Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas saat menyerahkan kronologis penembakan Pendeta di Intan Jaya kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9) kemarin. ( FOTO: Yan P. Mandenas for Cepos)

JAYAPURA – Anggota Komisi I DPR RI, Bidang Pertahanan, Yan P. Mandenas meminta Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, untuk membentuk tim investigasi gabungan guna mengungkap tewasnya Pdt. Yeremias Zanambani di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua,19 September 2020 lalu. 

Hal itu disampaikan Yan Mandenas saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9) kemarin.

Anggota DPR Dapil Papua itu menyebutkan terdapat beberapa kronologis yang berbeda yaitu versi aparat keamanan,  pemerintah Intan Jaya, masyarakat, dan keluarga.

“Ini terdapat versi berbeda. Dari aparat penegak hukum mengatakan kelompok kriminal yang sebagai pelaku penembakan, namun versi masyarakat dan pemerintah daerah berbeda, yaitu anggota TNI diduga pelakunya. Kronologis dari masyarakat sudah saya terima dan sudah saya serahkan langsung kepada Panglima TNI saat rapat resmi Komisi I DPR yang juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan,” ungkap Yan Mandenas kepada Cenderawasih Pos via ponselnya, kemarin. 

Mandenas yang juga adalah anggota Fraksi Partai Gerindra berharap Panglima Hadi Tjahjanto menseriusi kronologis yang telah diberikan yang merupakan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab kronologis tersebut bisa menjadi masukan yang berimbang sebagai bahan investigasi, serta juga mampu menepis informasi simpang siur terhadap penembakan yang menewaskan alm. Pdt Yeremias Zanambani.

“Termasuk kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sudah saya sampaikan dan  meminta langsung kepada beliau agar memerintahkan jajarannya untuk melalukan investigasi yang mendalam. Jadi tidak boleh ada kebohongan dalam penelusuran fakta yang terjadi. Saya minta dipaparkan ke publik. Yang benar dan yang salah harus kita sampaikan. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Jika benar anggota TNI yang bersalah, harus berani kita sampaikan salah,” tambahnya. (gr/nat)