Tampak suasana di daerah PLBN Sota, Kabupaten Merauke saat dibuka untuk bagian luar PLBN sekitar bulan Agustus lalu. ( FOTO: Yulius Sulo/cepos)

Lockdown Dua Pekan, Indonesia Tidak Terima WNA

JAYAPURA-Kebijakan Kementerian Luar Negeri terkait munculnya strain Covid 19 baru yang cenderung lebih berbahaya dan mudah menyebar akhirnya mengeluarkan instruksi untuk menutup akses masuk atau larangan bagi Warga Negara Asing (WNA)  masuk ke Indonesia. Nah kebijakan ini juga mulai diterapkan di Papua, hanya yang membedakan adalah untuk Papua akses ini sudah ditutup sejak 1 Januari 2020. 

 “Memang selama ini sudah tutup sejak 1 Januari 2020 dan memang tidak pernah buka tapi bukan kami lockdown karena memang sudah lama tutup,” kata Kepala Badan Perbatasan RI – PNG, Suzana Wanggai melalui ponselnya, Selasa (29/12). 

Suzana Wanggai membenarkan bahwa ada imbauan pemerintah soal warga negara asing yang mau masuk dimana terhitung sejak 1 Januari hingga 14 Januari seluruh WNA tidak lagi diizinkan masuk ke Indonesia. “Sudah ada aturannya dan  memang sudah kami tutup lama. Kami bisa membuka dengan kondisi khusus semisal ada warga PNG tertahan di Jayapura dan mau kembali termasuk tahanan asal PNG yang ditahan di Papua,” jelasnya. 

 Nah jika akhirnya ada WNA yang ingin keluar, ini  juga  akan dilihat dan mengantongi persyaratan atau persetujuan dari negara asal apakah ada surat izin masuk ke PNG dan kalaupun ada barulah dipertimbangkan. 

“Kalau dari PNG ke Indonesia biasanya pekerja warga Indonesia yang selesai masa kontrak atau lainnya. Tapi proses ini juga harus ada persetujuan dua pihak, baik Gubernur Papua lewat Sekda yang menandatangani termasuk dari surat dari PNG. Kalau persyaratan dipenuhi kami akan buka kemudian ditutup,” imbuhnya. 

 Dari penutupan tersebut diakui dampaknya cukup besar terutama yang berkaitan dengan ekonomi baik di PNG maupun di Papua. “Perputaran uang di pasar perbatasan itu bisa mencapai puluhan miliaran tapi dengan akses yang ditutup diakui saat ini perputaran uang sangat kecil,” bebernya. 

Suzana juga menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum tahu kapan pintu atau akses pintu masuk di perbatasan bisa dibuka. Apalagi soal virus baru ini tentunya ada kebijakan ketat yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan warganya,” tambah Suzana. 

 Namun Suzana melihat bahwa Papua satu daratan dengan PNG terutama di Vanimo dan tentu berdampak luas. Dimana jika kedua pemerintah menutup maka terjadi kemunduran ekonomi. 

Untuk PNG sendiri menerapkan hal yang sama seperti Papua namun pemerintahan di PNG lebih banyak melihat perkembangan pandemi di Papua. Jika di Jayapura masih tinggi – tingginya maka PNG dipastikan tidak akan membuka. Namun jika di Papua angkanya turun maka ada kemungkinan  pemerintah PNG akan membuka. “Sebab mereka berpatokan dengan Jayapura. Jika Jayapura tinggi maka tidak akan pernah dibuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah  Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke menutup  akses dari dan ke PNG baik lewat PLBN  Sota,  Kali Torasi,  maupun di Distrik Ulilin oleh PT PAL dan PT BIA. 

“Saya akan berkoordinasi dengan bupati dan kami akan membuat surat ke Sota. Kemudiaan ke Pos Torasi lalu ke PT PAL dan PT BIA di Distrik Ulilin   untuk mulai  1 Januari 2021 kita menutup pelintasan  tradisional baik dari PNG ke Merauke maupun sebaliknya sesuai dengan arahan Presiden melalui Menteri Luar Negeri,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Elias Mithe, S.STP, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/12).  

Sejak pandemi Covid-19,   baik pemerintah Indonesia maupun PNG menutup  akses pelintasan kedua negara tersebut. Namun khusus  masyarakat PNG  yang ada di sekitar perbatasan Indonesia,   mereka masih diberi kebijakan  untuk datang  belanja ke Sota dua kali dalam seminggu.  

Mereka menggunakan kartu pelintas batas tradisional. “Mereka  yang masuk ke Sota  tersebut  untuk belanja  kebutuhan sehari-hari dan  mereka  tinggal tidak jauh dari perbatasan Indonesia. Karena selama ini    memang kebutuhan mereka sehari-hari lebih banyak di pasok dari Indonesia khususnya dari Sota,” jelas Elias Mithe. 

