Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) saat serah terima jabatan dari pejabat lama Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

*Tugas Mendesak Mendagri Tito

Padang, Padek–Pakar Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo  memilih Tito Karnavian menjadi Mendagri. Menurutnya, Mendagri memang ada baiknya dipegang orang profesional dari instansi kepolisian. 

Alasannya, kata mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini karena punya modal loyalitas kuat pada negara. “Dia bisa bekerja melaksanakan konstitusi dan undang-undang tanpa beban,” kata Djohermansyah. 

Selain itu, memiliki pengalaman panjang sebagai penegak hukum sehingga dia bisa mengatasi masalah perilaku koruptif para kepala dan wakil kepala daerah yang pervasif. Lalu, bermodal pengalaman mengembangkan pelayanan masyarakat yang inovatif di kepolisian, dia bisa memacu pelayanan publik yang baik di seluruh pelosok daerah. “Pengalaman sebagai petinggi polisi di berbagai lini, dia bisa efektif melaksanakan tugas korbinwas yang menjadi tugas atributif Mendagri,” tuturnya.

Tito dinilai juga memiliki modal disiplin yang tinggi sebagai mantan aparat keamanan sehingga diharapkan bisa membangkitkan kewibawaan Kemendagri yang merupakan salah satu kementerian triumvirat.

Di sisi lain, Djohermansyah mengaku telah mengenal Tito Karnavian senjak menjabat Kapolda Papua pada 2012-2014. “Sekitar tahun 2012, terjadi kerusuhan di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua (sekarang Papua Barat). Kantor Bupati Maybrat dan DPRD dibakar massa. Saya ditelepon Kapolda Papua Tito, dia ingin ketemu karena kondisi yang mengkhawatirkan. Bila tidak segera diantisipasi, katanya akan menyebar dan melebar liar ke mana-mana,” kenang Djohermansyah.

 Merespons itu, Djohermansyah lalu menyampaikan  kepada Tito, “Mumpung Pak Kapolda mau hadir, saya adakan saja rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Beliau setuju. Dan sejarah mencatat, konflik di Maybrat dengan cepat bisa diatasi dengan koordinasi dan kerja sama berbasis pendekatan adat oleh semua pihak,” jelasnya.

Menurut Prof Djo, saat itu sebenarnya dia terkesan dengan gerak cepat Tito Karnavian. “Sewaktu saya Dirjen Otda, cuma Tito-lah Kapolda yang mengajak saya untuk diskusi tentang konflik daerah. Biasanya saya terima telepon dari gubernur atau bupati dan wali kota. Jadi saya sudah ada feeling kala itu, kalau Tito ini punya skill yang thinking outside the box, dia bersikap proaktif dan berinisiatif tinggi,” bebernya.

Oleh sebab itu, Presiden Institut Otonomi Daerah ini menaruh harapan pada Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian. Ada beberapa agenda penting dan mendesak untuk diinisiasi dan dikawal Kemendagri, seperti revisi UU Pemerintahan Daerah, UU Otsus Papua, UU Ibukota Negara, UU Metropolitan Jakarta, serta UU Pemilu dan UU Pilkada. 

Di samping itu, menurut Prof Djo, antisipasi persoalan konflik daerah seperti yang telah terjadi di Wamena dan Penajam Paser Utara. “Sejumlah agenda besar seperti pelaksanaan Pilkada 2020 juga supaya dipersiapkan dengan baik,” ingat Pj Gubernur Riau 2013-2014 ini.

Namun demikian, Prof Djo menegaskan agar Mendagri Tito dapat segera mungkin merapatkan barisan guna meraih kepercayaan publik. Pasalnya, apapun lembaga yang dipimpin, bila tidak mendapatkan simpati publik dan sinergitas birokrasi, maka akan berjalan tersendat-sendat. Apalagi Kemendagri  ini merupakan kementerian triumvirat. 

“Andai terjadi kekosongan kekuasaan, maka Mendagri bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang menjalankan roda pemerintahan republik ini sementara,” pungkasnya. (esg/nat)