Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw

JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas PU Provinsi Papua untuk mempertanyakan dana hibah Rp 100 miliar yang diberikan untuk merespon situasi covid 19. Uang ini kata Johny diberikan untuk membantu ekonomi masyarakat karena covid. Bentuknya adalah kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat untuk pekerjaan yang prosesnya tak perlu berbelit – belit.

“Jadi dana ini sudah dianggarkan sejak tahun lalu saat covid dan tujuan saat itu adalah  bagaimana ada pekerjaan yang melibatkan masyarakat tanpa harus memiliki CV, perusahaan dan lainnya. Jadi masyarakat bekerja padat karya dan dibayar dari uang tadi. Nah ini yang ingin kami tanyakan sejauh mana penggunaannya,” kata Johny kepada wartawan pekan kemarin. Tak hanya itu, Johny menyebut ia juga menerima keluhan dari para pengusaha terkait tender pekerjaan yang hingga kini masih belum bisa dikerjakan karena proses yang seakan dipersulit.

“Saya tadi menerima utusan dari pengusaha, mereka dari organisasi pekerjaan infrastruktur dan dikeluhkan soal beberapa hal terkait beberapa regulasi, termasuk Kepres tentang keberpihakan terhadap pengusaha Papua yang  dianggap belum terjawab,” jelasnya. Kata Johny, Perpres itu baik dan sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memenangkan kelompok-kelompok tertentu. “Ini penting untuk diketahui terutama di dinas-dinas yang menangani anggaran cukup besar. Ini realita yang terjadi dan kami sepakat akan mengambil langkah-langkah untuk memanggil guna mendengarkan apakah   keluhan dan pertanyaan – pertanyaan ini benar,” bebernya

“Kami juga mendengar ada  pengusaha Papua yang menang tender namun kontraknya belum ditandatangani karena berbagai alasan nah ini akan kami cek,” imbuhnya. (ade/wen)