Sergius Womsiwor, SPd, MPd  ( FOTO: Sulo/Cepos) 

MERAUKE-Dewan Pimpinan Cabang  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Kabupaten Merauke mengancam akan memboikot   pelaksanaan  ujian   baik sekolah dan nasional  di Merauke. Ancaman boikot  ini disampaikan   Ketua DPC PGRI Kabupaten Merauke Sergius Womsiwor, SPd, MPd, kepada wartawan di Merauke,  Senin (16/3).

   Ancaman boikot  yang akan dilakukan  oleh PGRI  untuk pelaksanaan   ujian  sekolah dan nasional   untuk SMA-SMK  ini menyusul   tidak dianggarkannya   biaya  ujian sekolah dan nasional  oleh Pemerintah Kabupaten  Merauke melalui Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten Merauke  tahun anggaran 2020. 

  “Kami  akan boikot  pelaksanaan ujian baik sekolah  maupun ujian nasional  jika pemerintah   daerah  Kabupaten Merauke tidak mengalokasikan anggaran  untuk  pelaksanaan ujian baik sekolah maupun nasional  untuk SMA dan SMK di Merauke tersebut,’’ kata Sergius    Womsiwor.  

   Sergius Womsiwor   menjelaskan bahwa permasalahan ini  sudah   pihaknya sampaikan  ke  DPRD Kabupaten Merauke dan  rencananya   Rabu (18/3) besok, Dewan akan mengundang pemerintah   daerah bersama dengan PGRI   Kabupaten Merauke.   Namun jika dalam pertemuan   tersebut  tidak ada  solusi  untuk  masalah anggaran  biaya  ujian nasional  tersebut  maka  pihaknya  akan memboikot  pelaksanaan ujian tersebut. 

   Sergius menjelaskan bahwa meski    kewenangan   pengelolaan SMA dan SMK  telah  dilimpahkan ke  provinsi, namun  dari peraturan gubernur Papua dimana  masalah pembiayaan   tidak seluruhnya  diserahkan ke  provinsi. Namun masih ada tanggung  jawab   pemerintah kabupaten /kota dalam    pelaksanaan operasional sekolah salah satunya   dengan penyediaan  biaya ujian  sekolah dan ujian nasional   tersebut.  

  Sergius Womsiwor mengaku sangat menyesal dengan  tidak adanya anggaran  untuk biaya  ujian  sekolah dan  ujian nasional dari Pemerintah    Kabupaten  Merauke.  Menurutnya, pendidikan di Kabupaten Merauke  dari tahun  ke tahun tidak pernah diselesaikan. “Tapi sesungguhnya  yang tidak mampu menyelesaikan itu  adalah kepala daerah. karena kepala daerah tidak  mampu menempatkan  figur   yang betul-betul  berpikir  bagaimana  menyelesaikan  masalah yang ada di dunia pendidikan di Kabupaten Merauke. Tapi, justru    permasalahan ini dari waktu  ke waktu ada, karena komitmen dari  tenaga teknis yang ditempatkan  untuk menyelesaikan ini tidak ada,” tandasnya. (ulo/tri)