Setiap  dibuka, jumlah warga PNG yang datang belanja di Sota antara   15-20 orang. Namun  dengan adanya kebijakan pemerintah  untuk menutup  PLBN secara total maka tidak ada lagi  pelintasan  bagi warga PNG  datang ke Indonesia dalam hal ini Sota. 

Termasuk   pelintasan secara tradisional  yang ada di PT. PAL dan PT BIA di Distrik Ulilin maupun di Pos Torasi,  Distrik  Sota Merauke. “Kecuali  kalau nanti mereka dapat menunjukan  hasil swab,’’ tandasnya. 

Sementara itu, pemerintah Indonesia akhirnya menaruh perhatian terhadap keberadaan varian atau strain baru virus SARS-CoV-2 penyebab pandemi Covid-19. Langkah ekstrim yang diputuskan pemerintah adalah tidak menerima kedatangan WNI dari manapun selama dua pekan atau 14 hari.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Presiden kemarin (28/12) sore. Retno didampingi Jubir pemerintah penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) sekaligus arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ratas 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara (dari kedatangan WNA, Red) dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021,’’ katanya. Keputusan itu diambil setelah muncul pemberitaan mengenai strain atau varian baru virus Covid-19. Retno mengatakan dari informasi tersebut dinyatakan bahwa menurut berbagai data ilmiah strain baru Covid-19 memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat.

Retno lantas menjelaskan bagi WNA yang tiba di Indonesia hingga 31 Desember 2020 diberlakukan ketentuan sesuai adendum Surat Edaran Covid-19 nomor 3 tahun 2020. Di dalam surat edaran itu diatur bahwa WNA harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Dokumen tersebut dilampirkan saat WNA memproses dokumen pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. Setelah tiba di bandara, WNA harus melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, WNA harus menjalani karantina wajib selama lima hari.

“Kemudian setelah karantina wajib lima hari, WNA kembali menjalani RT-PCR,’’ jelas Retno. Apabila hasil RT-PCR tersebut negatif maka WNA dapat meneruskan perjalanannya di Indonesia. Retno juga menyampaikan ketentuan penutupan akses kedatangan bagi WNA itu dikecualikan bagi pejabat tinggi setingkat menteri ke atas. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Retno juga menyampaikan selama periode pelarangan kedatangan WNA itu, para WNI tetap diizinkan kembali ke Indonesia. Prosedurnya WNI harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan.

Kemudian setelah tiba di Indonesia harus menjalani RT-PCR kembali. Jika dinyatakan negatif, WNI harus menjalankan kewajiban karantina mandiri di akomodasi yang sudah disiapkan pemerintah. Setelah itu WNI harus kembali menajlani RT-PCR. Apabila hasilnya negatif mereka dipersilahkan melanjutkan perjalanan di Indonesia.

Sementara itu,  dengan semakin meningkatkan kasus Positif, sebanyak 6 Kabupaten di Jawa Tengah memutuskan menutup semua destinasi wisata di daerahnya selama libur tahun baru. Penutupan destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan kasus Covid-19 dan menimbulkan klaster baru.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Sinoeng N Rachmadi menerangkan, keenam Kabupaten yang menutup semua destinasi wisata adalah Rembang, Purworejo, Wonogiri, Kudus, Jepara dan Demak. Sementara, dua Kabupaten lain yakni Klaten dan Pemalang melakukan penutupan sebagian obyek wisata.

“Ada delapan Kabupaten/Kota yang menutup total dan menutup sebagian destinasi wisatanya selama libur akhir tahun dan tahun baru. Kami mengapresiasi langkah itu karena ini untuk menjaga timbulnya klaster baru penularan Covid-19 di tempat-tempat wisata,” kata Sinoeng kemarin (28/12).

Sinoeng menerangkan, Kabupaten Demak yang memiliki dua daya tarik wisata, semuanya ditutup. Diikuti Jepara dengan 9 daya tarik wisata yang ditutup semuanya, Kudus dengan 17 tempat wisata semua ditutup, Purworejo dengan 27 obyek wisata semua ditutup, Rembang 10 daya tarik wisata ditutup,  serta Wonogiri dari 17 daya tarik wisata juga ditutup total.

“Pemalang ditutup sebagian yakni dari 19 daya tarik wisata, ditutup tiga dan Klaten yang juga ditutup sebagian. Total ada 86 dari 690 daya tarik wisata di Jateng yang ditutup,” jelas Sinoeng.

