*Johny Banua: DPRP Belum Terima Surat dari Presiden Soal Pemberhentian Wagub

JAYAPURA- Harapan masyarakat di Papua untuk segera memiliki sosok wakil gubernur nampaknya masih harus ditahan. Proses atau waktu yang dibutuhkan masih lama jika masing – masing partai bertahan dengan pilihan atau jagoannya masing-masing. 

Apalagi  saat ini dalam proses pemilihan yang dilakukan di koalisi tidak ada namanya voting. Yang bisa dilakukan adalah lobi maupun kompromi politik dan  harus ada yang mengalah namun jangan juga  dirugikan. 

  DPR Papua juga belum membentuk Pansus Wagub dengan beberapa alasan. “Alasan pertamanya adalah DPRP masih menunggu surat pemberhentian yang dikirimkan presiden kepada DPRP terkait meninggalnya  wakil gubernur, Klemen Tinal. Lalu kedua, Pansus membutuhkan pembiayaan  dalam operasionalnya dan hingga kini kami belum membicarakan itu,” kata Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw di Abepura, Jumat (20/8). 

Lalu Pansus juga memiliki batas waktu kerja. Jika dibentuk cepat sementara  dinamika di koalisi masih terus berkembang, pihaknya khawatir diakhir masa kerja nanti justru tidak ada hasil yang diperoleh sementara dinamika koalisi partai masih terus berlanjut.

 “Jadi buat apa dibentuk lebih awal karena hanya menghabiskan uang sementara dasar tugasnya belum ada. Dasar dibentuknya pansus yaitu surat dari presiden itu. Lagipula hingga kini koalisi belum menemukan kata sepakat, belum ada siapa yang disetujui oleh semua partai,” bebernya. 

Johny melihat tahapan pemilihan ini masih panjang. Sebab setelah diselesaikan disini,  partai – partai masih harus meminta persetujuan ditingkat pusat, karena  tidak bisa partai di daerah memutuskan sendiri. 

 “Kita menunggu hingga ada putusan dari koalisi. Sebab yang berat adalah semua Parpol memiliki kandidat sendiri dan menjagokan kandidatnya masing – masing,” tambahnya. Dan sebagai pimpinan ataupun kader partai, Johny melihat bahwa politisi perlu memberikan pembelajaran politik yang baik. Pertama jangan bawa ego masing – masing partai maupun calon. Perlu menunjukkan ke publik bagaimana mekanisme dan tahapan yang benar sesuai dengan aturan dan tidak perlu menciptakan opini – opini untuk mendukung si A atau si B. Sebab ini akan hanya berpotensi menciptakan keributan. 

 “Akui saja bahwa proses ini masih panjang  dan mari bicarakan bahwa yang punya kewenangan adalah DPP dan bukan DPD atau DPW. Mari jujur sampaikan bahwa semua harus menunggu keputusan   partai di pusat dan semua diputuskan oleh koalisi, bukan gubernur,” bebernya. 

Ia  menambahkan soal nama yang dilingkari juga belum final sebab setiap partai memiliki hak mengusulkan.  “Empat partai yang belum menyetujui soal dua nama yang muncul ini juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri melainkan harus menunggu keputusan DPP. Saya pikir selama koalisi partai ini tidak  solid maka jangan berharap dua nama ini akan terus melaju dan berproses. Makanya  saya bilang ini masih panjang dan tidak mungkin selesai dalam 1 atau 2 bulan. Bahkan bisa saja tidak ada wagub jika semua bertahan dengan keputusan masing – masing,” tuturnya. 

 Namun disini Johny   menegaskan bahwa Papua membutuhkan wakil yang akan membantu membackup dan meringankan tugas – tugas gubernur. “Kita butuh waktu secepatnya sebab banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan sebaiknya gubernur ini dibantu, jangan beliau bekerja sendiri,” imbuhnya.

 Sementara Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRP, Thomas Sondegau, ST., berpendapat bahwa meski masih terjadi perdebatan soal nama yang muncul, namun koalisi  perlu melihat soal waktu mengingat gubernur perlu pendamping dalam waktu dekat untuk membackup kegiatan atau kerja yang dilakukan. “Untuk persoalan di koalisi partai, kami fraksi pada intinya tetap mendukung Yunus Wonda sesuai perintah. Kami awalnya dengan kesepakatan 5 ini sudah bisa dilanjutkan dengan 2 nama yang ada namun semua belum satu suara dan kami menghormati itu. Kami tetap menghargai keputusan koalisi dan kami menunggu hasil rapat koalisi,” jelasnya.

 Lalu karena ini kepentingan rakyat sehingga Fraksi Demokrat berharap koalisi segera memutuskan siapa yang diusulkan untuk selanjutnya ditetapkan. Namun jika masih tarik ulur dan tidak menemukan kata sepakat maka Thomas menyatakan tak masalah gubernur jalan sendiri sampai akhir jabatan. Namun demi kepentingan Papua, tentunya gubernur membutuhkan pendamping agat bisa focus pada yang lain. “Kalau akhirnya  masih tidak setuju ya sudah gubernur pimpin sendiri tapi  hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah gubernur perlu focus untuk pemulihan jadi tidak perlu kuat kuatan. Kalau bisa ada yang disepakati dengan kompromi politik kami pikir ini lebih baik dan kami akan tetap mendukung kebersamaan di koalisi namun sebaiknya dipercepat,” tutup Thomas. (ade/nat)