Jhon Richard Banua, SE, MSi  ( FOTO: Denny/Cepos )

WAMENA-Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid -19 Jayawijaya Jhon Richard Banua mengaku tahapan New Normal telah dilakukan sejak 3 bulan lalu, pasca perintah Presiden dikeluarkan. Karena itu, untuk Bandara Wamena dibuka kembali meskipun dalam keterbatasan penerbangan sampai jumlah pasien covid di Wamena hampir habis.

   “Mudah-mudahan dengan kita membuka posko di bandara ini bisa menjaga arus masuk ke wamena, untuk pencegahan Covid -19, karena kita sudah mau menuju ke zero, saat ini karena pasien yang dirawat saat ini semua dari Jayapura,”ungkapnya Kamis  (3/8) kemarin.

 Untuk penerapan New normal, kata Bupati Jayawijaya, selama ini sudah dilakukan. Jadi new normal ini sudah dijalankan beberapa bulan lalu terkait putusan presiden itu sehingga tetap dijalankan Pemda Jayawijaya. “Tahapan-tahapan orang masuk ke Wamena itu tetap kita jaga, dengan melakukan screning awal di bandara  Wentani dengan rapid test untuk masuk ke Wamena.” Bebernya.

   Ia menjelaskan, untuk penerbangan masih tetap dibatasi sambil melihat situasi di Jayapura, namun kalau aviasi meminta tambahan penerbangan apabila ada kebutuhan emergency bisa dilakukan kepada Pemda Jayawijaya. Ini dilakukan agar semua orang yang masuk ke Wamena bisa terkontrol dalam situasi pandemi Covid 19 saat ini. 

   “Penerbangan masih kita batasi dulu sambil melihat perkembangan, nanti kita akan rapatkan lagi bagaimana dengan penerbangan yang nanti dilakukan kedepan, namun masih melihat situasi dan kondisi covid -19 di Jayapura, jangan sampai kita buka normal angkanya naik lagi di Wamena,”tegas Jhon Banua.

    Untuk pengawasan di Jalan darat, Jhon Banua menilai ini seharusnya tugas Kabupaten Yalimo karena itu wilayah Kabupaten Yalimo. Namun pihaknya akan coba berkoordinasi lagi dengan pemerintah Yalimo untuk menjaga arus masuk lewat darat, misalnya penyediaan pos, itu harus Kabupaten Yalimo yang punya tugas.

  “Kami akan minta kepada asosiasi bupati untuk bisa mengakomodir ini untuk sampaikan kepada Bupati Yalimo untuk memperketat akses jalan darat,”tegasnya 

   Bupati menjelaskan selama ini pemerintah tak memberikan sanksi kepada warga yang tak mematuhi protokol kesehatan Covid -19. Sebab,  kalau memberikan sanksi, itu harus ada tahapan dahulu, harus ada rapat dengan muspida, berkoodinasi dengan DPR untuk menetapkan satu aturan. Bupati berharap kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan dahulu.

   “Jadi sosialisasi itu sangat penting kalau kita memberikan peraturan bahwa ada sanksi, tetapi saat di depan kita ada sanksi tetapi di belakang tidak pakai masker, sama saja. Jadi sosialisasi ini yang penting untuk kesadaran masyarakat.”tutupnya. (jo/tri)