Ia menjelaskan, penutupan itu dilakukan di destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Sementara untuk destinasi lain yang tidak ditutup termasuk destinasi yang dikelola swasta, Sinoeng meminta semuanya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Semuanya harus ketat dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat silahkan melaporkan kami jika menemukan ada destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak dilakukan pembatasan pengunjung, sarana prasana tidak dipenuhi dan ketaatan protokol kesehatan diabaikan. Pasti akan kami tindaklanjuti dan dilakukan tindakan tegas berupa penutupan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat acara keramaian saat libur tahun baru. Masyarakat dihimbau tetap di rumah saat perayaan pergantian tahun itu.

“Kita semua sudah sepakat, bahwa tahun baru tidak boleh ada perayaan. Semuanya saya minta di rumah, dan kepolisian sudah sepakat akan melakukan tindakan tegas jika masyarakat masih melakukan aktivitas yang menimbulkan keramaian itu,” katanya.

Ganjar juga meminta masyarakat untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan bertahan diri di rumah. Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 masih ada peningkatan tinggi.

“Ayo kita jaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara tetap di rumah. Bupati/Wali Kota saya ucapkan terimakasih karena selama ini sudah aktif dengan menutup tempat-tempat keramaian dan memperketat protokol kesehatannya. Saya minta juga para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk terus sosialisasi agar tidak ada acara ramai-ramai di akhir tahun ini. Itu akan sangat membantu untuk kita bisa mengatasi persoalan yang ada saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu tingkat keterpakaian ranjang di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) terus menipis dengan semakin tingginya kasus positif Covid-19. 

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir memproyeksikan kenaikan pasien rumah sakit 25 hingga 40 persen pada masa liburan Natal dan Tahun baru ini. ”Tentunya kita mencurigai akan adanya kenaikan yang lebih besar lagi. Maka dari itu harus mampu melakukan antisipasi untuk menangani penigkatan pasien,” jelas Kadir kemarin (28/12) 

Kadir menjelaskan, Tingkat BOR nasional saat ini berada pada 64,10 persen. Meski demikian, sudah terdapat 9 daerah dengan tingkat BOR yang mengkhawatirkan. Yakni Provinsi Banten dengan BOR berada di 85 persen. DKI Jakarta 84 persen. Jabar 83 persen, Yogyakarta 82 perse,  Kalteng 79 persen  Jatim 77 persen,  Jateng 76 persen, serta  Sulsel 69 persen. ”Ini daerah-daerah yang  zona merah. BOR nya Zona merah, ada peningkatan sedikit saja RS akan kewalahan,” katanya. 

Kadir menjelaskan keterisian BOR diatas 70 persen di beberapa RS ini tentunya akan berdampak bahkan bisa ada kemungkinan pasien yang tidak bisa dirawat. ”Implikasi lain  adalah tenaga kesehatan yang akan  capek  (fatigue) dan kelelahan erdampak pada pelayanan yang tidak optimal, tidak maksimal dan  akan menyebabkan angka kematian tinggi,” paparnya. 

Khusus untuk DKI Jakarta, Kadir menjelaskan kondisinya bahwa tempat tidur isolasi Covid-19 sudah berada pada keterisian 85,16 persen. Meski demikian, temuan Kemenkes terbaru menunjukkan bahwa ternyata tingkat kepadatan utility BOR ini tidak merata. Ada beberapa RS seperti RS TNI dan Polri, RS BUMN, RS milik Pemda dan beberapa  RS swasta yang masih memiliki tempat tidur yang cukup. 

”Kita harapkan rumah sakit-rumah sakit yang masih kurang utility BOR nya masih rendah, agar dapat menampung lemparan pasien dari Rumah-Rumah sakit  yang penuh,” pinta Kadir 

Untuk itu, Kadir mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada kepala dinas kesehatan serta direktur-direktur rumah sakit seluruh Indonesia untuk melakukan penambahan tempat tidur berkisar hingga 30-40 persen dari tempat tidur yang ada. ”Meliputi juga penambahan ruangan isolasi dan ruangan ICU,” katanya.

Sementara itu, usai dikeluarkannya izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 24 Desember 2020 lalu, GeNose langsung diserbu oleh pembeli. Setidaknya, 100 alat telah ludes terjual. Tidak hanya itu, pihak luar negeri pun sudah mulai melirik produk hasil penelitian tim dari Universitas Gadjah Mada tersebut. Salah satunya, dari Singapura. 

”Sudah ada pesanan dari salah satu perusahaan besar di Singapura,” ujar salah satu tim peneliti GeNose dr. Dian Kesumapramudya Nurputra dalam acara peluncuran GeNose dan CePad oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), kemarin (28/12). 

Meski begitu, Dian memastikan, bahwa untuk saat ini, GeNose akan diproduksi khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga, kemampuan deteksi Covid-19 juga bisa semakin membaik. 

Kapasitas produksi GeNose saat ini memang masih terbatas. Di awal Januari, produksi akan digejot hingga 2 ribu unit perbulan. Kemudian, ditargetkan bisa naik lagi hingga 5 ribu unit per bulan pada bulan selanjutnya. 

