Tim Komnas HAM saat melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait kematian Pdt Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Selasa (13/10) lalu.  ( FOTO: Komnas HAM Papua for Cepos)

#Dewan Adat: TNI yang Berada Distrik Hitadipa Harus Diperiksa

JAYAPURA- TIM pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kematian Pdt Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Intan Jaya yang terjadi pada September lalu.

Pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Tim Komnas HAM pasca Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan Intan Jaya menggali dan mendalami keterangan dari berbagai pihak. Termasuk keluarga korban untuk memperkuat data dan informasi, Jumat (9/10). 

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, keberadaan tim Komnas HAM di Kabupaten Intan Jaya sejak tanggal 13 hingga 15 Oktober 2020. 

Beberapa tempat didatangi seperti Sugapa, Hitadipa dan Mamba. “Kami mendatangi tempat-tempat yang pernah terjadi kontak tembak hingga memakan korban jiwa. Kami bertemu dengan berbagi pihak untuk mendapatkan informasi data dan menggali fakta,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Po, Minggu (18/10).

Lanjut Frits, untuk lokasi kasus penembakan Pdt Yeremia, pihaknya menemukan dugaan bercak darah di dalam kandang babi dan beberapa titik lainnya di sekitar TKP. Serta menemukan bekas tembakan.

“Terkait dengan peristiwa kematian Pdt Yeremia, Komnas HAM menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri. Terdapat rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelumnya,” kata Frits.

Untuk itu lanjut Frits, dari tinjauan ke lokasi, olah TKP dan permintaan keterangan saksi-saksi dan para pihak, Komnas HAM mendapatkan berbagai keterangan, bukti dan informasi pendukung semakin terangnya peristiwa tersebut.

“Komnas HAM akan mengolah seluruh data yang ada untuk menyusun kesimpulan temuan Komnas HAM yang lebih solid. Langkah tersebut juga akan diuji dengan keterangan ahli. Dalam proses, tim juga mendapatkan permintaan langsung dari keluarga korban untuk mendampingi ketika dilakukan otopsi dan dijelaskan itu bagian dari prasyarat dilakukannya otopsi,” terangnya. 

Selain peristiwa kematian Pdt Yeremia, tim juga mendapatkan pengaduan langsung di lapangan, yaitu pengaduan terkait keberatan gedung sekolah yang dijadikan pos persiapan Koramil Hitadipa dan pihak pendeta menginginkan pendekatan damai dan menjauhi pendekatan keamanan. 

“Selama melakukan pemantauan dan penyelidikan, tak ada gangguan kontak tembak, tak ada penghadangan. Semua berkat dukungan pemerintah, DPRD setempat, keluarga korban termasuk Kelompok Sipil  Bersenjata,” bebernya.

Sementara itu, Dewan Adat Papua meminta Komnas HAM dan TGPF memeriksa semua anggota TNI AD yang berada di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Hal ini untuk mengungkap insiden penembakan Pdt. Yeremia Zanambani di Hitadipa pada 19 September  lalu.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay mengatakan, pihaknya telah mendapatkan kronologis kejadian dari tiga saksi kunci dalam insiden penembakan terhadap tokoh agama tersebut. Dimana ketiga saksi tersebut menemani Pdt. Yeremia pasca tertembak pada pukul 18.00 WIT hingga meninggal dunia sekira pukul 00.00 WIT. 

Adapun salah satu saksi kunci adalah istri almarhum bernama Miriam Zoani mengungkapkan,  almarhum dalam kondisi luka berat mengaku ditembak dan dianiaya empat oknum anggota TNI ketika sedang menyiapkan makanan untuk ternak. Sebab, ia dituduh menyiapkan makanan untuk anggota OPM di Hitadipa. 

“Kami berharap Komnas HAM memeriksa seluruh anggota TNI yang mendapatkan tugas patroli saat Pdt. Yeremia ditembak. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran peryataan istri almarhum, ” ucap Jhon saat dikonfirmasi Minggu (18/10).

Apabila terungkap oknum anggota TNI yang menembak Pdt. Yeremia, maka tidak akan meruntuhkan nama baik Indonesia. Namun,  hasil investigasi yang transparan dan jujur akan meningkatkan citra Indonesia di mata forum internasional. 

“Kami tidak membenci institusi TNI, namun oknum anggota yang salah prosedur dalam bertugas. Jangan hanya  perbuatan seorang anggota bisa merusak citra negara kita,” tegasnya.

Jhon Gobay meminta penarikan pasukan non organik dari Kabupaten Intan Jaya. “Biarkan pasukan organik yang berada di Intan Jaya dan beberapa daerah lainnya untuk melakukan pengamanan yang bisa memahami situasi di wilayah setempat,” pintanya. (fia/nat)