Prajurit TNI saat upacara pelepasan satuan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG beberapa waktu lalu di Makodam XVII/Cenderawasih. (FOTO: Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Keluarga korban salah tembak di Mimika, Papua terus berusaha meminta pertanggungjawaban hukum dari aparat kepolisian dan TNI. 

Mewakili keluarga korban, Lemasa (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme) menyampaikan bahwa tuntutan keluarga korban masih sama. Jika tidak kunjung ada perkembangan, bukan tidak mungkin mereka akan melapor kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Ketua Lemasa Odizeus Beanal, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah keterangan dari saksi-saksi yang bertemu dengan kedua korban sebelum mereka ditembak. Setelah penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum personel TNI terjadi, mereka langsung mengumpulkan data-data. Hasilnya diketahui bahwa kedua korban bukan bagian dari kelompok kriminal bersejata atau KKB.

Odizeus menyebutkan bahwa Ronny Wandik, 21 dan Eden Bebari, 20 tengah mencari ikan di Mile 34 area PT. Freeport Indonesia. Mereka ditembak karena disangka anggota kelompok kriminal bersenjata yang kerap meresahkan dan mengganggu masyarakat. 

”Padahal kenyataannya mereka adalah warga sipil yang sedang mencari ikan di kali,” beber dia kemarin (16/4). Karena itu, pihak keluarga sangat menyayangkan insiden tersebut.

Diakui oleh Odizeus, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sudah bertemu dengan keluarga korban beberapa hari lalu. ”Namun belum ada berita dari Kapolda dan Pangdam tentang tindak lanjut para pelaku pembunuhan,” imbuhnya. 

Menurut dia, tim investigasi yang bekerja harus mengungkap insiden itu secara terbuka.

Tuntutan pihak keluarga, lanjut dia, jelas dan tidak berlebihan. Karena itu, pihaknya berharap pihak kepolisian maupun TNI dapat memenuhi tuntutan tersebut. ”Permintaan keluarga korban agar kasus pembunuan masyarakat sipil diusut hingga tuntas dan para pelaku dikenakan sanksi berat,” ungkap Odizeus. 

Bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, dia khawatir justru akan merugikan pihak TNI maupun Polri.

Sebab, kepercayaan masyarakat bisa jadi berkurang. ”Dengan perkembangan dunia IT, maka transparansi sangat penting. Sehingga pihak TNI – Polri harus segera mengumumkan nama-nama pelaku penganiayaan dan pembunuhan tragis terhadap masyarakat sipil,” bebernya. Saat ini, pihaknya bersama jaringan di Jayapura dan Jakarta terus koordinasi berkaitan dengan langkah-langkah lanjutan.

Salah satunya kemungkinan untuk melapor kepada Komnas HAM. ”Pasti pihak keluarga akan melapor ke Komnas HAM,” imbuhnya. Berkaitan dengan hal itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan bahwa sampai kemarin belum ada laporan masuk terkait dengan insiden di Mimika. Bisa jadi laporan terkendala karena kondisi saat ini sedang serba sulit. Di mana masyarakat dilarang untuk bepergian.

Namun demikian, Amiruddin memastikan, Komnas HAM memberi perhatian dan mengawal perkembangan penanganan insiden salah tembak tersebut. Dia bahkan menyebutkan bahwa sudah ada tim dari Komnas HAM yang bergerak. ”Saya minta kepala Perwakilan Komnas di Papua untuk monitor,” ungkap dia kepada Jawa Pos (Grup Cenderawasih Pos). 

Tentu saja, pihaknya juga menunggu langkah-langkah yang dilakukan TNI dan Polri. 

Adapun rentetan kejadian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI beberapa hari terakhir ini, mendapat sorotan penting dari tokoh adat hingga tokoh agama yang ada di Provinsi Papua. 

Sebagaiman insiden pada Minggu (12/4) di Kasonaweja, penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Satgas Yonif 755/Yalet yang menyebabkan tiga anggota Polri meninggal dunia dan dua lainnya luka tembak. Kemduian penembakan yang terjadi pada Senin (13/4) di Mile 34 are PT Freeport yang menewaskan dua warga sipil bernama Eben Bebari (20) dan Rony Wandik (23).

Selain itu, Selasa (14/4) terjadi keributan yang berujung penganiayaan terjadi di posko relawan Satgas Covid-19 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Kompi Senapan B Yon 756 WMS di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura.

Terkait dengan hal ini, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua, Pdt Lipius Biniluk meminta Pangdam XVII/Cenderawasih untuk memanggil semua komandan lapangan. Baik itu Danrem, Dandim, termasuk komandan intelijen untuk melakukan evaluasi dan mendengar anggota yang bertugas di lapangan.

