Bupati Jhon Richard Banua, SE, MSi ( FOTO: Denny/Cepos )

WAMENA-Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan kebijakan penghapusan tenaga honorer dapat berdampak tersendatnya pelayanan publik, khususnya di Jayawijaya. Sebab dalam melakukan pelayanan yang mendasar kepada masyarakat selama ini, tenaga honorer ini menjadi ujung tombak bagi pemerintah Jayawijaya

  “Kami masih sangat membutuhkan tenaga honorer untuk pelaksanaan kegiatan baik di kota hingga distrik dan kampung-kampung terpencil. Misalnya tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan sangat penting dan selama ini banyak, jadi kalau dihapus pasti berdampak besar kepada pelayanan publik,” ungkapnya Sabtu (25/1) kemarin

   Menurutnya, dari  penerimaan aparatur sipil negara, tidak semua formasi yang dibuka dapat mengisi berbagai bidang yang dibutuhkan. Misalnya pada bidang pendidikan, ini masih kurang, begitu juga dengan bidang kesehatan, sehingga pemerintah tak bisa untuk memberlakukan penghapusan tenaga Honorer.

   “Karena penerimaan pegawai kan tidak sepenuhnya untuk tenaga guru atau perawat, ini yang kami akan coba melihat baik dahulu terkait kebijakan penghapusan honorer khususnya di Jayawijaya,” kata Banua.

  Walau tidak menghafal secara pasti jumlah tenaga honorer yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya, bupati memastikan tenaga-tenaga itu hampir ada di semua organisasi perangkat daerah, termasuk di RSUD, dinas pendidikan dan dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

   Terkait penerimaan ASN formasi 2019 yang diwacanakan tahun 2020, Pemerintah Jayawijaya belum memastikan kapan dibuka penerimaan untuk pencari kerja di wilayah ini.  Sebelumnya bupati mengatakan pemerintahanya tidak akan membuka formasi hingga hasil tes CASN formasi 2018 yang dilakukan 2019 diumumkan dahulu.

  “Sampai sekarang kita belum menerima hasil Formasi 2018 kemarin, bagaimana kita bisa membuka formasi 2019 yang akan dilakukan di tahun 2020 ini?” ujar Bupati. (jo/tri)