JAYAPURA-Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya yang dipimpin oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE., M.Si., dan Wakil Bupati Lanny Jaya Yemis Kogoya S.IP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.   

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang menyerahkan opini tersebut langsung kepada Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE., M.Si., dan kepada DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang diterima Wakil Ketua II DPRD Lanny Jaya Simon Yigibalom di Kantor BPR RI Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Jumat (26/6) malam.

Befa Yigibalom SE, M.Si (FOTO: Diana Boloi for Cepos)

Turut hadir dalam penyerahan WTP tersebut Kepala Dinas Keuangan Pemda Lanny Jaya, Agustinus Yigibalom, SE., M.Si., Kepala Inspektorat Lanny Jaya,  Yohanes Sangur dan mantan Sekda Lanny Jaya tahun 2019, Christian Sohilait ST., M.Si.

“Ini pertama kali kami Pemerintah Kabupaten lanny Jaya mendapatkan opini WTP yang merupakan perjuangan panjang dan kerja keras yang luar biasa dari tim keuangan Pak Agustinus.  Ini merupakan tantangan  baru untuk mempertahankannya,” ungkap Bupati Befa Yigibalom.

Selain bersyukur atas opini tersebut, Befa juga mengatakan bagaimana harus pada tahun berikutnya  harus dipertahankan dengan lebih baik. Oleh sebab itu hal yang menjadi catatan oleh BPK RI Perwakilan Papua akan dilakukan perbaikan.

“Yang menjadi catatan akan kita perbaiki sehingga tahun depan, kita harus ditingkatkan. Ini adalah kerja keras semua aparatur yang dikerjakan dan semoga kita dimampukan untuk menyelesaikan tugas, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola administrasi negara,” tandasnya.

Meski adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya perubahan anggaran, Bupati Befa mengaku tetap optimis untuk mendapatkan WTP. Karena menurutnya meski adanya pergeseran anggaran tetap ada ketentuan yang harus ditaati. “Tidak ada alasan. Kita harus tetap raih OTP tahun berikutnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Lanny Jaya, Simon Yigibalom mengapresiasi atas keberhasilan Pemda Lanny Jaya yang telah meraih WTP dari BKP RI Perwakilan Papua.

“Saya mengapresiasi atas capaian Pemda Lanny dan ini nilai yang bagus. Mudah-mudahan tahun depan dapat diperbaiki yang tadi menjadi catatan oleh BPK RI,”tuturnya.

Terkait dengan catatan yang diberikan  BPK RI Perwakilan Papua, Kepala Inspektorat Pemda Lanny Jaya, Yohanes Sangur mengaku akan langsung bekerja untuk memperbaiki pengelolaan aset yang menjadi catatan BPK. Sehingga pada tahun berikutnya, opini WTP dapat dipertahankan. “Aset yang banyak belum diselesaikan adalah kendaraan dinas,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya meminta Bupati Lanny Jaya dan jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada.  Sehingga penyajian laporan keuangan dimasa akan datang semakin baik.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Bahkan telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material,” jelasnya. 

Henry Simatupang menambahkan bahwa Pemda Lanny Jaya telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. 

Untuk itu, BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemda Lanny Jaya. “Opini  WTP ini adalah pertama kalinya begi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Dimana sebelumnya  selama empat empat tahun berturut-turut mendapatkan WDP. Hal ini merupakan komitmen Bupati Lanny Jaya dan OPD-nya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Serta peran DPRD Lanny Jaya yang terus mendorong perbaikan tata kelola yang baik sesuai kewenangannya,”pungkasnya.(Humas/gin/nat)