PON 2021 Papua

Ketua umum Sub PB PON Mimika, Eltinus Omaleng saat memberikan keterangan kepada awak media di Swissbel Hotel Jayapura, Jumat (4/6) malam. ( FOTO: Erik / Cepos)

Perundingan Anggaran Antara PB PON dan Sub PON Mimika Buntu

JAYAPURA – Rapat Koordinasi pergeseran program dan anggaran dari Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) kepada Sub PB PON Mimika menemui jalan buntu. Usai penandatangan berita acara, Ketua Umum Sub PB PON Mimika, Eltinus Omaleng memilih walk out karena tak puas dengan rincian anggaran yang tidak sesuai yang mereka ajukan. 

Bupati Omaleng membeberkan, bahwa sesuai dengan RKA, Sub PON Mimika telah mengajukan anggaran senilai Rp 500 juta. Namun yang disetujui dalam rapat koordinasi berkisar Rp 100 miliar dari rincian anggaran operasional senilai Rp 78 miliar lebih dan pergeseran APBD senilai Rp 21 miliar lebih.

Merasa tidak puas dengan angka tersebut, Omaleng pun memilih walk out dan meninggalkan ruang rapat yang diikuti oleh masing-masing bidang Sub PB PON Mimika.

“Kami hanya tunggu anggaran yang digeser ke kami (Mimika) itu berapa. Dan kami punya RKA itu sudah disampaikan sekitar Rp 500 miliar. Kalau itu digeser ke Kabupaten Mimika, maka semua sukses menjalankan PON. Kemudian hasil dari penyerahan administrasi tadi baru buka satu halaman itu baru operasional, itu sumber dananya dari mana dan angkanya tidak sesuai dengan harapan kami di Mimika,” ungkap Omaleng kepada awak media di Swissbel Hotel Jayapura, Jumat (4/6) malam.

“Hanya kebutuhan operasional sekretariat itu yang Rp 78 miliar lebih tambah Rp 21 miliar lebih APBD itu tidak jelas. Sama dengan sebelumnya, ini masih tertutup dan tidak terbuka. Meski kami di Mimika siap, tapi untuk mensukseskan PON harusnya terbuka. Dan kami tidak mau lagi anggarkan di Mimika, karena pembahasan APBD sudah lewat, harusnya hal-hal seperti ini jauh hari sudah koordinasi dengan kami. Sehingga kalau tidak dianggarkan kami mau ambil anggaran dari mana lagi,” tegas Bupati Omaleng.

Senada degan itu, Sekretaris Umum Sub PB PON Mimika, Cesar Avianto Tunya, menuturkan seharusnya rincian detail operasional kegiatan masing-masing bidang PB PON juga harus ditampilkan dan dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan.

“Kondisi yang terjadi ini kan dana yang disetujui Rp 100 miliar itu berkaitan dengan operasional, itu tadi kan harusnya kita mengarah pada rincian detail operasional itu seperti apa. Dalam arti kegiatan yang sudah jadi DPA di PB PON itu kan juga yang kita mau lihat. Nanti akan disinkronkan lagi, apakah sudah selaras, baru bisa dirasionalkan ulang untuk dilaksanakan. Proses ini yang harus dibuat cepat supaya ada penyesuaian, tetapi rupanya dari penyampaian tadi perekapan bidang-bidang PB PON tidak ada keterbukaan,” ujar Cesar.

“Bagaimana kita mau coba melihat itu sebagai sesuatu yang realistis. Makanya langkah ini yang diambil oleh Pak Ketum. Proses itu kan sudah ada di DPA, pertanyaannya itu kalau memang untuk klaster, harusnya kan diserahkan DPA itu dalam berita acara pelimpahan kewenangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda menjelaskan untuk pelaksanaan PON XX 2021 memiliki tiga sumber anggaran yakni APBD hibah Provinsi, APBN dan juga sponsorship. Dan untuk APBN akan langsung diserahkan kepada Sub PB PON, dan untuk angka yang diajukan masih bisa bertambah.

“Nanti dari tim teknisnya mengkaji dan dilakukan pengajuan. Intinya jangan sampai ada yang double atau ganda yang sudah dikerjakan oleh PB PON tidak dikerjakan lagi oleh Sub PB PON. Ini belum dihitung yang dari APBN, ini kita bicara anggaran yang sudah ada, kita belum hitung yang belum ada. Jumlah itu otomatis kan akan naik,” ujar Wonda.

Sementara untuk anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp 1,6 triliun, kata Yunus Wonda jika mereka juga sampai hari ini masih menunggu dan sedang direview oleh BPK.

“Untuk progres APBN sampai hari ini kita belum dapat gambaran, tapi kami dapat kabar prosesnya sudah dari Kemenpora ke BPK untuk dilakukan review. Setelah direview akan dibawa ke Kementerian Keuangan lalu dibawa kembali ke Kemenpora, nanti dari Kemenpora baru akan diserahkan lewat Pemerintah atau langsung ke PB PON. Harapan kami, karena itu hibah lebih baik langsung dihibahkan kepada PB PON supaya kita tidak melewat proses administrasi lagi. Dan itu bisa langsung di distribusikan ke Sub PB PON,” jelasnya. 

Sekedar diketahui, nilai anggaran yang dirapatkan itu masih bersifat sementara. Pergeseran program dan anggaran dari PB PON kepada empat Sub PON, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika rencanya akan difinalisasikan pada 11 Juni mendatang.

“Kami harap ini bisa cepat di-clearkan, sehingga tanggal 11 Juni semua sub sudah rampung, dan hari itu sudah bisa diserahkan semua kewenangan sehingga mereka bisa bekerja dan tidak lagi berkoordinasi dengan PB PON. Karena itu hanya akan menghabiskan waktu,” pungkasnya. (eri).