Strategi Pemerintah Dalam Menerapkan PPKM Mikro di Papua

Dampak Covid-19 dan varian Delta membuat pemerintah pusat sampai daerah mengambil keputusan untuk kembali memperketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Papua. Seperti apa pelaksanaannya?

Laporan: Yohana 

Melihat dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat, bahkan beberapa provisi di Papua telah menerapkan PPKM Mikro sehingga berdampak pada lockdown, karena jumlah kasus terpapar Covid-19 dan Covid-19 Varian Delta mulai kembali memakan korban jiwa.

Dengan kondisi tersebut, bahkan Presiden Indonesia juga meminta kepada setiap Provinsi di Indonesia kembali menerapkan PPKM (Pemberlakuan, Pembatasan, Kegiatan Masyarakat) Mikro .

Dengan instruksi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua juga mulai meperketat pelaksanaan PPKM Mikro  baik kampung, kelurahan maupun Distrik seperti sebelumnya yang pernah dilakukan.

Hanya saja semakin lama, sepertinya masyarakat juga semakin terbiasa untuk tidak lagi rutin menerapkan prokes, baik itu menggunakan masker, jaga jarak bahkan ada yang berpikir bahwa Covid-19 hanya sebuah wacana yang tidak lagi ditakuti.

Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, William Manderi menjelaskan pemberlakuan PPKM Mikro, sejak tahun 2020 sudah pihaknya terapkan di lingkungan masyarakat.

 “Untuk saat ini kami akan kembali mempertegas pelaksanaan PPKM Mikro, namun sampai pada tahapan lockdown tidak kami lakukan, hanya saja pembatasan jam operasional bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” katanya.

Melihat situasi yang masih sangat sulit di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengetahui dengan sangat pasti dampak lockdown itu bagi pertumbuhan ekonomi, bagi masyarakat, bagi sektor usaha, dan aktivitas pemerintahan.

 Namun kabarnya, untuk daerah-daerah yang masih tergolong pergerakan kasusnya masih dalam zona merah memang akan sangat dibatasi aktivitas masyarakatnya.

 “Seperti kebijakan pembelajaran, pastinya daerah tersebut harus dipastikan aman sebelum melakukan proses belajar tatap muka, dan jika dikatakan tidak aman maka dengan sendirinya proses belajar mengajar akan dilanjutkan secara daring, seperti tahun lalu,” jelasnya.

 Diakuinya, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pastinya sudah memiliki banyak pertimbangan dan untuk kepentingan masyarakat. Meski kasus Covid-19 di Papua terus meningkat pasca dua minggu pemulihan jaringan data di Jayapura, namun kenaikan tersebut bagi pihaknya belum begitu siginifikan.

 Meski demikian, bukan berarti pemerintah tutup mata atau lepas tangan, melainkan terus berupaya agar semua masyarakat di Papua dapat terlindungi.

Seperti yang saat ini telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi gencar vaksin di Papua, ini juga salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk menekan angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19.

 “Upaya ini kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, dan tanpa dukungan dari masyarakat pastinya akan menjadi sia-sia, untuk itu kami selalu berharap agar masyarakat bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam upaya menekan angka kematian akibat Covid-19,” terangnya.

 Selain menekan angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah juga telah mengambil siasat dalam hal penanganan varian baru Covid-19 Varian Delta yang saat ini tengah melanda Indonesia.

 Hanya jasa untuk Papua, sampai saat ini belum dapat dipastikan bahwa varian tersebut sudah sampai ke Papua. Bahkan dari sisi kedokteran pun belum bisa mengungkapkan bahwa Delta ada di Papua sebelum melakukan penelitian dan pemeriksaan sample terbih dahulu.

 Meski demikian, pihaknya juga tetap mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap varian ini, karena Delta penyebarannya lebih cepat dari Covid-19 sebelumnya.

 “Kami tidak bosan-bosanya mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi prokes seperti menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan dan sebagainya,” kata William lagi.

 Melihat kondisi yang belum dapat dipastikan namun beresiko, pastinya kesadaran diri dari setiap masyarakat itu sangat diperlukan, jika semua pihak bekerja sama penanggulangan Covid-19 bisa lebih mudah.

 Selain itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule SpOG(K) mengatakan pihaknya belum bisa memastikan bahwa Covid-19 varian Delta sudah ada di Papua, karena belum ada permeriksaan.

 “Untuk memastikan varian delta di Papua, tidak bisa dengan melihat gejala klinis saja, harus ada pemeriksaan sequencing genomic dan jika sudah ada di Papua pastinya akan langsung diinfokan kepada masyarakat, oleh Litbangkes Papua, itu merupakan ranah dari Litbangkes Papua,” terangnya.

 Meski demikian, pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat untuk harus memperhatikan 6M yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Menghindari keramaian, Menghindari makan bersama dan Mengurangi mobilitas.

 Bukan 3M lagi, bukan 5M lagi melainkan 6M saat ini yang harus diperhatikan, selain itu wajib divaksin, vaksinasi ini sangat penting karena membantu untuk meningkatkan imun tubuh guna melawan virus Covid-19. (*/wen)