Ketua DPD KNPI Papua Albertho Gonzales Wanimbo dan para pemuda saat menyampaikan keterangan pers, di Hotel Horison Kotaraja, Rabu (31/7).( FOTO : Noel/Cepos)

JAYAPURA – DPD KNPI Papua bersama pemuda mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengembalikan surat intruksi Mendagri dengan nomor: 1882/0310/SJ  dan meminta agar pemerintah Pusat menjadikan draf UU Otonomi Khusus (Otsus) plus sebagai penganti UU Otsus di Papua.

Ketua KNPI Papua Albertho Gonzales Wanimbo mengatakan surat dari Pemerintah Pusat melalui Mendagri dengan nomor surat:1882/0310/SJ Perihal usulan perubahan Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan perubahan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 35 Tahun 2008 harus di kembalikan.

Dikatakan Albertho dari surat ini Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi Otsus dengan batas berakhir sampai 2025 tetapi dalam pembiayaan akan berakhir 2021, maka dengan Pemerintah Pusat meminta pemerintah Provinsi menyusun draf undang-undang Otsus terbaru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua saat ini.

“Pemerintah Provinsi Papua sudah menyerahkan undang-undang otonomi khusus plus kepada pemerintah pusat beberapa tahun lalu, tapi kemudian ditolak, maka kami mau tegaskan bahwa Undang-undang otonomi khusus plus ini berbicara soal kewenangan bagi masyarakat Papua jadi ini keinginan orang Papua jadi tidak ada alasan lagi untuk Pemerintah Pusat tidak terima,” ujarnya.

“Kami minta dengan Undang-undang Otsus plus ini berbicara soal bagaimana kita masyarakat Papua mengelola sumber daya alam, dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua. Saya kira dengan kita mengelola sumber daya alam kami sendiri maka dana alokasi khusus dari 2 persen APBN tidak perlu lagi pemerintah kirim tetapi kami bisa menghasilkan sendiri dengan kelola sendiri, maka memdagri tidak perlu mengeluarkan perintah merencanakan draf tentang rancangan baru undang-undang otsus karena kami sudah memiliki undang-undang otsus plus karena yang kami butuh kewenangan bukan keuangan,” katanya.

Ia mengatakan Papua sudah mengetahui sumber persoalan yang ada ditubuhnya sendiri maka yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat Papua adalah kewenangan itu sendiri untuk mengatur rumah tangga Papua bukan kewenangan yang diberikan.

“Jika ini semua kami kelola sendiri pasti bisa ada peningkatan di Papua karena selama ini izin-izin semua harus diatur oleh pemerintah pusat kalau seperti ini kapan masyarakat Papua mau maju mengelola SDMnya, maka saya pikir draf undang-undang otonomi plus sudah baik dan benar,” katanya.

Sementara itu, Aktifis Pemuda Papua Benny Gurik mengatakan bahwa  sudah saatnya pemerintah buka ruang dialog dengan orang Papua soal  Otsus jika draf otsus dipaksakan.

“Pemerintah pusat melihat sudah 1 tahun akan berakhir terus mereka berusaha cepat -cepat mungkin untuk harus membuat draf, ini menurut kami produk yang asal jadi dan terburu-buru tidak akan memberikan jawaban bagi permasalahan Orang aAli Papua sedangkan kami sedang sibuk dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020, padahal lebih awal orang Papua telah mengatasi hal ini melalui pemerintah Provinsi Papua dengan undang-undang otonomi Plus, ini lahir dari proses evaluasi pelaksanaan dana Otsus selama ini,” katanya.

Ia juga minta, MRP Papua dan Papua Barat melibatkan seluruh komponen masyarakat Papua baik dari adat, agama, perempuan dan pemuda untuk bersama-sama melihat rekomendasai.

Sementara itu, Marsel Sineri menambahkan bahwa Jokowi harus  menerima draf Otonomi Khusus masyarakat Papua.

“Kita minta draf Otsus Plus  yang sempat tidak dibahas dalam Prokleknas kami minta untuk harus dibahas ulang di masa Jokowi karena draf ini bisa menjawab persoalan yang ada di Papua. jadi harus di bahas, kita minta disamakan dengan Pemerintah DKI, Jogja, dan Aceh kami minta kewenagan, maka kami minta Gubernur jangan membalas surat pemerintah pusat tapi kami meminta Otsus Plus itu yang didorong,” katanya. (oel/gin).