“Anggota harus didengar penjelasannya, mungkin mereka bosan, tidak difasilitasi dengan baik. Apakah kurang perhatian dari pimpinan, atau ada kegelisahan lainnya sehingga kejadian ini bisa terjadi berturut-turut disituasi saat ini,” ucap Pdt Lipius kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/4).

Pdt Lipius mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan anggota TNI, sehingga bisa jadi kejadian ini akibat kurangnya perhatian dari atasan. Untuk itu, atasan harus mendengar dan melihat apa yang menjadi persoalan anggota di lapangan.

“Perlunya undang tokoh-tokoh adat dan agama untuk memberi masukan kepada para prajurit, sehingga selain masukan internal masukan eksternal juga perlu didapatkan oleh prajurit di lapangan,” ungkapnya.

Pdt Lipius juga meminta Panglima TNI untuk mengevaluasi total prajurit yang bertugas di Papua yang berasal dari luar Papua. Hal ini agar prajurit menjadi paham tentang adat dan budaya orang Papua.

“Budaya dan tata krama orang Papua harus dipelajari oleh setiap prajurit yang bertugas di Papua, sehingga seorang prajurit paham ketika orang Papua pergi berburu membawa senjata atau parang. Begitu juga saat pergi mencari ikan, otomatis ada alat yang ia bawa,” pintanya.

Ia juga mengusulkan agar semua pasukan non organik yang berada di beberapa titik yang berasal dari luar Papua ditarik.

Secara terpisah Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai dalam tuntutannya menyampaikan Panglima TNI dan Kapolri harus bisa menjelaskan mengapa, Melki Maisini yang jelas seorang pelajar harus ditembak mati. Termasuk dua orang yaitu Reno Bebari dan Roni Wandik.

“Jika TNI-Polri dan TPN/OPM sebagai kombatan mau saling serang sampai ke tengah laut atau ke tengah hutan silakan. Tapi jangan mengorbankan masyarakat sipil. Apalagi anak sekolah seperti yang telah kalian lakukan di Intan Jaya pada beberpa bulan lalu, yang sampai hari ini belum ada investigasi dari institusi militer maupun Komnas HAM, kecuali kunjungan anggota DPR RI, Yan Mandenas dan Anggota MRP,” tegas Jhon Gobay.

Dirinya juga meminta agar pasukan non organik segera ditarik dari sekitar areal Freeport sampai di Intan Jaya. Serta oknum pelaku harus diproses secara hukum, terkait dengan penggunaan senjata dan penembakan masyarakat sipil.

Dengan kejadian ini ia menegaskan agar oknum anggota TNI-Polri tidak lagi menjadi pelindung para pengojek kemudian menarik jatah preman. Sebab, hal ini sudah sering ia jumpai di Papua.

“Ini pelajaran penting agar berhenti lagi menempatkan pasukan non organik di Papua, serta tarik semua pasukan non organik dari papua. Biarkan anggota teritorial dari Kodam sampai Koramil serta Polda sampai di Polsek,” tegasnya.

Ia juga meminta oknum pelaku harus diproses secara hukum, terkait dengan penggunaan senjata dan penembakan masyarakat sipil. 

 John Gobay juga  menyayangkan adanya tiga warga sipil yang tewas di Timika dari dua insiden berbeda. Tiga warga sipil ini tewas setelah diduga diterjang peluru oknum aparat. Korban pertama bernama Melki Maisini (16) yang berstatus sebagai pelajar lalu dua korban lainnya yakni Eden Armandi (20)  dan Roni Wandik (23). Keduanya dilaporkan tewas ketika hendak mencari ikan.

 Kejadian pertama dilaporkan terjadi pada 10 April dan kejadian kedua pada 13 April. Jhon menyebut  bahwa awalnya TNI-Polri melakukan penyisiran di wilayah pemukiman warga di Kampung Iwaka, Tembagapura dan di situ terjadi penembakan terhadap seorang  pemuda kemudian tiga hari berselang dua pemuda kembali menjadi korban. 

 “Kalau saya, Panglima TNI dan Kpaolri harus menjelaskan mengapa, Melki Maisini yang jelas seorang pelajar harus tertembak dan akhirnya mati? Ini termasuk dua orang yaitu Reno Bebari dan Roni Wandik,” kata John Gobay. 

Dirinya meminta jangan semua penembakan di Papua dan akhirnya jatuh korban selalu dikaitkan dengan stigma separatis. Selalu dikaitkan dengan OPM yang bersenjata padahal ada banyak korban yang tak memiliki kolerasi dengan OPM melainkan hanya masyarakat biasa. “Ini yang kami sayangkan dan saya katakan bahwa ini hanya menambah panjang daftar luka bagi orang Papua. Harusnya ini tak boleh lagi terjadi dan sekali lagi kami meminta penjelasan soal ini,” jelas Gobay.