Wajar saja GeNose jadi rebutan. Mengingat, dari uji diagnostik yang dilakukan di 8 Rs di Indonesia dengan sekitar 2 ribu subyek selama dua bulan, alat ini ternyata terbukti memiliki akurasi tinggi. Tercatat, GeNose memiliki sensitivitas sekitar 90-92 persen, spesifisitas 95-96 persen, dan akurasi 93 persen. Uji diagnostic ini pun dilakukan berbarengan secara head to head dengan swab PCR. 

”Kami diuji langsung oleh dirjen farmalkes. Kemudian, dari hasil 1476 subjek, Kemenkes minta tambahan 500 lagi untuk memastikan skrining bebas pada populasi umum,” paparnya. 

Mengenai harga, GeNose dibandrol dengan harga Rp 62 juta. Pihaknya akan memberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan alat yang bisa dipakai 150 ribu kali tersebut. Selain itu, dapat digunakan secara bersamaan untuk menguji beberapa sample. Itu pun nantinya, setelah mencapai angka maksimal, tidak akan terjadi turun mesin. Hanya perlu dikalibrasi kembali. Karenanya, harga tes Covid-19 dengan GeNose bisa sangat terjangkau dibandingkan dengan tes lainnya.

”Kami juga akan terus berkomunikasi dengan pihak pembeli untuk memantau penggunaan sudah mencapai berapa,” paparnya.  

Ketua tim peneliti Prof Kuwat Triyana menambahkan, produksi massal GeNose C19 dikerjakan oleh 5 industry konsorsium yang akan dikoordinasi oleh PT Swayasa. Diharapkan, kemampuan produksi juga bisa terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri nantinya. 

Disinggung soal kekhawatiran mesin kemasukan Covid-19 dari sampel, Kuwat mengatakan, bahwa virus tak akan masuk karena sebelumnya telah disaring dengan hepa filter. Kemudian, kantong  yang digunakan untuk menyaring nafas juga telah distandarisasi oleh timnya sehingga tak mudah menyebabkan kebocoran. 

”Hepafilter  ini nanti diganti setiap ada kasus positif,” paparnya. 

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menekankan, bahwa inovasi GeNose dan CePad memiliki peranan penting dalam penanganan Covid-19. Terutama dalam upaya melaksanakan testing, tracing dan treatment.

”Juga membantu menekan kasus penularan dengan kegiatan surveilans,” katanya. 

Karenanya, alat tes ini bisa ditempatkan di tempat dengan mobilitas publiknya tinggi seperti bandara, terminal, stasiun maupun pusat pertokoan serta kampus dan kantor. Dengan begitu, kegiatan ekonomi pun bisa mulai kembali berjalan dengan aman.  ”Sebab antara kesehatan dan ekonomi ini memang haus berjalan seimbang,” paparnya.

Bambang pun mengamini segala kelebihan dari GeNose. Mulai dari kecepatan diagnosis yang tak lebih dari 3 menit, non invasive, murah, hingga akurasinya. 

Melihat efektivitas GeNose, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar ada focusing lokasi testing nantinya. Mulai dari pabrik, sekolah, airport, hingga perkantoran. Dengan begitu, testing bisa efektif dilakukan dan produktivitas di pabrik tidak turun, sekolah bisa dimulai dengan aman, pariwisata bisa bergerak, dan  perkantoran bisa berjalan. 

”Alat ini perlu segera dipresentasikan pada  menperin, mendikbud, menPANRB, menaker, menparekraf, dan lainnya,” tegasnya.  Ia juga mendorong agar kapasitas produksi bisa digenjot. Tak hanya 5 ribu, tapi 30 ribu per bulan. 

Selain itu, Jenderal bintang empat itu meminta agar ada kejelasan otorisasi soal keabsahan hasil GeNose dalam bentuk dokumennya. Sehingga, GeNose bisa digunakan sebagai bukti bebas Covid-19 seperti hasil rapid test maupun PCR, baik itu nantinya untuk bepergian maupun kegiatan lainnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, meski sudah mendapat izin edar, nantinya akan tetap dilakukan uji validitas post market di litbangkes. Dia menekankan, hal ini bukan untuk menghambat tapi mendapat masukan lebih baik sehingga akurasi lebih baik. ”Sehingga tingkat kepercayaan terhadap produk dalam negeri semakin baik,” katanya. 

Dia juga menekankan, bahwa GeNose pada prinsipnya merupakan skrining. Jadi, dibutuhkan komplimentari tes yang menjawab hasil-hasil yang mungkin ada. Artinya, jika positif maka perlu dilakukan uji lebih lanjut dengan PCR yang saat ini masih menjadi gold standar pemeriksaan Covid-19. (ulo/ade/wan/tau/mia/nat)