RASA AMAN: Rektor Unitomo, Dr. Bachrul Amis (tengah) Oberdialog denken mahasiswa asal Papua di Ruang Proklamasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Senin (19/8/2019). Dalam diskusinya tersebut rektor menyampaikan supaya para mahasiswa asal Papua tida terhasut isu-isu yang beredar luas setta fokus dalam akademik. Robertus Risky/ Jawa Pos

*Untuk Mencegah Aksi Massa Meluas

JAKARTA, Jawa Pos – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat mengedepankan sikap hati-hati dalam menangani insiden di Manokwari, Papua Barat. Sebab kejadian tersebut tergolong sensitif. Sehingga harus diselesaikan dengan tangan dingin. 

”Jangan sampai berlarut-larut,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin (19/8).

Untuk mendinginkan suasana, pihak-pihak terkait harus segera bertemu. Itu dinilai penting untuk meredakan ketegangan pasca insiden. ”Kami apresiasi Bu Khofifah langsung melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur Papua (Lukas Enembe),” paparnya. DPR juga mengapresiasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena bertindak cepat dengan datang langsung ke Surabaya.

Di sisi lain, pihaknya meminta aparat tetap meningkatkan kewaspadaan. Yaitu dengan melakukan penjagaan di sejumlah tempat vital. Mulai dari kantor pemerintahan, bandara, hingga objek vital seperti kawasan Freeport. Tujuannya mencegah insiden serupa tidak meletus kembali. ”Kami meminta aparat untuk lebih persuasif,” imbuh Bamsoet.

Imbauan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pihaknya memahami bahwa aparat penegak hukum menghadapi persoalan yang cukup dilematis. Di lain sisi, menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga jika dibiarkan bisa berpotensi bahaya ke depan. ”Di sinilah aparat dituntut lakukan pendekatan humanis. Harus bijaksana dan hati-hati,” kata Fadli Zon.

Pihaknya juga meminta warga Manokwari dan wilayah Papua Barat maupun Papua secara umum untuk tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas. ”Tugas aparat memberikan penjelasan yang sejuk. Supaya tidak memperkeruh suasana,” imbuhnya. Pendekatan lain juga musti dilakukan pemerintah. 

Sejauh ini pemerintahan Presiden Joko Widodo memang cukup memberikan perhatian lebih ke Papua. Itu terbukti dengan cukup masifnya pembangunan infrastruktur di ujung timur Indonesia itu. Ke depan, pemerintah diminta perlu memberikan perhatian lebih pada isu-isu ekonomi dan sumber daya manusia (SDM).

’’NKRI adalah rumah kita bersama. Persatuan harus terus ditingkatkan tanpa membedakan agama, suku, golongan maupun etnis,” tandas politisi Gerindra itu. Berkaitan dengan antisipasi perkembangan situasi dan kondisi di Papua Barat maupun Papua, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan bahwa Polri dan TNI sudah mengambil langkah. 

Untuk kondisi Jayapura, Papua, dia menyebutkan, hingga pukul 16.00 dipastikan mulai kondusif. Dedi menjelaskan, massa sudah berangsur-angsur pulang ke rumah masing-masing. Bahkan, dilakukan pengawalan hingga massa sampai ke kediaman. ”di Jayapura tidak ada kejadian menonjol,” paparnya.

Lalu, untuk di wilayah Sorong, Papua Barat memang terjadi beberapa insiden. Namun, konsentrasi massa jumlahnya tidak cukup besar. Polda setempat juga menilai bahwa masih dalam kendali. ”Mulai membaik kondisinya,” terang Dedi kemarin sore. Yang masih perlu perhatian, lanjutnya, adalah kondisi di Manokwari. 

Menurut Dedi, Kapolda, Pangdam, dan Wagub telah memiliki kesepakatan dengan massa. Namun, masih ada beberapa penggal jalan yang diblokade. ”Patroli bersama dilakukan untuk berdialog dengan masyarakat,” paparnya. Tujuannya agar bisa membuka blokade jalan tersebut. Serta, meminta massa untuk kembali ke rumah.

Di Papua Barat, dia pun mengakui ada beberapa fasilitas umum yang jadi sasaran massa. ”Lalu ada beberapa gedung yang mengaalami kerusakan, semua itu sedang didata,” papar Dedi. Kerusakan akibat aksi massa terjadi di beberapa titik, seperti gedung DPRD dan bandara. Namun begitu, pendataan ini belum bisa maksimal, petugas harus menunggu kondisi lebih kondusif. 

”Sudah koordinasi juga dengan pemda untuk bisa secepatnya mengaktifkan pelayanan publik yang sempat terbengkalai dan rusak,” jelasnya. Dedi juga menyampaikan bahwa, jumlah korban dalam kerusuhan tersebut hingga saat ini masih tiga orang anggota polisi. Ketiganya mengalami luka akibat lemparan batu saat dialog antara kapolda, gubernur, da massa. 

Sementara itu, korban dari masyarakat belum terdata. ”Dari masyarakat belum ada laporan,” jelas Dedi. Polri, lanjutnya, tidak hanya fokus untuk meredam kerusuhan. Namun, juga mengidentifikasi pembuat hoax di dunia maya. Menurutnya, setidaknya terdapat dua akun yang saat ini sedang diidentifikasi, yakni akun Youtube dan Facebook. 

”Mereka menyebar hoax soal kejadian di Surabaya,” urai Dedi. Saat ini diketahui, video di Youtube telah dihapus. Namun, jejak digitalnya masih ada, dia memastikan pelaku pembuat hoax akan segera diketahui. ”Dittipid Siber yang bekerja untuk mengungkap semua itu. yang jelas pemilik kedua akun itu merupakan dua orang yang berbeda,” urainya.

Selain itu, Kementerian Kominfo melakukan perlambatan akses internet untuk medsos. Langkah tersebut mirip seperti yang dilakukan pasca kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan pihaknya melakukan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Papua. 

Terutama di titik-titik terjadi aksi massa pada Senin (19/8). ”Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak pukul 13.00 siang tadi (Kemarin,Red),” jelasnya kemarin. Tujuan dari perlambatan akses itu untuk mencegah luasnya penyebaran hoax yang memicu aksi. Sejauh ini Kementerian Kominfo sudah mengindentifikasi dua hoax. 

Yakni hoax foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoax yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Pria yang akrab disapa Nando ini mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. (idr/mar/syn/tau/JPG)