 Para aparat yang disebut baru bertugas kadang tidak memiliki bekal yang baik untuk memahami kondisi sosial masyarakat termasuk sosial budaya. Kadang karena ketidakpahaman inilah semua yang mencurigakan selalu dikaitkan dengan kelompok OPM dan peluru dengan mudah dikeluarkan. 

Lalu John juga menyinggung soal tewasnya Ivan Sambom. Ini kata dia haruslah dibuktikan apakah benar selama ini Ivan memiliki senjata dan amunisi atau apakah benar dia  bagian dari OPM. “Ini perlu dipastikan secara mendalam agar jangan setiap menembak orang Papua kemudian dengan gampang disebut KKSB atau distigma Pasukan OPM,” cecarnya.

Untuk menyikapi perkembangan situasi dan gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Mimika terkait aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Juga sebagai upaya untuk menjalin rasa kekeluargaan dan sinergitas, serta kekompakan antara berbagai satuan tugas TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan tugas termasuk pasca terjadinya konflik antar anggota di Memberamo Raya.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab foto bersama usai memberikan arahan kepada para perwira satuan di Kabupaten Mimika, di Aula Mako Kodim 1710 Mimika, Kamis (16/4). ( foto: Humas Polda Papua for Cepos)

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab memberikan arahan kepada para perwira satuan di Kabupaten Mimika, di Aula Mako Kodim 1710 Mimika, Kamis (16/4).

Dalam arahannya itu, Kapolda Paulus Waterpauw menyampaikan aktivitas KKB yang berlawanan dengan negara. Untuk itu, anggota yang sedang melaksankan tugas di lapangan sebagaimana Kapolda dan dan Pangdam memegang amanah untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum di seluruh tanah Papua ini.

“Intensitas KKB yang sekarang ini memberikan tekanan kepada kita, hasil monitoring kita bahwa tujuannya adalah meminta perhatian dunia berkaitan dengan keinginan mereka untuk merdeka,” ucap Kapolda.

“Kelompok ini tidak terlatih. Namun, mereka bisa leluasa berbuat dan sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita satukan langkah, satukan tekat dan niat, sama-sama kendalikan anak buah prajutit di lapangan dengan kecanggihan teknologi yang kita punyai untuk lumpuhkan kelompok ini,” sambungnya.

Yang terpenting lanjut Kapolda, perlu adanya hubungan kemasyarakatan yang harus digalakan. Karena, dalam menjalankan tugas , tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi harus diimbangi dengan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh informal, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan.

“Sehingga ada teman kita yang khusus lakukan pengejaran dan yang lain kita lakukan koordinasi dengan masyarakat. Kita kombinasikan kemampuan kita baik teknologi dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat di lapangan, sebenarnya masyarakat juga menolak terhadap kelompok ini. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada mereka, maka mereka juga tidak mau memberikan informasi kepada kita,” ucapnya.

Terkait dengan kejadian di Mamberamo Raya, Kapolda menyampaikan seharusnya itu bisa diaplikasikan ke KKB hingga bisa mendapat prestasi. Bukan malah antara sesama aparat.

“Saya berharap para komandan sinergikan kemampuan di antara kita. Kalau ada yang salah di lapangan cepat selesaikan. Para komandan agar dampingi anggotanya di lapangan. Jangan sudah tugas jauh-jauh dari keluarga, tapi kita tidak bisa tangani masalah anggota kita,” ucapnya.

Sementara itu, Pangdam/XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengaku dirinya dan Kapolda sudah sering melaksanakan gladi posko dan selalu menang.

 “Tapi itu menang secara fisik, tapi menangkan hati itu yang belum kita punya. Bagaimana kalau sesama internal saja tidak saling kenal, kita ini bertugas karena perintah.  Kalau tidak ada komunikasi maka jangan berharap kita akan berhasil, akhirnya saling menjatuhkan,” ucapnya.

Terkait dengan kejadian di Mamberamo Raya, Pangdam  mewakili semua prajurit TNI yang ada di Papua meminta maaf atas kejadian itu.

Sebagaimana, dalam organisai anggota sebagai Komandan berada dipuncak kerucut dan dibawahnya ada anggota yang mendukung. Sehingga harus terbangun komunikasi yang baik, sehingga itu kita kembalikan nuansa kebatinan dan kekeluargaan kita.

“Manfaatkan naluri naluri intelijen, jadikan semua lapisan masyarakat menjadi informan,” pungkasnya. (fia/ade/syn/nat)