Mathius Awoitauw ( FOTO : Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  menegaskan, usulan pemekaran daerah baru di Papua khususnya wilayah Tabi merupakan sesuatu yang wajar dan itu sudah  sesuai aspirasi masyarakat. Karena masa depan kawasan Tabi harus ditentukan oleh orang Tabi itu sendiri.
“Ini mengenai penataan kembali kawasan wilayah Tabi  sesuai dengan program pemerintah bahwa  pembangunan di Papua itu berdasarkan wilayah adat,” kata Bupati Mathius Awoitauw, SE, M.Si saat dihubungi via tekepon selulernya, Selasa (26/3).
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu mempertanyakan pernyataan  oknum ataupun  kelompok  masyarakat yang melarang atau membatasi upaya pemekaran wilayah Tabi sebagai salah satu provinsi baru, yang mana saat ini  terus diperjuangkan  oleh  Asosiasi Kepala Daerah Tabi.
“Kalau ada saudara yang mengatakan bahwa pemekaran itu tidak boleh, anda mengatasnamakan aspirasi siapa. Aspirasi masyarakat Tabi itu sudah bertahun-tahun, minta untuk wilayah ini dimekarkan,” tegas Bupati Jayapura dua periode itu.
Dia mengatakan, upaya itu sudah diaspirasikan sejak lama dan sejak
2013 itu semua kepala daerah wilayah Tabi sudah mulai bekerja dan pada 2015, sudah pernah bertemu di Kabupaten Sarmi dan itu juga difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Papua. 

Hal itu dilakukan dalam rangka upaya  persiapan mengenai pembangunan kawasan Tabi ke depan. 
Kata dia, harus diakui, saat ini perkembangan dan perubahan terus terjadi dan itu sangat cepat. Maka daerah-daerah itu tidak bisa statis. 
Untuk itu, lanjut dia, sebagai ketua asosiasi kepala daerah Tabi meminta agar hal pertama yang  harus dipersiapkan  berkaitan dengan pemekaran wilayah Tabi harus dibenahi dimulai dengan pembangunan secara baik. Oleh karena itu, Asosiasi Kepala Daerah Tabi sangat optimis bahwa pemekaran wilayah Tabi menjadi sebuah priovinsi bukan sekadar wacana tapi itu akan menjadi kenyataan besar karena berdasarkan aspirasi masyarakat di wilayah Tabi. 

Sehubungan dengan itu kawasan Tabi yang dicanangkan sebagai wilayah provinsi pemekaran baru sudah sangat siap. Baik dari infrastruktur, masyarakatnya, hingga  potensi sumber daya alamnya juga  sudah sangat siap.
Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak mewujudkan itu.

 Hanya saja pemerintah pusat memang belum mencabut moratorium pemekaran daerah baru.
“Komunikasi kami ke pusat terus dilakukan. Asosiasi pemerintah wilayah Tabi itu sewaktu-waktu tidak bisa dihindari karena ini aspirasi semakin kuat dari bawah. Jadi pemekaran itu wajar. Kami akan tetap memfasilitasi kalau memang menuju ke situ.(roy/tho)