Para terdakwa kasus kerusuhan Jayapura pada bulan Agustus 2019 yang lalu, saat melakukan foto bersama dengan Tim Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Untuk OAP, usai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Jayapura, belum lama ini. ( FOTO: Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Anak-anak Papua yang merupakan terdakwa dalam kasus kerusuhan Jayapura pada bulan Agustus 2019 lantaran menentang rasisme terhadap orang asli Papua (OAP) telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Jayapura dan Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura.

 Anggota Penasehat Hukum (PH) yang tergabung dalam Tim Advokat Untuk Orang Asli Papua (OAP), Frederika Korain, S.H mengatakan, vonis atau putusan bersalah ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht vn gewijsde, sebab anak-anak Papua yang divonis bersalah tersebut menolak tuduhan dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum (JPU) serta putusan PN dan PT.

 “Melalui kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Untuk OAP, kami mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi cenderawasih pos melalui telepon selulernya, Jumat (10/7) kemarin.

 Korain mengatakan, selain menolak tuduhan atau dakwaan. Adapun alasan anak-anak Papua mengajukan upaya hukum kasasi di MA sebagai bentuk protes terhadap penegakan hukum yang dinilai diskriminatif terhadap anak-anak Papua.  “Kami berharap MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, menjatuhkan putusan yang objektif dan adil berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa,” harapnya.

 Sementara itu, Koordinator Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Untuk OAP, Sugeng Teguh Santoso, S.H mengatakan, pihaknya dari Tim Advokat Untuk OAP menduga terdapat fakta-fakta persidangan yang dimuat dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Jayapura maupun Pengadilan Tinggi Jayapura yang merupakan fakta persidangan yang salah. 

“Kami menduga, putusan judex factie memuat fakta-fakta persidangan yang salah. Hal-hal yang tidak terungkap dipersidangan, justru dimuat dalam berkas putusan,” tegasnya.

Sugeng memohon kepada mA RI yang mengadili perkara anak-anak Papua ini untuk menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan judex factie dan membebaskan anak-anak Papua yang merupakan para terdakwa dari segala bentuk tuntutan hukum. “Memulihkan hak-hak anak-anak Papua yang merupakan para terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabat,” pinta Sugeng. (bet/wen)