Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, S.T, M.M, bersama lima kepala sekolah SMA yang melakukan uji coba program SKS, di SMA Taruna Dharma Selasa (3/11) kemarin. ( FOTO: Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) melouching lima SMA Swasta di Papua sebagai model atau contoh penerapan Sistem Kredit Semester (SKS). Kegiatan louching ini berlangsung di SMA YPPK Taruna Dharma, Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura, Selasa (3/11).

 Lima SMA yang melaksanakan program pendidikan penyelenggaraan SKS ini adalah, SMA YPPK Taruna Dharma, SMA YPPK Taruna Bhakti, SMA Gabungan, SMA Kristen Kalam Kudus, dan SMA Hikmah Yapis.

 Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, S.T, M.M mengatakan, program ini sebenarnya di provinsi lain di Indonesia sudah dilakukan. Untuk Provinsi Papua sendiri tahun ini baru kita louching untuk dilakukan hari ini (kemarin-red) dan seterusnya di SMA-SMA.

 “Untuk di Papua sendiri, dari 237 SMA di seluruh Papua. Kita baru lakukan uji coba atau contoh di lima sekolah,” ungkapnya kepada wartawan. 

Keistimewaan dari program ini sendiri, menurut Sohilait sangat membentuk siswa-siswi untuk lebih cepat menyelesaikan studi atau pendikan. Hal ini karena sistemnya SKS dan sama seperti di perguruan tinggi.

 “Minimal bisa selesaikan studi dua tahun. Kalau dia punya kemampuan baik dan bisa mengambil mata pelajaran diatasnya. Namun kalau tidak, maka bisa selesaikan studi empat tahun. Ini sistem SKS, sehingga tidak ada seperti sistem naik kelas, karena sama seperti perguruan tinggi,” ucpanya.

 Tidak hanya itu, Sohilait menyampaiakan, dengan program SKS ini tentu membantu anak-anak untuk lebih berinovasi dan mengeluarkan kemampuannya. Kalau dilihat sistem pelajaran hari ini bahwa walaupun anak tersebut pintar, tetapi berada di kelas satu dan tidak bisa menyaingi anak-anak yang berada diatasnya.

 Sistem SKS ini, kata Sohilait memang masih uji coba, sehingga tidak dipungkiri terjadi kekurangan disana dan disini. Hal ini tentu sangat manusiawi. Kekurangannya tentu seperti kekurangan guru, tetapi perangkat fasilitas pendukung yang diberikan dan anak sekolah yang dipaksakan untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru ini. (bet/wen)