Tim kuasa hukum AA saat memberikan keerangan persnya kepada wartawan di Entrop, Jumat (11/12).( FOTO: Elfira/Cepos)

*Kuasa Hukum AA: Anggaran Dana PSU Tolikara Sudah Dipertanggungjawabkan

JAYAPURA- Tim kuasa hukum AA angkat bicara pasca kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Papua, terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pemilu ulang di Kabupaten Tolikara tahun 2017.

Tim pengacara menganggap, pemberitaan sangat memojokan kliennya. Kendati demikian, mereka tetap menghargai proses penyidikan di Polda Papua.

Ketua Tim Kuasa Hukum AA, Agustino R Mayor menyampaikan, pihaknya memiliki hasil audit dari  inspektorat. Dimana Inspektorat KPU RI telah melakukan audit pada tahun 2017.

 “Kami terus mempelajari kasus ini dan mencari upaya hukum apa yang perlu kami lakukan terhadap klien kami,” ucap Agustino kepada wartawan yang didampingi anggota kuasa hukum lainnya di Entrop, Jumat (11/12).

Dijelaskan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU)  di Kabupaten Tolikara dengan NPHD Rp 19 M. Dari jumlah tersebut, anggaran yang terpakai Rp 12 M dan sisa dana Rp 6 M telah dikembalikan ke kas negara setelah tahapan kegiatan selesai.

“Sederhana saja, jika dari dana Rp 12 M tersebut yang dikorupsi sebanyak Rp 6 M, kami yakini bahwa Pilkada tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dikatakan, kliennya saat itu bertugas atas perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU yang mana anggarannya sudah dipertanggungjawabkan. Bahkan, dari hasil audit tidak melihat adanya audit yang diarahkan ada penyalahgunaan keuangan negara yang diarahkan  kepada AA. “Fakta hukum saat itu adalah klien kami tidak pernah diperiksa dalan audit tersebut,” kata  Agustino.

Sebagai bentuk penghormatan kepada negara, pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya juga sedang mempertimbangkan upaya hukum yang akan diambil. “Kami berharap proses ini berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap  menghargai hak-hak  klien kami demi kemanusiaan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum AA lainnya, Stefanus  Budiman menyayangkan  seakan kliennnya menggunakan anggaran sebesar itu. Padahal, kliennya bukanlah pengguna anggaran dimana pengguna anggaran adalah Sekretariat KPU.“Kalau klien kami mengambil uang Rp 6 M, pasti Pilkada tidak berjalan saat itu,” ungkapnya.

 Sebagai tim kuasa hukum, akan mencari berbagai langkah untuk melindungi kliennya. Bahkan soal pra peradilan merupakan salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Karena, pra peradilan hak terdakwa yang bisa saja dilakukan. “Tim hukum akan merumuskan apakah langkah ini bisa dilakukan atau ada langkah lainnya,” kata Stefanus.

 Disinggung penanganan kasusnya dalam moment pelaksanaan Pilkada, selaku kuasa hukum tidak melihat ke arah  tersebut namun fokus ke kasus. Sebagaimana kasus kliennya itu terjadi pada tahun 2017 namun baru diproses tahun 2020.

 “Tahun 2017 sudah dilakukan audit tapi klien kami dimasukan dalam tahanan. Sebenarnya  didapatkan darimana audit tersebut, pemahaman kami wilayah audit KPU RI dana hibah itu ada di Inspektorat KPU RI dan kami pegang hasil auditnya,” ungkapnya.

 Pihaknya menilai proses penyidikan dalam kasus yang menimpa kliennya itu teramat cepat. Sebagaimana LP tanggal 28 November 2020. Tak lama kemudian penetapan tersangka.

 “Jarak antara LP hingga penahanan klien kami kurag lebih hanya 1 minggu. Kami tetap menghormati proses hukum dan upaya hukum akan kita lakukan. Sejak penahanan, kami juga sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari Polda Papua terhadap permohonan kami,” pungkasnya. (fia/nat)