Befa Yigibalom SE. M.Si ( FOTO: Yewen/Cepos)

Befa: Saatnya Evaluasi Kurang dan Lebihnya Otsus

JAYAPURA-Menyikapi rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) yang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Penilaian Efektivitas Pelaksaan Otonomi Khusus di Tanah Papua, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE. M.Si dengan tegas mengatakan bahwa RDP oleh MRP terkesan subjektif pada poin menolak dan menerima otsus.

Namun Bupati Befa tetap berkomitmen menyuarakan memang saatnya evaluasi kurang dan lebihnya Otsus Papua yang sudah berjalan dua puluh tahun.

“Mengenai situasi terakhir Papua terutama RDP yang dilakukan MRP bersama semua masyarakat di Papua di setiap wilayah adat, kami bupati daerah Lapago memiliki pendapat. Terus terang kami melihat ada yang tidak fair dari MRP. Dimana MPR tidak terbuka dan terkesan seperti menunjuk siapa-siapa yang hadir itu tidak diketahui. Termasuk kami tidak tahu, tapi MRP tahu siapa-siapa yang datang,” Bupati Befa ketika ditemui di Kota Jayapura, Minggu (15/11)

Befa yang juga Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua menambahkan bahwa yang nantinya hadir pada acara RDP tersebut bisa saja telah disekenariokan untuk menolak Otsus. Karena hal itu yang ingin dituju oleh RDP ini. Untuk itu, Befa menyayangkan  karena sebelum RDP sudah diketahui hasilnya.

“Ini yang kita sayangkan sebagai orang Papua dan sebagai intelektual dan tokoh-tokoh di Papua bahwa ini sebenarnya momen kita untuk negosiasi. Bahkan merubah hal-hal yang kurang maksimal serta tidak memuaskan orang Papua dengan pemerintah pusat hari ini,”tegasnya.

Para pemimpin daerah yang diberikan tugas oleh negara maupun rakyat Papua yang memilih para pimpinan daerah tersebut menurutnya akan berbicara tentang masa depan rakyat Papua saat ini.

“Saya harapkan bukan soal menolak dan tidak menolak, tapi hari ini kita bicara orang Papua dan masa depan, sesudah kami mati, ya kita bicara masalah itu hari ini. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri dan tidak terbuka. Tidak boleh terlalu merekayasa di tanah ini. Tanah ini sudah diberkati sehingga harus kerja dengan jujur dan dengar-dengaran,”bebernya.

Oleh sebab itu dirinya menegaskan tidak melibatkan para bupati di Papua tidak menjadi persoalan. Namun pihaknya menyayangkan bahwa hari ini pimpinan daerah Papua juga bekerja untuk orang Papua itu sendiri.

“Masa depan orang Papua adalah hal-hal yang kita kerjakan hari ini. Jadi sekali lagi kepada semua pihak bahwa silakan  kerja jujur dan benar. Sebagai aparat pemerintah kami memiliki data dimana kelemahan dan kekurangan Otsus selama dua puluh tahun. Ini waktunya memperbaiki bersama-sama pemerintah pusat,” tuturnya.

Jika hari ini semua pihak menolak tanpa adanya evaluasi baik buruknya Otsus, maka menurutnya akan kembali ke titik nol. Oleh sebab itu dirinya mengingatkan MRP harus bekerja secara transparan dan harus demokrasi.

“Demokrasi itu harus terbuka dan saat ini semua terbuka untuk menyampaikan pendapat. Coba dulu langsung ditangkap. Saat ini pemerintah pusat membuka ruang itu dan ini merupakan momen yang bagus untuk rakyat Papua bersatu dan hari ini kita hidup dengan NKRI. Jadi mari kita bicara masa depan kita,”tambahnya.

Befa mengatakan bahwa menolak Otsus dengan cara berdiskusi orang-orang tertentu dan menolak Otsus,  Papua ternyata tidak merdeka 30 tahun ke depan dan siapa yang akan mengurus masyarakat Papua yang tersisa nantinya.

“Mari kita urus bersama. Mari bekerja jujur untuk orang Papua dan kami bupati menolak tidak untuk kepentingan pribadi. Kami juga anak Papua dan sakit hati juga dengan keadaan hari ini. Jadi mari bicara kemerdekaan Papua dalan negara ini dan kami pejabat Papua akan bicara merdeka dalam negara ini. Jadi biarkan kami urus itu,” tegasnya.

Ia mengatakan silakan ke Lanny Jaya untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan pemuda. Namun menurutnya pendapat mereka dipastikan demokratis yang selalu bersuara pada pemerintah.

“Kami juga wakil Tuhan hari ini, sehingga apa yang kami bicara hari ini juga harus didengar. Kami bukan bekerja untuk perut sendiri dan untuk tangan sendiri di Papua tidak pakai, karena kita semua hari ini memiliki kesempatan untuk mengurus Papua,” tambahnya.

Adapun Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah menurutnya secara tegas mengatakan evaluasi Otsus dengan melihat kekurangan dan kelebihannya sesuai dengan aturan. “Otsusnya kan tidak direvisi, uangnya yang ditolak. Nanti kalau begitu MRP bubarkan diri duluan dan tidak usah pakai uang negara. MRP bubarkan diri duluan baru bilang tolak atau menerima, sehingga saya mimiliki keyakinan pribadi ada kesempatan kita untuk sama-sama urus masyarakat Papua hari ini sampai masa depan dalam NKRI ini. Sebelum kesempatan Papua merdeka dimasa depan, itu kesempatan nanti dan sekarang ada kesempatan untuk mengurus orang Papua dalan NKRI secara benar dan baik di hadapan manusia dan Tuhan,” tutupnya.(gin/nat)