Boy Dawir ( FOTO : Dok/cepos )

JAYAPURA – Isu pemekaran lahirnya daerah otonomoni baru terus digelorakan. Berbagai kepala daerah yang memiliki kepentingan memilih menggabungkan jurus untuk mendorong lahirnya sebuah provinsi baru. Ditariknya moratorium soal pemekaran ini nyata menjadi angin segar yang langsung direspon. Hanya saja perlu diketahui bahwa proses menuju bukanlah hal yang instan. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan sampai belasan atau puluhan tahun. Terkait ini dua anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir dan Radius Simbolon ustru menganggap bahwa sejatinya pemekaran bukan sesuatu yang urgent mengingat masih ada sejumlah persoalan lain yang lebih penting untuk dituntaskan. 

 “Saya pikir pemekaran bukan hal utama yang dirasa mendesak.  Kalau pemekaran tujuannya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat termasuk mensejahterakan kami pikir mantapkan dulu sistem, birokrasi maupun kewenangan,” kata Boy Dawir, Rabu (25/9). Ia meyakini jika ada kewenangan lebih yang diberikan ke Papua maka kondisi Papua akan jauh lebih baik. Namun yang terjadi hingga kini kewenangan pemerintah pusat dan untuk Papua masih setengah hati.

 “Kami minta kewenangan lebih untuk beberapa poin termasuk  pengelolaan SDA. Jika ini sudah diberikan maka Papua memiliki ruang gerak yang luas untuk memanfaatkan SDA yang ada guna mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Boy. Lalu persoalan lainnya adalah mengapa rakyat tidak sejahtera sementara uang gelontoran terus diberikan. Pertanyaannya uang tersebut lari kemana, mengapa rakyat tak kunjung sejahtera. “Soal-soal kecil ini yang kadang menjadi pertanyaan simple namun berat untuk dijawab. Ini dulu yang diselesaikan, bukan pemekaran,” jelasnya.

 Apalagi tiap kabupaten bisa mendapat Rp 1,2 triliun sehingga pertanyaannya uang ini dikemanakan. “Uang pendidikan, kesehatan kemana dan saya pikir kepala daerah juga harus lebih dikontrol sebab banyak yang jarang ditempat. Ini juga masalah. Pikiran kami jika rakyat sejahtera maka suara untuk memisahkan diri tidak  terlalu kuat,” imbuhnya. Hal lain disampaikan Radius bahwa pemekaran sejatinya baik untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Agar lebih terjangkau, cuman kalo disalahgunakan akhirnya kesannya hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan saja.

 “Ujung-ujungnya rakyat tidak terurus. Apalagi nanti masih DOB pasti butuh 5-10 tahun barulah pelayanan masyarakatnya baru mulai berjalan. Lalu namanya juga membentuk DOB, semua perangkat-perangkat OPD nya kan harus disiapkan ini tidak gampang. Butuh waktu lama agar bisa beroperasi secara maksimal, belum lagi tarik ulur kepentingan,” beber Radius. Ia khawatir dari niat baik yang awalnya banyak manfaatnya akhirnya malah mudaratnya yang lebih banyak.

 “Contohnya itu Mamberamo Raya dulu, DOB tahun 2007  dan sekarang bisa dilihat seperti apa kondisinya. Catatan saya bisa saja pemekaran asal dikelola dengan baik dan benar serta transparan. Bisa jg tdk perlu pemekaran asal Pemda memperbaiki kinerja perangkat-perangkat daripada menunggu hasil 10 tahun baru terlihat, mending 10 tahun ini dipakai untuk memperbaiki perangkat2 Pemdanya,” ujar Radius. (ade)