Ibadah Syukur Warnai 3 Tahun Kepemimpinan Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw didampingi Wabup Jayapura, Giri Wijayantoro saat mencanangkan penggunaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di Kabupaten Jayapura. Pencanangan ini dilakukan pada moment peringatan tiga tahun kepemimpinanya di Kabupaten Jayapura, Sabtu (12/12) malam. ( FOTO: Robert Mboik/Cepos)

SENTANI-Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE dan Wakil bupati Giri Wijayantoro mengadakan ibadah syukur atas tiga tahun kepemimpinan mereka sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura terhitung sejak tahun 2017.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE., M.Si., dalam kesempatan itu mengatakan, ada beberapa program dan capaian yang sudah dilakukan pihaknya selama kepemimpinan di periode kedua. Khususnya dalam tiga tahun belakangan ini. Namun khusus di 2 tahun dari 3 tahun kepemimpinannya telah terjadi bencana alam dan bencana non alam di Kabupaten Jayapura. Sehingga hal itu sangat menyita waktu tenaga dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam hal penanganannya. 

“Pertama mengenai 3 tahun ini,  2 tahun terakhir ini kita mengurus bencana. Bencana menyita perhatian energi dan dana. Dua tahun ini terjadi bencana alam dan bencana non alam sehingga ada gangguan yang luar biasa. Tetapi kita berharap meskipun demikian kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik,” kata Mathius Awoitauw usai peringatan 3 tahun kepemimpinannya di lapangan apel kantor Bupati Jayapura, Sabtu 12/12) malam.

Ditanya apa saja yang menjadi fokusnya saat ini, Bupati Jayapura dua periode ini mengatakan, pihaknya juga sedang bekerja keras agar pendekatan kebudayaan di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura benar-benar bisa terwujud. Sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya. 

“Satu hal yang kita terus berjuang dalam kepemimpinan ini, adalah bagaimana pendekatan kebudayaan menjadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik untuk Kabupaten Jayapura tetapi juga untuk Papua pada umumnya,” tandasnya.

Menurutnya, ada berbagai pendekatan pembangunan di Papua, untuk mensejahterahkan. Tetapi ternyata situasinya masih terus bergejolak. Oleh karena itu apa yang sedang didorong oleh Pemkab Jayapura saat ini, dengan melakukan pendekatan kebudayaan juga sudah mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya  dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 itu sebenarnya sudah mengakomodir pikiran-pikiran yang sudah dibangun oleh Pemkab Jayapura selama ini.

“Oleh karena itu saya yakin bahwa pendekatan-pendekatan seperti itu akan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah di Papua ke depan,” tegasnya.

Bagian lain yang menjadi perhatian serius biasanya terkait dengan keberagaman di Kabupaten Jayapura. Dimana hal itu juga sudah dilakukan pada pencanangan Kabupaten Jayapura sebagai daerah zona integritas kerukunan antar umat beragama.

Menurut Awoitauw,  hal  itu sudah terbukti dengan adanya kondisi Kamtibmas di Kabupaten Jayapura yang masih aman dan stabil sampai saat ini. Pemerintah tentunya akan terus membangun semangat itu  supaya tetap terpelihara secara berkesinambungan.

“Ini juga  yang menjadi bagian dari apa yang dirayakan Pada momen 3 tahun kepemimpinan kami. Kalau secara fisik hal lain-lain saya pikir itu bisa kita lihat. Tetapi dua hal ini menjadi semangat dari kepemimpinan saya dan pak wakil bupati Giri,” ujarnya.

Mengenai program apa saja yang akan akan menjadi fokus disisa waktu 2 tahun ke depan, mantan ketua KPU Kabupaten Jayapura ini menjelaskan bahwa yang akan dilakukan yaitu bagaimana pendekatan kebudayaan ini harus menjadi solusi untuk Papua. Kalau ini  bisa menjadi solusi maka banyak hal yang bisa dikerjakan. “Kalau ini tidak dilakukan,  kita menciptakan bom waktu yang sewaktu-waktu akan membahayakan siapapun. Karena anak-anak Papua akan berontak karena dia akan kehilangan jati dirinya,” ujarnya.

Menurutnya salah satu hal yang menjadi akar persoalan di Papua baik sekarang maupun di waktu yang akan datang apabila tidak diselesaikan secara baik, terkait persoalan hak ulayat atas tanah milik masyarakat adat.

“Sekarang saja bisa dilihat bagaimana tanah tanah-tanah  dijual, konflik terus-menerus dan itu tidak akan pernah berhenti. Kalau pemerintah saat ini tidak melakukan proteksi yang baik, Papua akan terus menjadi masalah ke depan. Karena itu pendekatan kebudayaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat ini perlu diayomi. Karena kalau masyarakat adat  dia sudah tenang, dia akan mengayomi siapa pun yang ada di situ. Tapi kalau dia merasa terganggu di situ maka dia akan ribut,” tandasnya.

“Saya pikir ini yang kami lakukan 2 tahun ini. Terus kami mantapkan untuk mewariskan itu. Kalau soal fisik atau apapun semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kita harus mendasari pendekatan seperti itu supaya apapun pembangunan yang dilakukan itu, baik  pendidikan kesehatan maupun ekonomi kerakyatan bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.(roy/nat)