Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar

JAKARTA, Jawa Pos – Respon daerah dalam menindaklanjuti tindak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan masih beragam. Terbukti, hingga kemarin, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan turunan inpres 6/20.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, dari pantauan pihaknya, masih terdapat 2 provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.  “Masih terdapat 2 provinsi yang belum selesaikan Perkadanya, yaitu NAD dan Papua,” ujarnya, kemarin (9/9).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, lanjut Bahtiar, di luar 95 daerah yang belum sama sekali, ada 73 daerah lainnya yang masih dalam proses penyusunan. “Yang telah selesai 346 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Bahtiar menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 untuk mempercepat penerbitan Perkada. Tim Kemendagri juga terus mendorong dan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera selesaikan penyusunan Perkada.

Perkada tersebut, lanjut dia, sangat diperlukan sebagi payung hukum dan teknis pelaksanaan Inpres di daerah. “Perlu langkah cepat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengendalian COVID,” kata dia.

Untuk percepat, pria asal Bone itu mengaku sudah memberikan memberikan contoh-contoh Perkada bagi daerah-daerah yang belum selesaikan. Dia menilai, daerah bisa menyusun Perkada dengan mencontoh lainnya.

Dari 95 kabupaten/kota yang belum menuntaskan, beberapa di antaranya ada di wilayah Jawa Timur. Yakni Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Ngawi, Pamekasan, Sumenep, Tuban, Tulungagung, Kota Kediri, 

“ Ini harus ditindaklanjuti segera dan menjadi perhatian bersama,” kata sosok yang juga menjabat Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID tersebut.

Sementara itu, PT. Pertamina Persero menyumbangkan 500 ribu masker kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kemendagri yang diketuai Istri Mendagri, Tri Tito Karnavian. Prosesi serah terima dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta kemarin.

Seperti diketahui, TP PKK tengah fokus menggelar kegiatan “Gebrak Masker”. Sebuah gerakan pembagian masker secara besar di berbagai daerah. Tri menyampaikan apresiasi atas sumbangsih PT Pertamina “PKK akan menyampaikan kepada masyarakat langsung,” ungkap Tri Tito.

Ttak hanya dengan membagikan masker, Tri menyebut jajarannya juga menggalakkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Dia berharap,perusahaan BUMN maupun swasta untuk terus bekerjasama mendukung program tersebut. (far/JPG)