MERAUKE-Dalam rangka membantu ekonomi masyarakat baik yang akan melintas  dari  Merauke ke PNG maupun sebaliknya, Pos TNI  Angkatan Laut  (Posal) yang ada di  Kali Torasi   masih bertindak  secara persuasif. 

  “Sebetulnya kalau kita bicara  soal legal dan ilegal   masalah pelintas batas ini  perlu kita duduk bersama.  Karena apa yang dilaksanakan oleh masyarakat kita dari sini ke PNG  maupun dari PNG ke sini, kita   sebetulnya masih persuasif.”ungkap Danlantamal XI  Merauke  Brigjen TNI   (Mar) Lukman, ST, M.SI (Han)   kepada wartawan  di Merauke,  Senin (6/7).     

Brigjen  TNI  (Mar) Lukman, ST, M.Si (Han)  (FOTO: Sulo/Cepos)

   Dijelaskan bahwa persuasif  ini  kaitannya dengan ekonomi. Kalau sesuai dengan  ketentuan  pelintas batas, tidak ada   yang melewati pelintas   batas dengan membawa barang  begitu banyak. Karena   sebenarnya, harga batasan  yang mereka bawa itu  sudah ditentukan maksimal  Rp 3 juta.   

    “Tapi faktanya apa, kita sama-sama tahu, mereka  bawa  barang begitu banyak dan  bawa modal begitu banyak,  kemudian berangkat ke PNG  dan ketika balik  dari PNG    masuk ke Indonesia  sudah pasti  lebih,”jelasnya.

   Terkait dengan  itu, kata Danlantamal, pihaknya sudah   sering mengajak  pihak Karantina, Imigrasi maupun pihak Bea Cukai untuk  bekerja sama. Sebab, pihaknya  di Kali Torasi, kata Danlantamal, memiliki  tugas pokok sendiri  yaitu pengamanan   perbatasan maupun pengawanan daerah rawan.

   “Tapi kita membantu itu yang sebetulnya hanya mendata. Yang jelas mereka harus punya  kartu lintas batas dan  juga kartu izin melintas. Kalau dari sisi barang-barang yang mereka bawa, sebetulnya ini  mereka saling membutuhkan. Di PNG, butuh orang kita untuk beli  dan mereka   lebih senang jual barang mereka kepada masyarakat  kita dari Merauke ini. Karena  relatif harganya lebih bagus. Tapi sekali lagi,  kalau kita mau  lebih keras , sebenarnya   tidak ada yang bisa lewat itu,”  jelasnya.   

   Seperti  kebijakan  pemda  melarang  pelintasan  teripang dari PNG  ke Merauke, sampai sekarang  tidak bisa melintas. ‘’Untuk  teripang  belum bisa melintas dari   PNG ke Merauke. Selain itu, kita hanya sifatnya bantu  perekonomian  masyarakat,’’ terangnya.  

    Soal lockdown,  Danlantamal  menjelaskan bahwa   sekarang  pemerintah  daerah  melarang  penerbangan  penumpang dan   kapal  laut,  maka   sejak  itu tidak ada  pelintasan   baik  Merauke  ke PNG dan sebaliknya. ‘’Sepanjang belum ada    perintah dibuka  maka itu   tetap kita batasi.   Artinya  kita batasi  tidak ada yang  lalu lalang,’’ tandasnya. (ulo/tri)