Koalisi Konsumen Bersatu (KKB) ketika mendatangai kantor Grapari Telkomsel Jayapura guna mempertanyakan pembatasan jaringan internet, Senin (26/8) ( FOTO : Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Pemutusan akses internet di Papua nyata mengganggu dan merugikan banyak pihak. Hanya saja selama ini kebanyakan yang protes  menuangkan kekesalannya di media sosial atau cukup menggerutu sesama teman bicara. Pemutusan jaringan internet ini rupanya membuat gerah  kelompok KKB yang Senin (26/8) mendatangi kantor Grapari Telkomsel untuk menanyakan langsung kapan akses internet bisa normal kembali. Hanya yang membedakan adalah kelompok ini sejatinya bukan kelompok kriminal bersenjata melainkan Koalisi Konsumen Bersatu (KKB).

 Kelompok pemuda ini sebelumnya mendatangi kantor Telkomsel di Kotaraja  kemudian membentangkan spanduk kecil dan berorasi singkat. Setelah itu kelompok yang dipimpin oleh Leo Himan ini mendatangi kantor Grapari Telkomsel dan langsung memprotes atas pemutusan jaringan internet yang sudah berlangsung seminggu.  Mantan Ketua MPM Uncen ini menyampaikan pihaknya terpaksa turun dan menanyakan langsung karena menganggap ada bentuk diskriminasi yang terjadi mengingat pembatasan ini hanya berlaku di Papua namun tidak semua titik. 

 Selain itu mengapa pemerintah harus sampai memutuskan jaringan internet. Kalaupun ada pihak yang menyebar hoax seharusnya aparat cyber IT bekerja mengungkap dan bukan langsung memutuskan jaringan. Selain itu  informasi lain menyebut  bahwa di Kabupaten Keerom masih bisa dipakai berselancar internet sedangkan di Jayapura dan Sentani sudah tak bisa sama sekali. Jika sebelumnya hanya jaringan internet yang dibatasi lewat paket data namun terhitung Sabtu (24/8) pekan ternyata jaringan Wi-Fi indihome juga diputuskan. 

 “Kami merasa dirugikan karena tak bisa mengikuti perkembangan informasi yang terjadi dan bila hanya karena hoax akhirnya pihak kementerian memilih menutup dan menghilangkan jaringan itu sangat diskriminatif sebab kami memiliki hak untuk mendapatkan informasi tanpa dibatasi,”cecar Leo Himan di depan Kantor Grapari Telkomsel, Senin (26/8).

 Ia menyatakan pihak kementerian perlu segera mengaktifkan jaringan internet di Papua dalam waktu 2 kali 24 jam sebab jika tidak maka pihaknya akan melibatkan massa yang lebih besar. “Termasuk menempuh jalur hukum,” katanya.

 Selain itu tuntutan lainnya adalah PT Telkomsel sebagai anak perusahaan dari PT Telkom diminta untuk mengganti rugi kerugian konsumen  yang kehilangan paket datanya. “Kami mengingatkan kembali,  alasan untuk menghentikan jaringan internet ini tidak mendasar kalau hanya ingin mengantisipasi menyebarnya berita hoax,” beber Leo. “Di Papua mati seminggu orang belum protes, bagaimana jika di Jakarta yang diblokir selama ini apa tidak demo dan merugikan banyak sekali orang, jangan diskriminatiflah,” cecar Leo. 

 Dari aksi ini, Zaiful Efendi selaku  Pelaksana Operasional Harian Manager Telkomsel Jayapura menyampaikan bahwa sesuai surat Kominfo tertanggal 23 Agustus  tentang pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat bahwa pembukaan pemblokiran ini baru akan dilakukan jika situasi di Papua dan Papua Barat kembali normal.

Sebelum mendatangi kantor Telkomsel Jayapura para pendemo ini juga mendatangi Kantor Kominfo dan mempertanyakan  pemutusan jaringan internet di Papua seminggu  belakangan.

“PT Telkomsel sebagai anak perusahaan dari PT Telkom Tbk segera menganti rugi kerugian konsumen selama satu minggu dan bentuk dispensansi 1 bulan,” kata Koordinator Aksi demo tersebut Leo Himan S.Si pada saat mengelar demonstrasi di Kantor Kominfo Provinsi Papua.

Aksi demo tersebut langsung diterima Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua beserta staf di depan kantor tersebut. Masa dalam orasinya meminta kepada Kominfo dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat agar memberikan pelayana publik semaksimal mungkin dan jangan hanya di luar Papua saja sementara di Papua tidak mendapat pelayanan internet yang sama.

“Jaringan mati- mati, kalian tau apa tidak  internet mati kalian (ASN) tetap digaji, jika jaringan internet menyala tetap kalian digaji juga. kami yang usaha Gojek dan pengusaja online lainya kita rugi untuk memenuhi kehidupan kami,” kata dia yang juga sebagai personil Gojek itu.

Ia mengatakan sebagai masyarakat pihaknya dan konsumen lainya tidak memiliki kapasitas menyampaikan keluhan mereka ke Pemerintah Pusat, maka Kominfo diharapan menyalurkan aspirasi mereka.

Sementara itu Kepala dinas Kominfo  Provinsi Papua Kansiana Salle usai menerima aspirasi mengatakan bahwa Kominfo menyampaikan terimakasih dan menyambut baik aspirasi konsumen oleh KKB.

“Perlu saya sampaikan bahwa kami Dinas Kominfo kami penerimah aspirasi, tapi kami tidak memiliki kewenangan untuk memblok ini (jaringan data seluler) semua, jadi sesuai undang – undang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya, (ade/oel/gin)