Ishak Sawaki  ( FOTO: Denny/ Cepos )

WAMENA-Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya, Isak Sawaki mengatakan, penggunaan proyek palapa ring timur masih menunggu dilakukannya pengaturan atau setting jaringan oleh teknisi yang menangani proyek tersebut,  agar bisa digunakan   masyarakat di Kabupaten Jayawijaya

  “Sekarang ini dalam posisi antre, artinya untuk settingan pemanfaatan jaringan palapa ring khusus di Jayawijaya,” ungkapnya Jumat (28/2). 

  Meski telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019, namun proyek palapa ring timur khususnya di wilayah Papua di 2020 ini belum maksimal operasionalnya. Khusus di pegunungan tengah, pekan lalu telah dilakukan uji coba di Mulia, Puncak Jaya dan sudah aktif. Sementara di kabupaten lain di pegunungan tengah ini sementara antre, karena ini sekali bergerak untuk seluruh kabupaten.

  “Jadi Moratelindo yang ditunjuk Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) untuk menangani penyediaan bandwidth untuk kebutuhan tiap-tiap daerah telah dialokasikan sesuai kebutuhan dan permintaan setiap kabupaten,” jelas Sawaki.

  Dari informasi yang diterima kata Isak, untuk di Jayawijaya akan dilakukan penyetingan jaringan palapa ring ini awal Maret nanti oleh tim dari Moratelindo (operator yang menangani pembagian bandwidth untuk setiap daerah).

  “Kita di Jayawijaya tidak ada masalah, anggaran sudah disiapkan dan backbone nya sudah ada disiapkan oleh Bakti, hanya tunggu kapan dari  Moratelindo datang untuk mulai setingan palapa ring ini,” kata Sawaki.

   Ia menambahkan, pemerintah daerah Jayawijaya telah memesan kapasitas 100 Mbps dalam proyek palapa ring ini, kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik terutama tentang pelaporan pemerintahan.  “Tetapi tidak menutup kemungkinan jika misalnya punya peluang kita bisa siapkan akses untuk masyarakat, sementara ini kami rencananya setelah kami punya alokasi ada,” tambahnya.

   Untuk layanan bagi kebutuhan masyarakat umum melalui palapa ring ini, kata Isak hal itu di luar tanggungjawab pemerintah daerah, karena kementerian komunikasi dan informasi melalui Bakti telah mempercayai kepada Telkom.

  “Jadi Telkom sudah ambil bagiannya. Artinya berapa kapasitas jaringan yang nanti akan disediakan untuk pelayanan ke masyarakat, tinggal kapan mereka mau realisasikan itu,”beber Sawaki. (jo/tri)