Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., bersama Norman Forkopimda Kota Jayapura, dan jajaran Pemerintah Kota Jayapura menerima kunjungan Ketua umum KONI Pusat Marciano Norman dan peserta Chef de Mission (CdM) Meeting II PON XX Papua dari 34 provinsi di Indonesia, di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (7/4) kemarin. ( FOTO: gratianus silas/cepos)

Wali Kota: Sejak Dibentuk 2018, Sub PB PON Kota Jayapura dan PB PON Tak Ada KOmunikasi

JAYAPURA- Dipimpin Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Forkopimda Kota Jayapura, dan jajaran Pemerintah Kota Jayapura menerima kunjungan KONI Pusat dan peserta Chef de Mission (CdM) Meeting II PON XX Papua yang datang dari setiap provinsi di Indonesia, di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (7/4) kemarin.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mano mengeluhkan tidak adanya komunikasi antara PB PON dan Sub PB PON Kota Jayapura, bahkan sejak Sub PB PON Kota Jayapura dibentuk pada 2018 silam.

“Lantas untuk apa kita dibentuk kalau tidak pernah ada komunikasi? Sejak Sub PB PON Kota Jayapura dibentuk pada 2018, tidak ada komunikasi antara PB PON dan Sub PB PON Kota Jayapura,” tegas Dr. Benhur Tomi Mano, MM., dalam sambutannya.

Dengan persoalan seperti ini, Wali Kota Mano mengakui bahwa sejak awal dirinya sudah mengusulkan agar Sub PB PON Kota Jayapura tidak usah dibentuk, melainkan klaster Kota Jayapura ditangani langsung oleh PB PON, mengingat markas PB PON berpusat di Kota Jayapura.

“Saya mau kasih tahu bahwa hari ini, saya ingin amankan perintah Presiden RI, di mana PON harus sukses pada 2 – 15 Oktober. Saya sebagai kepala daerah harus amankan perintah Presiden. Makanya, saya ingatkan PB PON untuk jangan bikin malu orang Papua, karena harga diri orang Papua itu mahal,” tekannya lagi.

Namun, sambung Wali Kota Mano, sebagai kepala daerah dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyambut tamu-tamu peserta CdM dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, serta KONI Pusat, di Kota Jayapura.

“Makanya kami lengkap dari sisi keamanan, adat, agama, dan paguyuban. Kami membuka diri. Kami akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara sekalian yang datang dari 34 provinsi. Saya mohon, PB PON Papua, komunikasi dan koordinasi dibangun, sehingga persiapan PON ini kita atur baik. Jangan sampai Presiden tegur kami kepala daerah karena dinilai tidak sukseskan PON,” tambahnya.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda, mengakui adanya komunikasi yang terputus antara PB PON dan Sub PB PON selama ini. “Namun, dengan beliau (Wali Kota) menerima kami di sini (Kantor Wali Kota), sebagai tuan rumah, ini hal yang luar biasa. Kami berikan apresiasi yang besar kepada Wali Kota Jayapura. Inilah komunikasi yang kita mulai,” terang Yunus Wonda.

Dengan momen tersebut, sambung Wonda, ke depan, PB PON akan terus membangun komunikasi terkait hal-hal yang harus diselesaikan dengan Sub PB PON.

“Memang benar, yang menyelenggarakan PON ini adalah Sub PB PON, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Jadi bukan kami di PB PON Provinsi Papua. Tugas kami di PB PON itu hanya mendorong Sub PB PON,” sambungnya.

Demikian, menurut Wonda, saran – masukan Wali Kota Jayapura merupakan wujud perhatian untuk bersama sukseskan PON Papua.  “Ini bukan masalah. Tapi sebagai koreksi dalam PB PON, sehingga yang disampaikan wali kota itu menjadi satu catatan bagi PB PON, sebagai koreksi bagi kami. Masukan ini menjadi perhatian untuk diselesaikan bersama,” pungkasnya. (gr)