JAYAPURA – Papua hingga kini belum memiliki sekda definitif. Informasi yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberi pilihan namun, kubu lain pun masih tak yakin pasalnya hingga kini belum ada surat resmi.

Sejumlah tokoh politik juga angkat suara memberi penilaiannya masing – masing bahkan ada juga yang mempertanyakan dasar keputusan presiden tersebut. Masyarakat dan tokoh masyarakat juga menunjukkan pendapatnya dimana salah satu tokoh masyarakat asal Jayawijaya, Jimmy Asso berpendapat bahwa tidak bisa karena berstatus sebagai tokoh kemudian mengklaim mewakili semua pihak.

Albertho Gonzales Wanimbo

Begitu juga dengan bupati atau pimpinan partai tidak bisa langsung mengklaim membawa nama masyarakat Papua. Ia meminta para pejabat dan politisi bisa memberikan pemahaman dan pembelajaran politik yang baik bukan hanya karena kepentingan politik tetapi melihat apa yang masyarakat inginkan. “Saya pikir tidak fair kalau mengatakan dulu pernah di Tolikara dan Sorong Selatan kerja tidak benar kemudian memastikan ketika menjabat sekda Papua akan itu lalu dan manusia itu pasti belajar dan memperbaiki diri. Pak Flassy juga orang Papua meski dari Papua Barat, toh dulu ini tidak ributkan,” beber Jimmi Asso melalui ponselnya, Ahad (8/11).

Lalu ia melihat bahwa persoalan rangking dalam tes Sekda ini tidak menjadi sesuatu yang mutlak karena para politisi juga perlu menyampaikan itu secara jujur kepada masyarakat. “Ujian SD hingga SMA tentu berbeda dengan saat kuliah sebab ini bicara karir dan pastinya selain rangking tentu ada pertimbangan lain,” katanya.

Terpisah, salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung S.Ip, MA menilai terkadang DPRP Papua lemah dan tak berdaya melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kemelut rebutan posisi Sekda Papua. Suara kritis DPRP harusnya bisa keluar menekan Gubernur dan wakil Gubernur Papua, bukan sebaliknya diam – diam saja.

“Penjabat Sekda Papua adalah pembina kepegawaian tertinggi dalam birokrasi di Pemprov  dan perlu segera ditetapkan pejabat defenitifnya karena sekda definitif yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen – dokumen anggaran daerah pada akhir tahun dan dokumen anggaran daerah pada tahun 2021 dan bukan yang bertatus penjabat,” wantinya.

Yaung berharap  pejabat di Papua stop bermanufer politik dalam proses pemilihan Sekda Papua.  Harus menjadi suri tauladan dalam mematuhi aturan hukum.

Sementara itu Ketua DPD  KNPI  Albertho Gonzales Wanimbo (AGW) meminta untuk menahan diri dan tetap berpatokan informasi yang benar. Hal ini dikatakan ketua AGW  karena ia menilai beberapa hari belakangan ini banyak tokoh masyarakat dan tokoh intelektual Papua membicarakan soal pro kontra SK Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

“Terkait pro dan kontra penetapan sekertaris daerah provinsi Papua yang hingga saat ini ini belum ada kejelasan saya selaku ketua DPD KNPI meminta kepada semua pihak untuk menahan diri karena kita belum dapat  kepastian surat,” kata AGW.

“Kami tetap mendukung apa yang dikatakan wakil gubernur bahwa surat tersebut belum diketahui oleh wakil gubernur untuk itu kita semua harus menahan diri karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait surat tersebut,” kata Ketua KNPI.(ade/oel/wen)