaubun mengatakan bahwa seharusnya Bank Papua dapat memahami kondisi yang dialami oleh manajemen Persipura. Termasuk tetap membayarkan semua hak pemain dan pelatih selama kompetisi terjeda.

“Bank Papua sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak bayar. Karena ini pemain dan pelatih tetap dibayar setiap bulan. Bank Papua tidak membiayai kompetisi pertandingan tapi mensponsori Persipura, ini harus dibedakan,” ucap Jhon Betaubun.

Untuk itu, Jhon Betaubun berharap Bank Papua bisa memiliki solusi untuk menyelesaikan sisa kontrak terhadap Persipura. Apalagi menurut Jhon, Persipura adalah harkat dan martabat orang Papua.

“Ini bukan soal provokasi. Orang bicara Persipura itu juga bicara Papua, dan ini harga diri kita orang Papua. Jadi Bank Papua harus konsisten dan menyelesaikan sisa kontrak dengan Persipura,” ucap Jhon.

Meski Bank Papua telah membeberkan alasanya, namun Jhon tetap menegaskan akan mendukung penuh pernyataan Ketua Umum Persipura, Benhur Tomi Mano yang juga Wali Kota Jayapura  yang akan mengancam menarik dana APBD tahun 2021 senilai Rp 1,2 triliun, dana penyertaan modal Rp.7,5 miliar dan pemindahan rekening ASN Kota Jayapura apabila Bank Papua tak kunjung menyelesaikan sisa kontrak.

“Saya mengajak seluruh pencinta Persipura, kami memberikan deadline jika memang Bank Papua tidak membayarkan, maka pencinta Persipura akan duduk di Bank Papua untuk meminta penjelasan dan mereka harus bayar itu,” pungkasnya. 

Secara terpisah Ketua Umum Persipura Jayapura yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano,MM., meminta Bank Papua untuk profesional dan menghargai klub Persipura Jayapura sebagai marwah harkat, martabat dan derajat bagi orang Papua dalam dunia olahraga sepak bola.

“Jangan jusrtu habis manis sepah dibuang. Ini akan menjadi malapetaka bagi pencinta Persipura maupun masyarakat Papua,” ucap BTM. 

 BTM mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan kompetisi dihentikan sementara dan ini bukan keinginan semua klub maupun PSSI dan PT LIB serta unsur lainnya. Namun disatu sisi hak pemain dan official di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlatih secara virtual tetap harus gaji dibayarkan haknya.

“Bank Papua harus profesional dan mengerti dengan keadaan yang terjadi. Pasti semuanya tidak ingin ada pandemi Covid-19 dan ini yang terkena dampaknya tidak hanya Indonesia tapi di seluruh dunia,’’ungkapnya.

 Untuk itu, dengan kekuatan dan power BTM dalam memperjuangkan pemain dan official dalam menerima haknya, Bank Papua diminta bisa segera membayar Rp 5 miliar sesuai dengan perjanjian sponsorship antara Bank Papua dengan Persipura Jayapura. Karena Bank Papua bisa terkenal di kancah nasional bahkan Asia juga dibawa oleh Persipura Jayapura.

BTM berharap  dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan dengan baik dan benar jangan sampai melukai hati masyarakat Papua terlebih Persipura mania.

 BTM menjelaskan, gaji pemain dan seluruh official harus dibayar. Karena mereka tetap aktif dalam melakukan latihan untuk persiapan liga yang akan diputar. Dimana semua kompetisi begitu karena telah diminta oleh PSSI.

Mengenai PKS antara PT. Bank Papua dengan PT. Persipura Jayapura, BTM mengaku telah mempelajari PKS. Terkait hal ini, Bank Papua menurutnya hanya berpegang dalam pasal 3 tentang tata cara pembayaran. Tapi jika dilihat pada pasal 9 ada addendum dimana dikatakan hal-hal yang belum diatur dalam perubahan maupun penambahan maupun perjanjian jika memang dianggap perlu kedua belah pihak maka akan diatur dalam addendum perjanjian. Sehingga ini bisa dilakukan pada pasal 9 di addendum itu.

 “Disitu dijelaskan, penambahan, perubahan bentuk apapun dalam PKS ini harus lebih bisa dilakukan kedua belah pihak. Sehingga kami telah menyurati Bank Papua untuk menjelaskan dan duduk bersama masalah kompetisi ini, maka dalam addendum ini bisa dilakukan dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari PKS ini,” bebernya.

 BTM menjelaskan bahwa semua ini bisa diatur dengan perjanjian khusus dengan kedua belah pihak. Pasalnya, Persipura akan berlaga di AFC, sehingga mungkin ada sponsor khusus untuk AFC juga. Oleh sebab itu, dirinya berharap Bank Papua tidak hanya berpegang pada pasal 3 itu. Karena latihan secara virtual tetap jalan, sehaingga gaji pemain dan official juga tetap jalan.

“Dengan kejadian ini terserah masyarakat mau menilai apa tentang Bank Papua  dan  soal masyarakat maupun pencinta Persipura akan melakukan aksi galang dana untuk selamatkan Persipura silakan saja. Tentu semua pasti mendukung karena ini sumbangsih yang luar biasa,” tambahnya.

Sebagai Wali Kota Jayapura yang juga pemegang saham di Bank Papua serta seluruh pegawai Pemkot Jayapura menabung di Bank Papua, BTM  mengaku akan memperhitungkan hal ini termasuk akan berkomunikasi dengan BPK RI.

 “Semoga Bank Papua tidak ada lagi kredit macet itu doa kami dan Bank Papua tetap eksis dalam melayani masyarakat Papua. Saya harap OAP juga punya jabatan di Bank Papua jangan orang dari luar yang memenuhi jabatan di sana harusnya didominasi OAP,” tutupnya. (eri/dil/ade/nat)