JAYAPURA –  Kepala Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua, Pnt Frits Ramandey mengingatkan agar pemerintah atau negara perlu mengambil sikap tegas terkait bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya. Bila negara diam dan kerusakan terus terbiar maka negara bisa disebut menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam konteks lingkungan. Ini disampaikan Frits setelah melihat banyaknya lokasi yang harusnya steril dan dilindungi ternyata masih terjadi  aktifitas pengrusakan dan tetap terbiar. 

Pnt Frits Ramandey (FOTO: Gamel Cepos)

 Ia mengingatkan agar negara jangan gagal dalam menerapkan aturan terkait lingkungan hidup. Ini disampaikan Frits setelah mengetahui ada banyak kawasan yang harusnya terjaga justru rusak. Pelakunya? Tidak ditindak hingga kini. “Dalam kasus Cycloop ada puluhan hektar lokasi yang sudah ditebang dan rusak disitu. Ada plang (tanda) bahwa itu kawasan cagar alam tapi di atasnya ada kebun. Ini pembiaran namanya,” sindir Frits di kantornya, Senin (20/7). Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Jayapura harus belajar dari bencana besar 16 Maret 2019 lalu. 100 lebih jenasah ditemukan karena alam mengamuk. 

 Begitu juga  dengan Kota Jayapura yang ditemukan 7 orang meninggal termasuk Februari tahun 2015 sebanyak 9 orang meninggal setelah malamnya banjir bandang melumpuhkan kota. Belum lagi Jayapura beberapa bulan lalu terjadi kelangkaan air. “Kami punya mandat untuk memastikan bahwa hak – hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia berdasar   Undang – undang Nomor 39 tahun 2009. Kami melihat Pegunungan Cycloop dan banyak sumber air terancam semua. Kembali berkebun sempat diutarakan pemerintah namun  ingat bahwa tak ada tanah yang tak bertuan dan negara punya kewenangan untuk menata atau mengatur semuanya,” beber Frits.

 Komnas HAM kata Frits bukan kali ini menyoroti soal lingkungan melainkan memiliki catatan khusus yang tidak sedikit terkait kerusakan yang terjadi di Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun Keerom. “Semua catatan kami ada namun kami melihat Cycloop memiliki peran penting. Ada batas wilayah yang tak boleh disentuh dengan aktifitas apapun sebab kalau diganggu maka akan mengancam kehidupan masyarakat tapi tetap ada aktifitas. Kalau sudah ada status dalam posisi ini negara harus hadir memberikan kepastian bahwa lokasi tersebut tak boleh diapa-apakan,” bebernya. 

 “Kami memberi catatan pada PDAM untuk segera melakukan penertiban dengan meminta bantuan pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah kota dan kabupaten wajib memberikan dukungan pada instansi teknis baik Dinas Kehutanan maupun PDAM untuk ditertibkan. Kalau pemerintah tidak tegas maka pemerintah bisa dianggap gagal berbagai pihak bisa mengajukan upaya hukum dari kegagalan tersebut,” pungkasnya. (ade/wen)