Kondisi salah satu sekolah di Kampung Bareri, Distrik Roufaer, Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak layak lagi digunakan.( FOTO:  Istimewa)

Sohilait: Kami Akan Intervensi Perbaikan Pembangunan dan Pelayanan di Sekolah Tersebut

JAYAPURA-Dunia Pendidikan di Provinsi Papua kembali mendapat sorotan, seorang warganet di akun media sosialnya mengunggah foto gedung sekolah yang terletak di Kampung Bareri, Distrik Roufaer, Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak layak lagi digunakan.

Tidak hanya mengunggah foto gedung sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Misalnya plafon yang mulai lapuk dan pintu sekolah yang bolong. Namun, akun facebook bernama Ulis Aisoki itu juga menuliskan caption panjang.

“Saya diminta oleh salah satu guru/anak asli di kampung itu,  untuk bantu menyampaikan lewat media FB ini kepada pemerintah, agar mohon diperhatikan gedung sekolah mereka yang tidak layak lagi untuk digunakan,” tulis Ulis dalam akun facebooknya.

Ia juga menuliskan jumlah siswa di SD itu lebih dari 100 siswa. Mereka disekolahkan di gedung ini, tenaga gurupun tidak ada di kampung itu. Sehingga masyarakat sendiri dari kampung yang mengubah profesi mereka sebagai guru agar bisa mengajar anak-anak mereka.

Lanjutnya, info dari masyarakat setempat. Gedung ini dari Kabupaten Jayapura waktu Mamberamo Raya belum jadi kabupaten. Namun, setelah jadi kabupaten sampai saat ini, belum ada gedung sekolah baru yang layak untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

“Saya berharap pemerintah Provinsi Papua, khususnya dinas pendidikan bisa melihat persoalan ini. Karena ini baru satu kampung khusus di Mamberamo Raya, pendidikan  hampir semua kasus sama. Semoga ada perhatian serius dari pemerintah, demi meningkatkan SDM di bidang pendidikan khusus di kabupaten Mamberamo Raya,” tulis Ulis.

Sementara itu, salah seorang warga Mamberamo Raya bernama Kosea Towoli menyampaikan, sejak dua tahun terakhir aktivitas pendidikan di Mamberamo Raya baik SD hingga SMA tidak berjalan sebagaimana biasanya. Dimana ada gedung sekolah namun tidak ada guru yang mengajar.

“Tolong pemerintah harus tegas dengan ini, anak-anak perlu mendapatkan Pendidikan karena itu hak mereka. Tolong pemerintah melihat ini,” pintanya.

Menurut Kosea yang juga tenaga medis di Mamberamo Raya ini, guru di Mamberamo Raya jarang ke lokasi dan ini sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Kalaupun ke sekolah, mereka hanya menerima uang terus setelah itu kembali lagi ke kota.

“Gedung sekolah yang memprihatinkan, ditambah lagi guru yang jarang mengajar ini menambah suram dunia Pendidikan di Mamberamo Raya. Pemerintah harus perhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait, ST. M.Si menegaskan meski bukan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung karena sekolah tersebut ditingkatan sekolah dasar yang menjadi tanggung jawab Pemkab Mamberamo Raya, namun pihaknya akan melakukan intervensi perbaikan pembangunan dan pelayanan di sekolah tersebut. Melalui DAK yang nantinya diusulkan setiap kabupaten/kota yang ada di Papua.

Tapi sebelum intervensi tersebut dilakukan, Sohilait mengatakan telah menghubungi Sekda Kabupaten Mamberamo Raya dan telah menyampaikan keluhan dan pemberitaan yang viral tersebut. Hal yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa foto yang beredar di sosial media tersebut diambil dalam kurun waktu yang tidak lama sehingga kondisi terakhir saat ini sesuai dengan yang ada.

“Apa yang disampaikan di sosial media itu saya sudah lihat dan banyak yang menyampaikan secara langsung dan juga melalui pusat pelaporan kami bahwa memang terlihat sekolah tersebut tidak layak. Saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda di Mamberamo Raya Pak Suita, karena tidak berhasil komunikasi dengan Pak Kadisnya,”ucap Christian Sohilait saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (24/6)

Dirinya meminta untuk dipastikan apakah foto tersebut adalah keadaan sama seperti saat ini. Jika benar hal tersebut maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. DPPAD Provinsi Papua hanya dapat melakukan intervensi.

“Kita akan lihat seluruh usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Papua yang akan menyampaikan secara fisik bangunan sekolah tersebut tidak layak. Bagaimana mungkin kita mau mencerdaskan anak Papua yang cerdas dan brilian jika sekolah tersebut bangunan tahun 1960 atau 1970-an,”bebernya

Mantan Sekda Lanny Jaya ini mengaku akan meminta kepada tim anggaran di Pemerintah Provinsi Papua agar bila nantinya pemerintah kabupaten /kota menyampaikan usulan kepada Pemprov Papua. Namun apabila nantinya dalam usulan SD tersebut tidak masuk dalam pengusulan, maka DPPAD akan menjadikan prioritas pembangunan atau perbaikan sekolah tersebut.

“Kami juga mendapatkan laporan banyak guru yang tidak di tempat saat ini. Kami akan segera rapat dengan seluruh kepala dinas pendidikan se-kabupaten/kota di Papua untuk menyamakan persepsi terkait banyaknya keluhan yang disampaikan kepada kami,”tegasnya.

Ditambahkan, mekanisme intervensi yang dilakukan jika sekolah tersebut tidak dilakukan perbaikan adalah dana DAK dan otonomi khusus seluruhnya akan dibahas ditingkat Provinsi Papua meski itu adalah anggaran Kabupaten dan Kota. Sehingga waktu pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi, DPPAD Provinsi Papua akan terlibat langsung, maka dalam pembahasan tersebut DPPAD akan memastikan sekolah tersebut masuk dalam pembangunan atau renovasi sekolah yang perlu dibangun.

“Intervensi tersebutlah yang bisa kami lakukan. Saya mau kerja di sekolah tersebut harus tuntus. Seperti misalnya kita buat sekolah unggulan maka semua sektor harus masuk dan semua tuntas dan selesai pada tahun yang sama dan semua harus terlibat, maka itu perlu kerja sama yang baik dan kelihatan,”pungkasnya. (fia/nat)