Yewen/Cepos Para Pastor se-Tanah Papua, saat menyampaikan konferensi pers sebagai seruan dalam momentum memperingati Hari HAM se-Dunia di Aula Gereja Katolik Paroki Kristus Terang Dunia, Waena, Kamis (10/12).

JAYAPURA-Para Pastor Katolik se-Papua menyampaikan seruan moral demi keadilan dan kebenaran dalam momentum memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia dengan tema Kekerasan Melahirkan Masalah Baru Dialog dan Rekonsiliasi Cara Bermartabat Menyelesaian Konflik di Tanah Papua.  Seruan ini disampaikan di aula Gereja Katolik Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Kamis (10/12).

Pastor John Bunai, Pr mewakili 147 Pastor se-Tanah Papua, menyerukan kepada kedua kubu yang bertikai yakni TNI-Polri dan TPN-OPM. Kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat, dimohon segera menghentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. 

“Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Kekerasan akan melahirkan dendam dan kekerasan baru yang membunuh kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata saudara sekalian,” ucap Pastor Bunai.

Pastor Bunai bersama para Pastor meminta Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi, untuk segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua. “Secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI-Polri di seluruh Papua,” pintanya.

Tak hanya itu, para Pastor meminta kepada MRP serta DPR Papua dan Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua (OAP). Perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan, adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan OAP yang sedang menuju ambang kepunahan. 

“Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E. Kuayo Pr, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Gubernur Papua mencabut rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa,”ucapnya.

Pastor di Papua juga mempertanyakan mengapa Konferensi Wali Gereja (KWI) dan pimpinan-pimpinan gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini? 

“Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan para Uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di Papua. Terutama ras Melanesia yang sedang menuju ambang kepunahan,” tegasnya. 

“Kami merasa heran dan sekaligus tersisih. Karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan dukacita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu – Lembantongoa – Palolo – Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah. Sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI,” sambungnya.

Kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari empat uskup dan satu Administrator Diosesan bahwa para imam setanah Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang di tanah Papua ini yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya. 

“Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan Umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almahrum Uskup Herman M. Munninghoff, OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil, Pr. Mereka telah mengangkat realitas penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini. Tetapi kini, rasanya seakan-akan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat,” tandasnya. 

Pastor Bunai juga menyampaikan kepada pemerintah Indonesia dan para investor bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah Orang Asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini, sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni Tujuh Wilayah Adat, masing-masing Lapago, Meepago, Ha Anim, Bomberay,  Domberay, Sairery dan Mamta.

Lebih lanjut Pastor Bunai kepada kelompok rawan pemicu konflik horisontal, seperti  KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua, bahwa mereka semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta manusia yang adil dan beradab. 

“Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini,” ungkapnya.

Selain itu, para Pastor mendukung dan mendoakan pemimpin pemerintahan di daerah di seluruh tanah Papua. Baik gubernur, wali kota, dan bupati yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera,” tambahnya. 

“Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin,” lanjutnya.

Ditambahkan, pihaknya juga meminta perhatian yang khusus untuk pembinaan bagi aparat pemerintahan setempat dan petugas-petugas lapangan. Supaya ada dedikasi kepemimpinan dan pengabdian supaya ada semangat pelayanan yang bertanggung jawab, yang tulus, dan ikhlas bagi masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat banyak,” pintanya.

Sementara itu, sejumlah umat menyampaikan aspirasi di kantor Keuskupan Jayapura, kemarin (10/12). Mereka berharap para Uskup di Papua menyuarakan suara Kenabian demi penegakan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan perdamaian. 

Kordinator Aksi, Kris Dogopia mengatakan para Uskup di tanah Papua wajib memperjuangkan penghapusan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. “Karena dengan adanya stigma separatis, makar, pengacau, kriminalis dan berbagai stigma lainnya menjustifikasi penangkapan, penembakkan dan bahkan pembunuhan terhadap orang asli Papua,” katanya.

Dikatakan, gereja Katolik di tanah Papua sudah hampir memasuki 1 abad umurnya, dimana banyak putra-putra Papua telah menjadi imam di tanah Papua. Untuk itu, sudah waktunya putra Papua menjadi pemimpin umat Katolik di tanah Papua, agar suara Kenabian berkumandang di atas tanah Papua.

” Karena kami yakin, putra Papua juga turut merasakan suka duka, harapan, kecemasan dan kegembiraan  umat Tuhan di tanah Papua akan mengumandangkan suara Kenabiaannya demi keselamatan umat-Nya di tanah Papua,” tambahnya. 

Selama ini menurut Kris, Gereja-Gereja Pasifik (Konferensi Para Uskup Pasifik) telah berbicara dan mengangkat segala persoalan Kemanusiaan di tanah Papua. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya, gereja Katolik di tanah Papua membangun kerja sama dengan gereja Katolik di wilayah Pasifik untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan di tanah Papua. (bet/oel/fia/nat)