Pertemuan Kominda Kabupaten Merauke di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Merauke, Kamis (5/11) ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE- Menyikapi  berbagai situasi dan  kondisi yang kemungkinan terjadi menjelang pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merauke. Komunitas   Intelijen Daerah (Kominda) Merauke yang diketuai Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke menggelar  pertemuan terbatas di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Merauke, Kamis (5/11). 

Pertemuan  terbatas ini dihadiri Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung  Sangaji, Kasi Intejen Kejaksaan Negeri   Merauke Eko Nuryanto, SH, dan  Intejelen dari  TNI dan Polri yang ada di Merauke dari berbagai satuan. Kepala  Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs Rama Dayanto menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan ini  untuk menyikapi berbagai isu  yang terjadi saat ini  yang jika tidak segera diantisipasi dapat berdampak dapat siatusi keamanan dan ketertiban di Merauke. 

Sejumlah isu itu, jelas dia diantaranya terkait dengan masalah ideologi  berkaitan dengan adanya aliran kepercayaan yang diduga menyimpang, lalu  rapat dengar pendapat terkait dengan evaluasi  Otsus. Lalu dari sisi ekonomi menyangkut  penumpukan beras petani yang tidak dapat terjual, masalah pupuk. 

‘’Lalu  keluhan yang paling banyak disampaikan ke kami  masalah antrian BBM. Tidak hanya solar, tapi premium dan sekarang minyak tanah,’’ katanya.  

Sementara itu, Kapolres Merauke  AKBP Ir. Untung Sangaji , M.Hum  mengatakan secara psikologi keamanan sudah terdata namun tidak semua bisa dibuka karena berkaitan dengan kepentingan nasional. 

Menurut Kapolres, Merauke  merupakan daerah yang bagus. Bahkan dirinya saat bertugas di Aceh  2017 membuat kasus pembunuhan zero.  ‘’Ada banyak yang berharap kepada TNI dan Polri bahwa mereka merindukan kita. Harapan masyarakat kepada kita bisa mengerti juknis pekerjaan kita dan saling mengerti dan memahami kerja masing-masing,’’ pungkasnya. 

 Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Eko Nuryanto, SH menjelaskan  bahwa pada pertemuan Kesbangpol dan FKUB beberapa mingu lalu  terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan di Merauke  dilaporkan adanya indikasi aliran kepercayaan yang meyimpang dari agama yang diakui pemerintah. 

‘’Kami laporkan  ke Kejati dan berkaitan dengan konkrit di lapangan masih perlu data terkait adanya aliran Ahmadiyah di Kurik dan Jagebob. Pastinya, kami masih  melakukan pendalaman dan tidak menutup diri dari teman-teman sekiranya punya jnfornasi untuk menginformasikan kepada kami,’’ tandasnya. (ulo/gin)