Johanes Gluba Gebze

MERAUKE-Kepolisian  Resor Merauke diminta untuk segera melakukan  pengusutan   terkait dugaan penyalahgunaan  BBM Bersubsisi  oleh  penyalur  di Merauke.  Permintaan  ini  disampaikan oleh  Tokoh Selatan Papua Drs Johanes Gluba Gebze dan Ketua  DPRD Merauke  Ir. Drs. Benjamin Latumahina setelah mendengarkan  secara langsung  dari Manager  TBBM  Merauke Teddy Manuputty dan Asisten II Sekda Kabupaten Sunarjo, S.Sos soal adanya   dugaan  penyalahgunaan  BBM bersubsidi  tersebut pada saat rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten  Merauke. 

   Manager TBBM Merauke Manuputty  mengungkapkan  bahwa  ada temuan penyalur BBM  bersubsidi  tersebut ketika  keluar dari Depot Pertamina  dengan menggunakan mobil tanki miliknya dalam keadaan  tersegel. Namun segel    tersebut dirusak   kemudian   sebagian isi dari  tanki tersebut  dikeluarkan. Sedangkan sisanya  barulah dibawa  ke  daerah  tujuan.

   “Personel kami sangat terbatas dan  UU membatasi   kami  untuk melakukan pengawasan secara full. Tapi, bapak-bapak sekalian  diberikan kewenangan yang sangat besar  untuk  melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi  ini agar betul-betul bisa sampai  ke rakyat sesuai dengan tujuanya,’’ kata  Teddy. 

   Johanes Gluba Gebze mengungkapkan   bahwa merusak  segel  atau label sudah merupakan  kejahatan. ‘’Di beras Raskin saja masuk bui, kenapa BBM subsidi tidak masuk bui. Ini kejahatan. Kesegajaan melakukan  itu. Karena dengan dasar mencopot itu  tidak ada ukuran  untuk mengontrol sampai pada titik distribusi. Ini data. Polisi  harus proses. Kalau  tidak proses, kita sudah tahu, ada apa?” tandasnya.  

    Menurut JGG,  masyarakat yang ada di kampung-kampung hanya menang    label. Artinya, BBM bersubsidi    tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang kurang  mampu,  namun kapan mereka menikmati  BBM bersubsidi tersebut.  Anggota  DPRD  Kabupaten Merauke Moses Kaibu mengungkapkan  bahwa saat ini harga BBM  premium di Waan saat ini  mencapai  Rp 50.000  perliter. Sementara di bagian Selatan  Pulau Kimaam ada yang mencapai  Rp 75.000  per liter.  Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina  meminta kepolisian   untuk segera mengusut  dugaan penyalagunaan BBM  subsidi  tersebut. (ulo/tri)