Dr. Yunus Wonda

Terkait Pemekaran Papua, BTM Dukung Menkopolhukam dan Mendagri

JAYAPURA – Pernyataan Mendagri, Tito Carnavian maupun Menkopolhukam, Mahfud MD terkait pemerintah pusat siap memekarkan Papua menjadi lima provinsi mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua 1 DPR Papua, Dr. Yunus Wonda. 

Yunus Wonda meminta pemerintah pusat tidak mengulang kesalahan yang sama atau justru hanya menyimpan persoalan yang sewaktu – waktu akan meledak. 

 Pemekaran menurutnya bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Karenanya pemerintah pusat harus memulai dengan mendengar banyak masukan dari Papua dan jangan hanya orang atau kelompok tertentu. Namun di sini ia menegaskan bahwa pemekaran bukan mimpi yang diharapkan oleh masyarakat Papua tetapi bagaimana akar persoalan di Papua yang dituntaskan agar ke depan tak ada lagi duka maupun suara sumbang atas kebijakan pemerintah pusat. 

 “Jadi sebenarnya bukan masalah pemekaran dan uang Otsus tapi yang perlu diperhatikan mari duduk dan dengarkan apa yang sebenarnya masalah di Papua. Jangan hanya mendengar pernyataan dari satu dua orang atau kelompok-kelompok tertentu kemudian mengambil kebijakan. Saya mau katakan bahwa itu tidak  akan menyelesaikan persoalan di  Papua melainkan hanya membuat persoalan baru,” kata  Yunus Wonda melalui ponselnya, Senin (14/9).

 Ia meminta pemerintah pusat jangan berpendapat bahwa dengan pemekaran maka akan menjawab semua persoalan di Papua dan menyenangkan hati orang Papua. Jika hanya menyentuh persoalan dengan menjawab melalui uang ataupun pembangunan menurutnya sampai para menteri ini pensiun masalah Papua akan tetap begitu begitu saja. 

 “Saran kami jangan hanya bicara pada kelompok tertentu tetapi coba libatkan seluruh  komponen. Kami lembaga resmi saja tidak pernah dilibatkan atau diundang dan kalimat saya adalah jangan menyederhanakan persoalan Papua sebab nantinya jadi bumerang,” tegasnya. 

Pendapat Yunus, bila status Papua telah selesai menjadi bagian dari NKRI, pertanyaannya mengapa masih muncul riak-riak dan konflik. 

 Mengapa masih terjadi pembunuhan warga sipil maupun dari TNI-Polri. Karenanya inilah yang harus dibicarakan, sebab pemekaran tidak menjamin bahwa itu jawaban. Pemekaran menurutnya hanya akan membuat Papua semakin tersisih. 

“Kalau mau dimekarkan lima wilayah coba lihat ada berapa orang Papua yang ada saat ini. Sekali lagi pemekaran bukan solusi tapi mari duduk dan bicara apa yang dirasakan orang Papua dan lihat dari sudut pandang Papua, jangan sebaliknya,” pungkasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana  pemerintah melalui Menkopolhukam dan Mendagri yang akan membuka Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu pemekaran 5 provinsi di tanah Papua khususnya wilayah Tabi-Seireri. 

Hal ini tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dan fokus dalam membangun daerah. Supaya terus maju dan  berkembang terlebih khususnya masyarakat adat Tabi-Seireri yang sudah menunggu lama keputusan ini. Karena dengan potensi SDM dan SDA yang ada di wilayah adat ini tentu masyarakat bisa semakin sejahtera. Apalagi masyarakatnya mudah diatur dan menerima pembangunan secara terbuka dengan membuka diri kepada pemerintah.

Pemekaran menurut Tomi Mano juga memudahkan pemerintah jika ada daerah yang rawan konflik dengan mudah dan cepat serta terarah bisa ditangani dengan baik, untuk menjadikan Papua tanah yang damai dan tidak melebar ke mana-mana.

 “Kami harapkan bisa terjadi pemekaran wilayah Tabi-Seireri dengan tujuan dana Otsus yang kami dapat selama ini terbatas sangat kecil. Dengan adanya pemekaran provinsi di wilayah Tabi-Seireri bisa mendapatkan dana Otsus secara proporsional untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya,”ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Senin (14/9).

 Tomi Mano juga setuju ada pemekaran 5 wilayah di Papua, agar ada pembangunan dan mempermudah layanan kepada masyarakat cepat tepat, berkualitas dengan jarak yang pendek dan layanan yang mudah.

“Tentunya juga akan menambah penerimaan pegawai yang bisa diakomodir dengan baik, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkan, dengan adanya pemekaran 5 daerah, bisa diukur kemajuannya terutama wilayah Tabi-Seireri yang penduduknya sangat antusias dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Karena daerah Tabi-Saireri tidak mau disebut daerah terbelakang tertinggal termiskin.

 “Kami ingin daerah kita bagus, maju dan berkembang. Karena SDM bagus dan wilayah Tabi-Saereri selama ini dalam pembagian dana Otsus sangat kecil sekali. Sehingga pemerintah pusat bisa memantau dan mengawasi secara cermat daerah mana yang maju,” tambahnya.(ade/dil/nat)