JAKARTA-Dua krisis global kini tengah menjadi momok yang perlu diwaspadai Indonesia. Kedua krisis itu yakni krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan risiko stabilitas keuangan yang disebabkan dari runtuhnya raksasa properti dari Tiongkok yakni Evergrande. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya terus memonitor pembahasan kebijakan kenaikan batas utang di AS. ‘’Persoalan seperti Evergrande atau terjadinya pembahasan di bidang fiskal debt limit di AS, ini semua menjadi faktor yang harus terus kita waspadai,’’ ujarnya dalam webinar, kemarin (29/9).

Ani menjelaskan, kemungkinan kebijakan pengetatan moneter bank sentral AS atau tapering off harus terus diwaspadai. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada keluarnya aliran modal asing dari Indonesia. 

Dalam kesempatan lain, Ani menyebut baik AS maupun Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki hubungan ekonomi bagi Indonesia. Keduanya juga merupakan mitra dagang yang cukup vital bagi RI. 

‘’Situasi ekonomi RRT harus kita pelajari dan waspadai. Bagaimana pun, ekspor komoditas sangat dipengaruhi oleh global economic recovery terutama di RRT, Eropa dan Amerika Serikat,’’ tuturnya. 

Meski begitu, dia memastikan pemerintah akan tetap berupaya agar pemulihan ekonomi domestik bisa berjalan sesuai yang diharapkan. ‘’Sambil kita melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik kita, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang begitu sangat dinamis saat ini maupun kita prediksi 2022,’’ katanya. 

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjelaskan, kewaspadaan harus dilakukan. Faisal menjelaskan, dampak krisis Evergrande di Tiongkok saja akan berdampak multi-sektor. 

‘’Bagi Tiongkok, dampaknya bisa sampai merambat ke sektor keuangannya. Tapi bagi Indonesia dampak secara langsungnya tidak ada. Tapi, kalau secara tidak langsung bisa terjadi, karena kalau persoalan itu sudah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok, maka RI bisa terdampak. Sebab, ekspor RI ke Tiongkok ini yang paling besar,’’ jelas Faisal kepada Jawa Pos, kemarin. 

Faisal menjelaskan, persoalan Evergrande bisa saja berdampak pada krisis di negara tersebut. Kondisi itu dapat memicu melemahnya ekspor Ri yang justru saat ini sedang bagus-bagusnya. Apalagi, ada dorongan harga komoditas yang terus tumbuh yang menjadi angin segar bagi kinerja ekspor RI. 

Selain kewaspadaan, Faisal menyebut adanya krisis eksternal ini merupakan sinyal kuat agar RI bisa lebih melakukan difersifikasi mitra perdagangan selain Tiongkok. ‘’Perlu difersifikasi dari sisi perdagangan. Harus bisa mengurangi ketergantungan baik dari Tiongkok maupun dari AS,’’ jelasnya. 

Dari sisi moneter, upaya stabilisasi nilai tukar rupiah juga harus terus dijaga. Jangan sampai dua guncangan eksternal itu bisa berlarut-larut dan membawa RI pada kondisi krisis serupa. 

Seperti diketahui, krisis AS dipicu akibat gagal bayar (default) pemerintah. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi itu akan memicu kenaikan tajam suku bunga, penurunan tajam bursa saham dan gejolak finansial

Menkeu AS Janet Yellen telah memperingatkan kongres pada bencana ekonomi yang dipastikan akan melanda AS. Dalam suratnya kepada Ketua DPR AS Nancy Pelosy, Yellen menyebut krisis tersebut akan datang kurang dari tiga minggu ke depan. Mantan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) itu mengimbau agar kongres bisa melakukan kebijakan ‘luar biasa’ dengan menaikkan atau menangguhkan batas utang pada 18 Oktober.

Jika tidak ada persetujuan dari kongres 1 Oktober nanti, dipastikan 18 Oktober nanti pemerintah federal dipastikan akan kehabisan dana untuk memenuhi semua kewajibannya termasuk jaminan sosial, tunjangan kesehatan masyarakat, pembayaran bunga utang dan kewajiban lain.

Dalam hitungan hari, pemerintahan AS akan mengalami shutdown atau penutupan sementara akibat kehabisan anggaran. Tidak sekedar shutdown, AS juga disebut terancam mengalami krisis finansial.

Sementara, ancaman krisis Evergrande dari Tiongkok dipicu karena runtuhnya raksasa properti itu akibat dililit utang ribuan triliun. Krisis utang grup perusahaan real estat terbesar kedua di Tiongkok itu berdampak pada kenaikan biaya pinjaman di negara tersebut. (dee/JPG)